JAKARTA- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan waktu pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 harus tepat waktu. Menurut Megawati meski tahun politik menuju Pemilu 2024 merupakan tahun anomali, namun pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan tepat waktu.
“Kenapa sekarang kok kayaknya heboh tapi gak jelas? Saya bilang kok tahun ini saya sebut seperti tahun anomali. Kita kerja terus setelah itu masing-masing dong. Bagaimana pemerintahan berjalan dengan baik, Pemilu harus tepat waktu,” kata Megawati dalam pidato di Puncak Peringatan HUT PDIP ke-50 di Jakarta International Expo, Selasa (10/1).
Megawati menekankan masa jabatan presiden maksimal harus dua kali. Dia menyebut, pelaksanaan Pemilu 2024 harus dijalankan dengan baik.
“Kalau sudah dua kali, ya sudah. Maaf dua kali saja,” kata Megawati.
Dalam pidato puncak peringatan Harlah ke-50 PDIP, Megawati memberi sejumlah wejangan kepada kader partai. Ia mengingatkan pengurus dan kader PDIP untuk fokus memenangkan pemilu 2024. Menurut Megawati, PDIP merupakan partai kader yang harus menyatu dari atas sampai ke bawah.
Kehendak Rakyat: Jokowi 3 Periode
Sementara itu, kepada Bergelora com di Jakarta dilaporkan, sejak tahun 2021 lalu rakyat sudah mulai menyuarakan agar Presiden Jokowi tetap memimpin Indonesia 2024-2029.
Mayoritas masyarakat dari berbagai kalangan melihat tidak ada seorang calon presiden yang mampu melanjutkan kerja besar yang sudah dibangun pemerintahan Jokowi di berbagai bidang.
Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon dari PDIP sendiri memberikan keterangan terkait pernyataannya Presiden Jokowi 3 periode.
“Ya memang kalau melihat ke depan tantangan, seperti apa figur yang kita butuhkan. Bahkan kemarin di IG beliau (Jokowi) mengatakan kita butuh figur yang kuat, karakternya kuat, dasar dan juga kerja keras, itu siapa lagi kalau bukan beliau sendiri kan,” kata Effendi, Jumat (26/8)
Ketua Umum BARA JP Uje Gustaaf mengatakan pihaknya tetap mengusung Jokowi untuk tiga periode karena capaian yang dilakukan sangat baik. Pembangunan yang merata menurutnya menjadi bukti kinerja Jokowi yang harus diteruskan.
“Saya tidak mau coba-coba sehingga membuat kemungkinan kita malah mundur, kami kebetulan lahir di kawasan timur, 69 tahun kami anak tiri republik. Baru sejak Pak Jokowi kami jadi anak kandung. Masuk akal tidak saya mau ganti presiden?” kata dia.
Ketua RSI Sulawesi Utara (Sulut) Matulandi P. L. Supit mengatakan, gagasan Jokowi 3 periode sudah dibicarakan sejak lama, dan para tokoh bertekad menjadikan Kota Manado sebagai episentrum gagasan tiga periode di Indonesia Timur.
Matulandi menegaskan bahwa Indonesia perlu Jokowi 3 Periode, alasannya tak lepas dari kondisi politik Indonesia jelang 2024 semakin terbelah, hingga perlu diatasi dengan gagasan tiga periode ini.
“Sebetulnya gagasan ini sudah terbicarakan diantara beberapa orang tokoh, kemudian diputuskan bahwa Manado akan menjadi pemicu di Indonesia Timur terkait dengan tiga periode atau Jokowi tiga periode,” ungkap Matulandi.
Kordinator Forum Aktifis 98 Muhammad Ikhyar Velayati Harahap membenarkan peluang Jokowi tiga periode masih terbuka luas jika dilihat dari aspirasi masyarakat yang melihat kinerja Jokowi mampu menurunkan pandemi covid secara drastis dan terjadi pemulihan ekonomi yang signifikan di banding negara lain.
“Aspirasi Jokowi tiga periode itu riel ada di mayoritas rakyat Indonesia. Belum ada gantinyah,” tegasnya di Medan, Selasa (31/5).
Bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebenarnya tidak tabu, lantaran hal itu pernah dilakukan dan tidak menyalahi aturan. Menurutnya, hal yang tabu dan tak boleh diubah hanya pembukaan UUD 45 dan kitab suci.
“UUD kita pernah diamandemen gak? Bukan yang tabu kan? Yang tabu [diamandemen] pembukaannya. Itu tabu. Kitab suci tabu,” ujar Tito pada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (5/4).
Hal itu disampaikan Tito untuk merespons isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat menyerukan ‘Jokowi tiga periode’ dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kepala Desa, Selasa (29/3) lalu.
.Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dukungan agar Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode hanya disampaikan oleh kepala desa secara spontan.
Sebelumnya, sebanyak 81.616 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo 3 periode. Deklarasi akan dilakukan setelahIdulfitri.
Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode.
Undang-undang Amandemen Bikinan Asing
Masyarakat harus tahu bahwa, batasan jabatan Presiden RI hanya dua periode adalah bikin asing yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) Amandemen yang menggantikan UUD’45 yang asli. Dalam UUD’45 yang asli Jabatan Presiden ditegaskan bisa dipilih kembali. Hal ini disampaikan Ketua Umum Relawan Jogjakarta For Jokowi (JoJo), Marjana Hari Santosa kepada pers di Yogyakarta, Selasa (15/3).
