JAYAPURA – Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi pernyataannya saat kunjungan ke Jayapura pada Jumat (26/11/2021), soal dana 12 triliun yang mengendap di bank oleh pemerintah Papua.
“Saya minta agar bola liar yang sudah terlanjut menyebar ke publik ini bisa dapat diredam oleh Menteri Keuangan dengan melakukan klarifikasi,” kata Enembe melalui Jubirnya Rifai Darus, di Jayapura, Rabu (1/12/2021).
Sri Mulyani, kata Gubernur Lukas, juga perlu menunjukkan data yang akurat agar tidak menimbulakan pertanyaan publik kepada Pemerintah Provinsi Papua.
“Dengan menyampaikan data secara akurat sehingga tidak terjadi informasi yang mengakibatkan Pemprov Papua mendapatkan banyak sorotan dan pertanyaan tentang dana 12 triliun itu,” tegasnya.
Lukas menegaskan Pemerintah Provinsi Papua tidak pernah menyimpan dana sebesar 12 triliun di bank, seperti pernyataan Sri Mulyani.
“Kami tidak pernah menyimpan dalam bentuk deposit atau mengendapkan dana 12 triliun di perbankan seperti menteri keungan sampaikan.”
“12 triliun ini adalah bagian akumulasi dari APBD Papua di Tahun Anggaran 2021 yang dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, sehingga menjadi keliru apabila nilai APBD itu diendapkan dalam bank,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Rifai, Gubernur Lukas Enembe juga mempertanyakan mengapa Sri Mulyani tidak menyebut provinsi lain atas penggunaan anggaran kepada publik.
Sementara, berdasarkan keterangan Menteri Keuangan tercatat Rp 226 triliun dana yang ada di perbankan dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, pemerintah melalui menteri keuangan memberi tugas dalam fungsi melakukan Binwasdal termasuk di Papua.”
“Jika ada indikasi pemerintah Papua kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan maka kami siap buka diri untuk menerima Binwasdal pengelolaan keuangan Papua,” tegasnya.
Kepada Bergelora.com di Jayapura dilaporkan, Gubernur Papua dua periode ini sangat menyayangkan penilaian Kementerian Keuangan terhadap Papua.
“Saya menyayangkan atas penyataan menteri keuangan yang multi tafsir itu, hingga mengakibatkan sejumlah isu beredar dengan konteks yang tidak benar dan mendasar hingga menimbulkan gejolak yang cukup besar di Papua untuk mempertanyakan Menteri Keuangan.” (Sam Awom)
