,AKARTA – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menegaskan, Presiden Prabowo Subianto akan kembali mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari ‘telur busuk’ yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
“Sekarang, tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” kata Hashim menjawab pertanyaan moderator seputar pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pejabat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (11/2).
Hal itu diungkapkan Hashim dalam forum China Conference Southeast Asia di St. Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam.
Adik kandung Prabowo itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elite yang terlibat dalam praktik kriminal, hingga perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia.
Dalam kesempatan diskusi panel itu, Hashim mengungkapkan bahwa momentum pembersihan di lingkup birokrasi ini sudah dimulai.
Hashim melempar sinyal akan ada lebih banyak kepala lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum.
Dia mencontohkan, ketegasan di sektor lingkungan ditempuh Presiden Prabowo saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu. Sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut izinnya karena terindikasi kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang menyebabkan ribuan nyawa melayang.
“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elite yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” ujar Hashim.
Ia menambahkan, meskipun ada proses peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah, prinsip utamanya adalah keadilan yang presisi, bukan pencabutan izin serampangan, hanya karena tekanan dari kelompok massa tertentu.
Dikatakan Hashim, tindakan tegas ini juga akan menyasar pelaku manipulasi di pasar modal. Hashim menyoroti bagaimana investor ritel dan masyarakat kecil menjadi korban dari praktik ‘goreng saham’ yang tidak wajar.
“Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja,” pungkasnya.
Gejolak di Pasar Saham Bikin Prabowo Geram
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan juga,, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan gejolak di pasar saham yang terjadi beberapa waktu lalu membuat Presiden Prabowo sangat geram.
Menurut Hashim, peristiwa tersebut bukan sekadar mempengaruhi kondisi pasar, tetapi juga menyangkut reputasi negara serta menimbulkan kerugian bagi investor.
“Saya juga ingin menegaskan dalam kesempatan ini bahwa Presiden Prabowo sangat marah atas kejadian pekan lalu, terutama karena kehormatan negara dipertaruhkan dan banyak investor yang mengalami kerugian,” kata Hashim dalam acara Asean Climate Forum di gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (11/2/2026).
Hashim juga menyoroti kondisi pasar saham yang bergejolak itu lantaran pasar kurang transparan. Bahkan ia menyebut MSCI sampai mengirim empat surat kepada pemerintah yang berisi berbagai pertanyaan dan kekhawatiran terkait transparansi. Menurutnya, pasar hanya bisa berhasil jika ada kepercayaan dan kredibilitas.
Ia menambahkan, delapan investor yang ditemuinya pada awal pekan ini juga meminta pemerintah memastikan kredibilitas pasar tetap terjaga.
“Jadi pemerintah Indonesia bertekad menjaga kredibilitas sekaligus kehormatan Republik Indonesia. Bagi Pak Prabowo, kehormatan negara sangat penting. Maka beliau akan mengawasi secara ketat,” ucap Hashim.
Ia menegaskan pengawasan pasar perlu diperkuat guna melindungi investor, mengingat banyak investor terdampak dalam gejolak pasar sebelumnya.
Disamping itu, Hashim menilai rasio price to earnings (PE) sejumlah saham yang mencapai ratusan hingga ribuan kali menjadi sinyal adanya ketidakberesan di pasar.
“Harapan saya, harapan Presiden Prabowo, dan harapan pemerintah adalah agar Anda benar-benar waspada. Jika melihat anomali yang tidak masuk akal, itu merupakan tanda bahaya atau red flag,” tambahnya.
