JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengadakan pertemuan strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk membahas perkembangan terbaru serta rencana pengembangan proyek LNG Abadi Masela pada Kamis (27/6/2024). Pertemuan berlangsung di Kantor SKK Migas.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses dokumen AMDAL dan pembebasan lahan untuk pembangunan Onshore LNG Plant di Pulau Tanimbar.
“Kami bersama KKKS INPEX Masela Ltd., selaku operator Proyek Masela, mengucapkan terima kasih atas dukungan berkelanjutan dari Pemprov Maluku dalam mendukung proyek Abadi. Dalam pertemuan ini, kami berharap dapat menemukan solusi atas berbagai tantangan yang sedang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Dwi menyampaikan saat ini pihaknya sedang menunggu surat pertimbangan dari Gubernur Maluku untuk pelepasan kawasan hutan yang diperlukan untuk fasilitas operasional.
“Kami juga mengharapkan dukungan dari Bapak Gubernur dalam menyelesaikan klaim kepemilikan tanah di kawasan hutan. Semoga dengan penyelesaian yang cepat, kami dapat mempercepat pengembangan Proyek Masela,” tambahnya.
Dalam proyek ini, SKK Migas memproyeksikan akan melibatkan hingga 15.000 pekerja pada puncak pengerjaan, sehingga diperlukan infrastruktur pendukung yang memadai.
“Kami juga mendorong INPEX untuk berkolaborasi dengan daerah dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal sejak dini. Hal ini diharapkan dapat memberikan peran serta manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar,” lanjut Dwi.
Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Sadali Ie, menyatakan apresiasi atas pertemuan ini sebagai bukti komitmen bersama dalam upaya mempercepat pengembangan Proyek Masela.
“Kami siap mendukung dengan seluruh kewenangan yang kami miliki untuk memastikan keberhasilan proyek ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku,” ucap Sadali.
Sadali juga menegaskan komitmen untuk memberikan rekomendasi terkait penggunaan lahan yang dibutuhkan oleh SKK Migas serta untuk memfasilitasi proses negosiasi dan mediasi yang adil dalam pembebasan lahan.
“Kami juga mendorong Pemerintah Kabupaten untuk bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku guna mendukung percepatan Proyek Masela,” tambahnya.
Sadali juga berharap agar SKK Migas bersama INPEX Masela Ltd. dapat terus berkoordinasi dengan Pemprov Maluku supaya Proyek Masela dapat beroperasi sesuai target pada Kuartal IV 2030.
“Sebagai proyek gas terbesar di Indonesia, dukungan bersama dari semua pihak sangat penting untuk kesuksesan proyek ini,” tutup Sadali.
Diketahui, proyek ini menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional Indonesia dengan kapasitas produksi yang diharapkan mencapai 9,5 juta MTPA (metrik ton per tahun) LNG, 150 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) gas pipa, dan sekitar 35.000 BCPD (barel kondensat per hari), dengan target operasional pada Kuartal IV 2029.
Targetkan Nyembur Gas di Tahun 2029
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, PT Pertamina (Persero) menargetkan proyek Lapangan Abadi, Blok Masela dapat onstream pada 2029 mendatang. Hal tersebut menyusul masuknya konsorsium PT Pertamina (Persero) dan Petronas menggantikan Shell yang sudah hengkang dari blok gas raksasa itu.
Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro menyampaikan Final Investment Decision (FID) pengembangan Lapangan Abadi Masela ditargetkan dapat terlaksana pada akhir 2026 atau awal 2027.
“Untuk Blok Masela kami targetkan FID di akhir 2026 atau di awal 2027 supaya 2029 sudah berproduksi,” ujar Wiko dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (12/6/2024).
Di samping itu, Wiko membeberkan bahwa desain dan rekayasa atau front-end engineering and design (FEED) proyek LNG Abadi Blok Masela telah rampung dan telah memasuki persiapan bid document lelang.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan untuk merealisasikan proyek Blok Masela, Inpex Corporation selaku operator Blok Masela tengah melakukan pencarian dana.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan Inpex tengah melakukan penjajakan dengan beberapa pihak funding untuk pendanaan proyek di Blok Masela. Meski begitu, ia tak memerinci secara detail mengenai skema pembiayaan.
“Mereka sekarang masih penjajakan dengan para pihak funding dan tentu saja dengan Bank Jepang juga ya kan,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM, Senin (18/3/2024).
Di sisi lain, Dwi menegaskan bahwa hingga kini belum ada rencana penambahan mitra baru untuk Inpex di Blok Masela. Menurut dia, konsorsium Blok Masela telah berkomitmen untuk mengembangkan Blok Masela usai pemerintah memberikan persetujuan revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) I.
“Kalau mereka sudah menyampaikan PoD berarti kan mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan jadi ya mereka punya untuk yang equity nya, sebagian besar kan dari perbankan,” tambahnya.
Molor Terus
Sebelumnya kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan sederet biang kerok yang akhirnya membuat pengembangan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela masih tersendat.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan banyak sekali faktor yang membuat pengembangan Blok Masela jalan di tempat. Salah satunya seperti pandemi covid-19 beberapa tahun belakangan.
Ditambah lagi, Shell memutuskan hengkang dari proyek itu pada pertengahan 2020. Hal ini pun membuat proyek yang masuk dalam daftar strategis nasional tersebut mengalami kemunduran.
Sementara, untuk mencari investor pengganti Shell dengan kondisi harga minyak mentah dunia pada saat itu yang cukup rendah tidaklah mudah.
“Sehingga masalah Shell divestasi harus cari pengganti 35% kan besar gak bisa oleh operatornya,” kata Dwi dalam RDP bersama Komisi VII, dikutip Kamis (28/3/2024) lalu.
Tak berhenti di situ, setelah masuknya konsorsium PT Pertamina (Persero) dan Petronas di Blok Masela menggantikan Shell, Inpex selaku operator mengajukan revisi rencana pengembangan Blok Masela. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan net zero emission (NZE).
“Berkaitan dengan pendanaan sangat sulit peroleh pendanaan memperoleh investasi energi fosil tanpa dilengkapi dengan ramah lingkungan. Jadi rangkaian itu yang kemudian terjadi penundaan kapan selesainya ini kita yang diskusi dengan Inpex,” tambah Dwi.
Sebelumnya, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro menyampaikan bahwa SKK Migas mendorong INPEX untuk dapat melakukan berbagai langkah dan upaya guna memastikan bahwa apa yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
“Perkembangan yang ada, tidak lepas dari upaya SKK Migas untuk mendorong akselerasi pengembangan Proyek LNG Abadi sejak Pemerintah menyetujui revisi ke-2 POD I. melalui kegiatan kick off PMT di akhir Desember 2023 dan focus group discussion (FGD) di awal Februari 2024,” kata Hudi dalam keterangan tertulis.
Lebih lanjut, Hudi mengatakan pihaknya terus mendorong INPEX untuk dapat lebih aktif melakukan koordinasi dengan SKK Migas. Sehingga proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 20,9 miliar atau sekitar Rp 324 triliun tersebut dapat onstream pada 2029.
“Untuk mendukung target long term plan (LTP) produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari dapat diwujudkan” ujarnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
