JAKARTA- Ibu Negara Brasil Janja Lula da Silva memberikan beberapa masukan untuk program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Badan Gizi Nasional (BGN) Dian Fatwa. Masukan disampaikan Janja usai meninjau langsung program MBG di kawasan Halim, Jakarta Timur dikutip, Jumat (24/10).
Dian menyebut, Janja menyarankan dapur MBG dibangun di masing-masing sekolah. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan pendistribusian MBG kepada siswa.
“[Janja] sempat menanyakan [dapur di sekolah] karena mereka [Brasil] melakukannya seperti itu. Nah, kami akan melakukannya nanti di daerah terpencil, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terpencil),” ujar Dian di SD Angkasa 05 Halim, Jakarta Timur.
Skema distribusi tersentral ini dinilai Dian lebih efektif. Skema itu dilakukan untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan.
“Karena apa? Untuk di wilayah perkotaan populasinya cukup besar. Dan itu kita harus melakukan secara masif, secara cepat untuk keamanan makanan itu sendiri,” ujar dia.
Selain itu, Janja juga menyarankan penggunaan produk dari petani lokal.
“Jadi, ada kewajiban [mengambil dari petani lokal] dan itu ada di dalam peraturan-undangan mereka [Brasil],” kata Dian.
Menurutnya, sejumlah SPPG daerah di Indonesia sebenarnya sudah mengambil bahan baku tertentu dari produksi lokal. Namun, di daerah Halim, Jakarta Timur, baru memulai pembangunan sumber tersebut.
Dian juga mengaku pada Janja bahwa infrastruktur produksi petani lokal untuk menopang program MBG di Indonesia masih dibangun perlahan.
“Kami sampaikan bahwa karena kami masih tahap awal , bahwa bukan berarti kami tidak mengambil dari bahan-bahan lokal, tapi karena kami baru memulainya,” ujar Dian.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga pernah mengusulkan untuk pembangunan dapur sekolah. Konsep ini memberikan kewenangan pada masing-masing sekolah untuk mengelola MBG secara mandiri tanpa melalui SPPG.
Usulan yang sama juga muncul dari para peneliti, pemerhati, dan jaringan pendidikan beberapa waktu terakhir, menyusul tingginya angka keracunan MBG.
“MBG harusnya dikelola komunitas, dikelola sekolah, dikelola lingkungan terdekat,” ujar peneliti Celios, Media Wahyudi Askar awal Oktober lalu. Menurut Askar, hal tersebut penting agar program MBG melekat dengan penerima manfaat.
BGN sendiri mengaku terbuka dengan usulan skema dapur sekolah.
“Kitchen school boleh saja. Kalau memang sekolahnya mampu, kenapa tidak ? Enggak masalah, kita campur nanti,” ujar Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang di Jakarta, Kamis (23/10).
Terkesan Dengan Program MBG RI
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, ibu Negara Brasil Janja Lula da Silva disebut terkesan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan 10 bulan namun telah menjangkau lebih dari 30 juta anak. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Badan Gizi Nasional (BGN), Dian Fatwa, usai peninjauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Halim Jakarta Timur, Jumat (24/10/2025).
“Ibu Negara cukup impressed ya, karena kita baru memulainya 10 bulan, sementara mereka sudah memulai sejak tahun 1955 dan baru mencapai 40 juta penerima manfaat,” ujar Dian, usai meninjau Selasa (21/10/2025).
Dian menambahkan, capaian Indonesia tergolong luar biasa karena dalam waktu singkat sudah mendekati capaian Brasil yang telah melaksanakan program serupa selama tujuh dekade.
“Sepuluh bulan sudah mencapai 37 juta, dan kita sebetulnya hanya tiga juta lagi dari mereka. Jadi Ibu Negara cukup terkesan dengan apa yang sudah kami capai dalam waktu singkat,” katanya.
Menurut Dian, Ibu Negara Brasil juga memahami bahwa pelaksanaan program besar seperti MBG tentu tidak selalu berjalan mulus.
“Beliau cukup paham dalam perjalanannya pasti ada tantangan, tapi secara umum beliau sangat mengapresiasi kemajuan Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menko Pangan Bidang Kebijakan Strategis Meizani Irmadhiany menjelaskan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi ajang saling belajar antara kedua negara.
“Ibu Negara Brasil itu juga merupakan duta school meal program di negaranya. Beliau sangat concern terhadap kesehatan anak-anak dan integrasi kebijakan pangan dengan sektor lain,” ujar Meizani.
Ia menambahkan, program makan bergizi di Brasil sudah terintegrasi dengan berbagai kebijakan lain seperti pertanian dan pemberdayaan masyarakat.
“Jadi makan bergizi di sana terhubung langsung dengan farming program dan pengembangan ekonomi lokal. Itu yang juga menjadi pelajaran bagi kita,” katanya.
Senada, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menyampaikan bahwa salah satu poin penting dari program Brasil adalah keterlibatan ekonomi lokal.
“Ekonomi lokalnya juga digabungkan. Jadi bahan pangan untuk program makan bergizi diambil dari petani sekitar wilayah sekolah. Itu menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Nani.
Nani juga menyebut Brasil telah menjadi contoh global melalui School Meal Coalition, sebuah inisiatif internasional yang mempertemukan berbagai negara untuk berbagi praktik terbaik dalam penyediaan makanan bergizi di sekolah.
“Jadi ekonomi lokalnya juga harus digabungkan. Jadi ini dengan Brasil yang menarik juga sebenarnya Brasil sudah lama, dan juga ada yang disebut program global, school meal coalition. Program itu baru diadakan pertemuan internasionalnya di Brasil,” kata dia.
“Jadi memang Brasil ini sangat interest, maju juga, sudah lebih dulu dan sudah terbukti sustain atau berkelanjutan. Tadi kami tanya salah satunya bagaimana mengukur sukses dari program school meal programnya mereka,” lanjutnya.
Menurut Nani, Indonesia kini sedang berupaya mengikuti langkah tersebut dengan memperkuat kualitas program MBG.
“Kalau Brasil sudah tujuh dekade meningkatkan kualitasnya, kita juga dituntut oleh Pak Presiden untuk tidak hanya memperluas jangkauan, tapi juga meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG,” tegas dia. (Enrico N. Abdielli)
