JAKARTA- Aksi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) bersama petani Riau di Depan Kementerian Kehutanan mendapat respon positif.
Massa aksi diterima beraudiensi membahas persoalan yang dialami oleh masyarakat Riau, Senin (21/07/2025).
Dialog dilakukan antara pihak Kementerian Kehutanan, Perwakilan LMND, wakil rakyat Dusun Kuala Renangan, Dusun IV Toro Jaya, wakil rakyat Dusun Lima Toro Palembang, wakil rakyat Desa Lubuk Kembang Bunga, wakil rakyat di Kecamatan Ukui, Serta wakil rakyat Desa Kesuma Dusun Bukit Makmur, menghasilkan tiga poin kesepakatan .
Wakil-wakil rakyat, LMND dan Kementrian Kehutanan, bersama-sama bersepakat menjaga Taman Nasional Tesso Nilo.
Kementrian Kehutanan akan mengusulkan kepada Gubernur Riau dan kementerian lainnya supaya masyarakat dilibatkan dalam Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4).
Kementerian Kehutanan akan mengusulkan tidak akan ada relokasi mandiri pada rakyat sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025.
Ketua umum LMND Samsudin Saman menyampaikan apresiasinya pada pihak kementerian Kehutanan yang mau menerima massa aksi dan melakukan audiensi terbuka secara bersama-sama.
Ia mengatakan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai bersama pun akan memberikan sedikit pengaruh positif bagi masyarakat provinsi Riau.
“Kesepakatan saat audiensi ini merupakan harapan kecil masyarakat. Keputusan ini akan menjadi pegangan masyarakat. Minimal masyarakat tidak akan digusur dan akan tetap beraktivitas seperti biasa di atas tanah yang selama ini sudah diolah selama kurang lebih 20 tahun belakangan ini,” kata Samsudin Saman.
Samsudin juga menyampaikan bahwa hasil audiensi ini merupakan kemenangan kecil yang diperoleh masyarakat yang telah memperjuangkan hak hidup mereka. Ini menandakan bahwa negara hadir menjawab persoalan-persoalan yang tengah dialami oleh masyarakat.
“Tugas kita selanjutnya adalah terus mengawal hasil kesepakatan ini agar apa yang sudah disepakati bersama direalisasikan dan tidak ingkar,” ujarnya.
“Perjuangan kita belum berakhir sampai disini, sebab hasil audiensi ini masih menyepakati untuk tidak akan ada relokasi mandiri seperti yang telah diputuskan oleh satgas PKH bahwa waktu terakhir menempati kawasan tersebut adalah tanggal 22 Agustus 2025. Kita menginginkan agar masyarakat yang bermukim di kawasan TNTN itu diberikan kejelasan tempat tinggal yang layak dan menjamin hak hidup mereka,” ujar Samsudin dihadapan massa aksi.
Samsudin juga menegaskan bahwa negara harus menjawab tawaran solusi yang telah dikonsepkan oleh masyarakat yang seharusnya diselesaikan oleh negara agar masyarakat bisa hidup dengan tenang dan damai.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, ia meminta agar pemerintah merubah RTRW terkait TNTN
bagi transmigrasi lokal tanpa pengecualian terhadap warga yang telah bertempat tinggal di warga perampingan kawasan TNTN.
“Sehingga tidak dilakukan penggusuran kampung, sudah pasti kita harus mengabaikan kepemilikan lahan diatas 5 hektar,” ujarnya.
Ia meminta agar dibentuk tim bersama gabungan untuk skema penataan dan pendataan ulang kawasan TNTN.
“Buka dialog seluas-luasnya melalui Satgas Penataan Kawasan Hutan untuk mendapatkan solusi penyelesaian,” katanya.
Dia berharap solusi dari masyarakat bisa menjadi bahan di setiap kementerian terkait maupun pihak kepresidenan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.
“Perlu diketahui masyarakat menyambut baik dan cukup puas dengan hasil audiensi tersebut. Setidaknya masih ada sedikit harapan untuk tinggal dan melanjutkan kehidupan di atas tanah yang sudah 20 tahun diolah dan menjadi sumber penghidupan. Ini memberi semangat untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat,” katanya.
Kepung Kantor Gubernur
Pada saat bersaan di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Riau, pada Senin (21/7/2025) pagi, dipenuhi lautan manusia. Warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) berjalan kaki secara beriringan dari sisi Perpustakaan Wilayah Soeman HS menuju Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman.
Mereka membawa spanduk besar dan karton-karton bertuliskan penolakan terhadap rencana relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Jalanan yang biasanya dipadati kendaraan, kini berubah menjadi barisan kendaraan pengangkut massa.
Truk-truk besar, bus, dan mobil pickup tampak terparkir memanjang hingga ke badan jalan, membawa massa dari pelosok TNTN di Kabupaten Pelalawan sejak pagi hari.
Petugas kepolisian berjaga di berbagai titik strategis dengan dukungan kendaraan taktis seperti Water Canon dan mobil ambulans, mengantisipasi kemungkinan situasi memanas.
Benar saja, ketegangan sempat terjadi ketika massa berusaha mendekati gerbang Kantor Gubernur dan melemparkan botol air mineral ke arah aparat.
Namun, situasi segera dikendalikan setelah koordinator aksi menenangkan massa usai mendapat teguran tegas dari pihak kepolisian.
“Koordinator aksi tolong hentikan. Jangan sampai kami mengambil tindakan tegas,” terdengar suara petugas memperingatkan.
Aksi kali ini merupakan lanjutan dari protes sebelumnya, di mana massa telah ditemui langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, serta Bupati Pelalawan Zukri Misran.
Namun, karena belum ada kejelasan terkait kebijakan relokasi, massa kembali turun ke jalan menagih janji.
Sebagian besar dari mereka merupakan warga yang tinggal di kawasan TNTN dan sebelumnya telah didatangi Satgas Penanganan Konflik Hewan (PKH), yang meminta mereka untuk direlokasi karena dianggap tinggal di kawasan hutan.
Di depan Kantor Gubernur, gerbang dipasangi kawat berduri untuk menghalau massa, sementara aparat bersiaga penuh di bagian dalam kompleks kantor.
Massa menyampaikan sikap tegas: mereka tidak bersedia direlokasi, dan meminta Gubernur, Kapolda, dan Bupati berdiri di barisan terdepan membela masyarakat. (Web Warouw)
