JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh menjadi tempat untuk menyelesaikan permasalahan buruh. Masalah seperti outsourcing hingga PHK, buruh bisa menyampaikan laporan ke satgas tersebut.
“Masalah upah buruh, sistem outsourcing, juga pemerintah telah bersama-sama dengan kawan-kawan serikat pekerja telah melaunching Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Nah, jadi mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing. Kemudian masalah mengenai kalau ada yang mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ supaya memutus rantai yang panjang,” kata Dasco saat audiensi dengan buruh di Gedung DPR RI, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Satgas PHK juga akan melibatkan perwakilan buruh agar bisa optimal dalam penanganan kasus di lapangan. Satgas ini juga telah menerima laporan potensi PHK di sejumlah perusahaan.
“Tadi sudah diinfokan juga ke pihak pemerintah dari kawan-kawan pekerja ada beberapa perusahaan yang dalam 2 bulan, 3 bulan ada rencana PHK. Nah, itu kemudian sudah masuk ke desk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh untuk segera biar diantisipasi,” ucapnya.
Dasco menjelaskan pemerintah juga akan membantu perusahaan yang sedang dalam kesulitan. Hal itu demi adanya kepastian pekerjaan bagi buruh.
“Tadi Presiden juga sudah sampaikan bahwa pemerintah kalau memang kemudian perusahaan-perusahaan itu ada kesulitan, ia akan dibantu atau bahkan kalau sudah nggak mampu akan diambil alih supaya buruh itu tetap bisa ada tempat bekerja,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkap telah membentuk Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Pembentukan satgas ini melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026.
“Saya sudah mengeluarkan Keppres Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Saya akan bela kepentingan buruh, yang diancam PHK kita akan bela dan melindungi kalian,” kata Prabowo dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5).
Mengajak Rembuk Ojol
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga menjawab usulan para buruh yang meminta agar status driver online menjadi pekerja bukan sekedar mitra. Dasco menyebut hal ini masih disimulasikan.
Usulan itu disampaikan oleh aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menyampaikan aspirasinya di ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Mereka mendorong hal tersebut karena para pengemudi online kerap diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aplikator.
“Secara umum kami di Serikat Buruh bersepakat untuk bagaimana pemerintah itu menetapkan statusnya menjadi pekerja. Jadi supaya tidak mitra. Karena kalau mitra yang kita tahu selama ini ya masih secara sepihak ditentukan oleh pihak aplikator,” ucap salah satu perwakilan Gebrak, Sunarno.
Dasco pun merespons permintaan perwakilan ojol tersebut. Dasco mengatakan soal status driver masih disimulasikan.
“Tadi pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra, itu masih disimulasikan. Nah, nanti itu juga tetap yang organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk,” jawab Dasco.
Dasco menyebut pemerintah tengah berupaya dengan mengambil bagian dari aplikator melalui pembelian saham. Nantinya kebijakan akan segera disesuaikan.
“Karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti, karena ini menyangkut sistem dan lain-lain. Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan,” kata dia.
“Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham,” tambahnya. (Web Warouw)