“Semua orang tahu bahwa amandemen UUD’45 yang merubah seluruh batang tubuh dipimpin oleh Amien Rais sebagai ketua MPR tahun 1999. Sehingga semua pasal dalam batang tubuh bisa bertentangan dengan batang preambule (mukadimmah) UUD’45 yang asli,” ujarnya.
Sikap politik ekonomi Presiden Joko Widodo terhadap kedaulatan SDA sekali lagi menegaskan menguatnya posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Hal ini menjadi arah baru yang mengubah mental inferior menjadi bangsa yang percaya diri utk bisa sejajar dengan negara maju. Demikian budayawan, Wibowo Arif kepada Bergelora.com di Jakarta, Minggu (13/3).
“Indonesia punya Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah yang selama ini tidak bisa diurus sebagai pemasukan negara secara maksimal ini karena mentalitas calo para oligarki lama dan politisi benalu sisa Orde Baru,” tegasnya.
Hal ini dipertegas budayawan Wibowo Arif yang memaparkan bahwa lewat SDA yang dibutuhkan dunia, Presiden Jokowi menaikan posisi tawar ke depan sebagai negara yang punya power di mata dunia.
“Tujuan Jokowi jelas! nanti Indonesia harusnya sampai jadi pemain utama dan jadi penentu harga. Untuk itu Indonesia harus menjadi negara produksi hilirisasi bahan mentah, bukan lagi negara pengekpor bahan mentahan,” tegas Wibowo Arif.
Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Barita Simanjuntak pun turut menanggapi hal ini.
Barita Simanjuntak menilai bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya, termasuk soal Jokowi tiga periode. Kata dia, suara rakyat adalah hukum tertinggi alias solus populi suprema lex esto.
“Itulah yang dalam ketatanegaraan sering disebut solus populi suprema lex esto. Suara rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi kalau ini dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyat itu hal yang menimbulkan konsekuensi positif pada pilihan-pilihan itu,” katanya kepada wartawan dilansir Senin, 14 Februari 2022.
Bahkan beberapa survey menunjukkan, pendukung PDIP dan Golkar setuju dengan wacana masa jabatan tiga periode. Artinya, pemilih dari kedua partai tersebut ingin Presiden Joko Widodo kembali menjabat untuk melanjutkan kepemimpinannya yang akan habis pada 2024 mendatang.
Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei Indostrategic terhadap 2.400 responden di 34 provinsi dalam kurun 23 Maret hingga 1 Juni 2021.
“Dari hasil crossed-tabulasi, jumlah responden masyarakat yang setuju wacana tiga periode, 48,7 persen berasal dari pemilih PDI-P, lalu 15,3 persen berasal dari pemilih Partai Golkar,” kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam saat membacakan rilis survei secara virtual seperti dilansir dari Kompas TV, Rabu (4/8).
Suatu ketika, seorang pemuda dari Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur mendapatkan hadiah jaket yang dipakai Presiden Joko Widodo pada saat meninjau lokasi banjir bandang di Kampung Lamanele, Desa Nele Lamadike, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur pada Jumat (9/4).
Pemuda yang diketahui bernama Jackson Boleng dihadiahi jaket berwarna coklat muda milik orang nomor satu di Indonesia itu lantaran dirinya secara spontanitas berteriak lanjutkan 3 periode saat Presiden Joko Widodo dan rombongan melintas dihadapannya untuk meninjau lokasi banjir bandang di Kampung Lamanele.
Pengamat politik dan hukum dari Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Tobias Ranggie, SH, mengatakan, masyarakat memang menginginkan Presiden Indonesia, Joko Widodo, bisa menjadi Presiden selama tiga periode.
“Terlepas dari harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak, tapi ini aspirasi masyarakat,” kata Tobias Ranggie, Jumat, (1/4).
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ikut saat meninjau Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (24/3/2021), Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyebut rakyat NTT menginginkan Presiden Jokowi agar maju kembali menjadi Presiden RI untuk periode ketiga.
“Setelah berkeliling di seluruh Provinsi NTT dan melihat perhatian dan kecintaan Bapak Presiden Joko Widodo melalui berbagai pembangunan khususnya bendungan-bendungan besar di NTT, sampailah pada satu aspirasi yaitu masyarakat NTT menginginkan Bapak Joko Widodo agar maju lagi menjadi Presiden Republik Indonesia periode ketiga,” kata Gubernur Viktor Laiskodat.
MAKIN MELUAS…! Gubernur Viktor Laiskodat: Rakyat NTT Menginginkan Jokowi 3 Periode
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu hingga jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Luhut memaparkan punya data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/2022).
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari masyarakat petani saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru pada Kamis (24/2).
Dalam sesi tanya jawab, para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Hal itu karena mereka merasa kebijakannya telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.
Airlangga pun menerima aspirasi para petani sawit ini, namun ia belum bisa memberikan jawaban apapun yang bukan kewenangannya.
“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2/2022).
Jadi, wacana Jokowi 3 Periode bukan kehendak Presiden Jokowi melainkan kebutuhan objektif dan kehendak subjektif rakyat seluruh Indonesia. Hanya mereka yang anti rakyat dan punya agenda pribadi yang menolak Jokowi kembali memimpin Indonesia 2024- 2029.(Web Warouw)
