JAKARTA – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memastikan program Sekolah Rakyat akan benar-benar ditujukan untuk yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Ia memastikan tak ada orang mampu bisa bersekolah di sekolah itu.
“Presiden tujuannya adalah memuliakan orang-orang miskin dan memotong transmisi kemiskinan. Silakan orang kaya sekolah di sekolah-sekolah yang sesuai dengan keinginan mereka, dan jangan masuk di sekolah rakyat ini,” kata Agus dalam salah satu diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Bergelora.com di Jakarta Minggu (25/5/2025).
“Karena ini memang untuk rakyat kita yang masih miskin atau miskin ekstrem,” lanjutnya.
Agus menjelaskan pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai sekolah yang berkualitas unggulan. Ia pun mengklaim fasilitas tersebut bisa setara dengan sekolah unggulan nasional seperti SMA Taruna Nusantara di Magelang dan juga CT Arsa di Sukoharjo.
“Target yang ingin dicapai itu bahwa selain anak-anak ini memiliki ilmu, memiliki kecerdasan. Tapi juga mereka harus berkarakter, punya karakter kebangsaan, keagamaan, juga karakter sosial,” ujarnya.
Selain itu, Agus juga mengungkap pemerintah ingin membuat siswa yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat memiliki keterampilan yang memadai. Karena itu, pembangunan sekolah rakyat akan didukung fasilitas berbasis teknologi yang disediakan oleh negara.
“Untuk masalah siswanya, mereka harus pegang iPad, harus pegang laptop, dan ini sudah disiapkan. Dan hasilnya, mereka tidak hanya pintar, tapi juga punya keterampilan dan punya talenta,” ucapnya.
“Jadi ini walaupun untuk orang miskin, fasilitasnya yang diberikan oleh Presiden semuanya adalah unggulan,” sambungnya.
Demi mendukung peningkatan kualitas, Agus menyatakan pemerintah memerlukan lahan 8,5 hektare untuk setiap satu Sekolah Rakyat. Hal ini agar Sekolah Rakyat memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kompetensi dari siswa-siswi.
“Supaya ada laboratoriumnya, supaya ada lapangan olahraganya, supaya ada tempat-tempat untuk praktek, misalkan pertanian, perikanan, gitu lho. Jadi semua kompetensi yang ada di situ,” imbuhnya.
10 Keluarga Miskin Per Tahun
Secara terpisah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan arahan kepada ratusan pilar sosial dalam kunjungannya ke Pendopo Dipayudha Adigraha, Banjarnegara.
Di hadapan 285 peserta yang terdiri dari pendamping PKH, TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana, Rehsos, dan Pordam, Gus Ipul menegaskan pentingnya peran para pendamping sosial dalam mendukung program-program prioritas Kementerian Sosial, khususnya Sekolah Rakyat.
Menurutnya, para pendamping menjadi ujung tombak dalam menjaring anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga termiskin yang tercatat dalam desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Seluruh proses rekrutmen pun dilakukan secara transparan, tanpa ruang untuk titipan maupun pungutan.
“Tidak ada titipan. Tidak ada pungutan. Semua berdasarkan data. Pendamping punya amanah besar untuk menghadirkan keadilan lewat pendidikan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Minggu (25/5/2025).
Ia juga menekankan pentingnya validasi dan verifikasi data DTSEN yang dilakukan oleh para pendamping sosial. Menurutnya, data menjadi dasar dari seluruh kebijakan dan intervensi. Kesalahan dalam data berpotensi membuat warga miskin tercecer dari bantuan negara.
“Kita tidak boleh membiarkan satu pun warga miskin tercecer dari intervensi negara hanya karena data yang tidak akurat,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia menetapkan target bagi setiap pendamping untuk membantu setidaknya 10 keluarga keluar dari kemiskinan setiap tahun.
Target ini bukan sekadar angka, tetapi bagian dari komitmen bahwa peran pendamping sosial adalah untuk mengubah kehidupan, bukan memperpanjang ketergantungan.
Gus Ipul juga mengajak seluruh pilar sosial untuk bergerak dalam satu arah dan barisan. Ia menyampaikan tantangan sosial tidak bisa ditangani secara terpisah.
Diperlukan kolaborasi yang kuat antar unsur seperti pendamping PKH, TKSK, Karang Taruna, Tagana, PSM, dan elemen sosial lainnya agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tantangan sosial terlalu besar jika ditangani sendiri-sendiri. Pilar sosial harus jadi satu barisan,” lanjutnya.
Menutup arahannya, ia menuturkan pesan menyentuh tentang makna pengabdian. Baginya, kekuatan bangsa bukan terletak pada jumlah bantuan yang diberikan pemerintah, melainkan pada semangat masyarakat yang rela mengabdi secara tulus.
“Pengabdian tanpa sorot lampu adalah keteladanan sejati. Bukan banyaknya bantuan yang membuat bangsa ini kuat, tetapi banyaknya orang yang rela mengabdi untuk mengangkat sesamanya,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul juga meninjau langsung progres penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Banjarnegara.
Pada tahap awal, sekolah ini akan menampung 100 siswa dan ditargetkan berkembang hingga 300 siswa setelah pembangunan gedung baru rampung. Untuk sementara, kegiatan belajar akan menggunakan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang tengah direnovasi oleh Kementerian PUPR.
Sementara untuk jangka panjang, Pemkab Banjarnegara telah menyiapkan lahan seluas 7 hektar di Kelurahan Wangon untuk pembangunan jenjang SMP.
Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian Sosial. Ia menyebut hadirnya Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Terima kasih kepada Kementerian Sosial yang selalu hadir untuk masyarakat Banjarnegara,” ucap Amalia.
Hingga saat ini, Sekolah Rakyat telah menjangkau 63 titik di seluruh Indonesia, dengan 6.105 calon siswa tersebar di berbagai provinsi mulai dari Sumatera hingga Papua. Dengan konsep pendidikan berasrama dan fasilitas yang memadai,
Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata komitmen negara dalam membuka akses pendidikan bagi mereka yang paling membutuhkan. (Web Warouw)
