Selasa, 23 Juli 2024

JANGAN MAKSA..! Buruh Tolak Gaji Dipotong buat Bayar Iuran, BP Tapera Coba Ngeles

JAKARTA – Massa buruh menggelar aksi demo tolak iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kemarin. Tabungan ini dinilai memberatkan kalangan buruh lantaran dipotong dari pendapatan mereka.

Massa yang tergabung dalam Gebrak terdiri dari beberapa serikat buruh, seperti Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), hingga Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Massa aksi pun menyediakan peluit sebagai bentuk tanda suara yang selama ini telah dibungkam.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan buruh merasa keberatan dengan adanya iuran Tapera. Dia menilai besaran iuran Tapera 2,5% yang dibebankan pekerja tidak setara dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Iuran Tapera sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Iuran Tapera akan memotong sebesar 2,5% gaji pekerja baik swasta maupun PNS dan 0,5% ditanggung perusahaan.

“Itu UU 4/2016 pemerintah mengeluarkan PP 25/2020 aturan pemerintah itu kan sepihak dan tidak melibatkan masyarakat. Disitulah mulai ada secara teknis soal iuran 2,5% buruh pekerja pemberi kerja itu 0,5. Pekerja mandiri yang lebih parah 3% seperti ojol, buruh, tani, restoran kecil. Ini kan memberatkan ya untuk kawan buruh di tengah situasi upah yg murah. Kenaikan 2024 hanya 1% sementara potongan 2,5-3%,” kata Sunarno kepada awak media, Kamis (27/6/2024).

Di sisi lain, dia juga menyoroti terkait perumahan program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana banyak perumahan yang berakhir kosong tanpa penghuni, seperti Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Dia menilai rata-rata lokasi perumahan subsidi jauh dari lokasi tempat kerja. Bahkan ada yang memakan waktu perjalanan sampai 3 jam. Menurutnya, hal tersebut tidaklah efektif. Dia bilang seharusnya perumahan dapat dijangkau dengan kalangan buruh.

Dia menyebut setidaknya lokasi perumahan dapat diakses transportasi dengan mudah. Dengan begitu, buruh tidak memakan waktu lama ke tempat bekerja.

“Jadi, perjalanan sampai 2-3 jam itu kan nggak efektif dan efisien. Artinya tuntutan kita itu perumahan harus dijangkau kalangan buruh. Artinya harus terintegrasi dengan tempat kerjanya, akses transportasi dan fasilitas mudah,” ujar dia.

Adapun tuntutan yang dibawa dalam demo kali ini:

  1. Menuntut Presiden Jokowi untuk mencabut Undang-Undang Tapera No.4 Tahun 2016 dan peraturan pemerintah turunannya
  2. Menuntut Presiden Jokowi agar membuka ruang dialog yang demokratis, partisipatif, transparan, dan inklusif dalam penyelenggaran pembangunan perumahan untuk rakyat
  3. Menuntut Pemerintah membangun perumahan rakyat secara layak, ekonomis/terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang terintegrasi dengan tempat bekerja, dan akses moda transportasi modern
  4. Menuntut Presiden Jokowi agar mencabut Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 karena menjadi sumber utama penderitaan rakyat dan kaum buruh sehingga berakibat tidak memiliki kepastian kerja, upah murah, pesangon berkurang, dan pada akhirnya kesulitan memiliki rumah.
  5. Sejahterakan rakyat, berlakukan upah layak nasional dan jaminan kepastian kerja bagi kaum buruh.

Respons BP Tapera

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Badan Pengelola (BP) Tapera pun merespons aspirasi dari kalangan buruh. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dia menekankan bahwa iuran Tapera belum akan diberlakukan.

“Sesuai tugas pokok dan fungsinya BP Tapera hanya bagian dari ekosistem perumahan yang concern di pengelolaan pembiayaan perumahan bagi MBR yang saat ini bersumber dari APBN melalui FLPP,” kata Heru, Kamis (27/6/2024).

Lebih lanjut, dia menambahkan dalam implementasinya harus terintegrasi dengan kebijakan perumahan. Pihaknya juga akan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kualifikasi pengembang, standar dan kualitas bangunan, konsep rumah tapak dan rumah vertikal.

Dia menilai konsep rumah tersebut dapat mengatasi kebutuhan perumahan di rural area dan urban area. Adapun dalam pemilihan lokasi perumahan, pihaknya mempertimbangkan beberapa hal, seperti keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan perumahan.

Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan harga tanah dan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat. Untuk harga tanah, dia menyebut persentase harganya harus 40% dari harga tertinggi rumah subsidi.

Hal ini berarti, harga tanah tidak boleh melampaui harga tertinggi rumah subsidi yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Harga tertinggi rumah subsidi tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.

“Komponen tanah 40% dari harga rumah, sementara rumah subsidi ada ketentuan harga tertinggi dari PUPR, yakni Rp 166 juta untuk Jawa, kecuali Jabodetabek, Kalimantan Rp 182 juta, Sulawesi Rp 173 juta, Maluku Rp 185 juta dan Papua Rp 240 juta untuk rumah Tapak,” kata Heru.

Di sisi lain pihaknya juga harus melihat kemampuan pengembang di masing-masing daerah. Apakah dapat menyesuaikan harga standar tertinggi rumah subsidi atau tidak.

“Iya tentunya begitu, sesuai kemampuan pengembang di masing-masing daerah untuk menyesuaikan harga standar tertinggi,” imbuhnya.

Dia menambahkan dari Januari sampai pertengahan Juni 2024, realisasi rumah KPR Subsidi FLPP sebesar 82.946 unit. Sementara, untuk KPR Tapera PNS mencapai 2.231 unit.

Heru menegaskan pihaknya telah menyediakan lebih dari 11 ribu pilihan lokasi perumahan pada tahun 2023. Dia bilang masyarakat bisa mengajukan KPR dan memilih lokasi sesuai dengan minat masing-masing.

“Di tahun 2023 ada lebih dari 11 ribu pilihan lokasi perumahan. MBR memilih lokasi rumahnya melalui aplikasi Sikasep, Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan. Sampai Januari pertengahan Juni 2024 sudah terealisasi 82.946 unit rumah KPR Subsidi FLPP dan 2.231 unit KPR Tapera untuk PNS,” terangnya. (Web Warouw)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru