Nadiem pun sudah mendapatkan banyak laporan bahwa sejumlah kampus sudah menindaklanjuti pembentukan Satgas tersebut. Ia pun berharap penerapan Permendikbud 30 dapat melibatkan banyak pihak.
“Dan saya dengar banyak kampus yang langsung menindaklanjuti dan mengadakan diskusi untuk membedahi isi Permen ini, melakukan sosialisasi bahkan sudah ada yang memulai proses pembentukan Satgas,” ucapnya.
“Tetapi pada dasarnya kami ingin peraturan ini diimplementasikan secara kolaboratif tidak hanya dengan orang-orang di dalam kampus saja tetapi juga dengan masyarakat umum bersama-sama kita memerangi kekerasan seksual,” imbuh Nadiem.
Terkait temuan SMRC yang menujukkan bahwa baru 33 persen masyarkat yang tahu Permendikbud 30, ia mengatakan pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat.
“Hasil survei SMRC yang menujukkan baru 33 persen responden mengetahui tentang Permen PPKS mendorong kami untuk terus mensosialisasikan peraturan ini. Sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu dan ambil peran dalam implementasinya,” kata dia.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Nadiem pun menambahkan Kemendikbudristek juga mendukung hadirnya RUU TPKS agar menjadi landasan hukum melindungi korban kekerasan seksual.
“Sesuai yang disampaikan Pak Presiden kami mendukung sepenuhnya penyusunan RUU TPKS oleh DPR yang sampai hari ini prosesnya masih berjalan tentu. Nantinya, jika peraturan tersebut sudah final akan menjadi landasan hukum yang dapat melindungi korban kekerasan seksual dan diharapkan bisa mencegah kekerasan seksual di masyarakat termasuk di sekolah dan kampus di Indonesia,” tandasnya. (Enrico N. Abdielli)
