JAKARTA– Pasca Kongres X di Mataram, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) langsung tancap gas. Ketua Umum Yoga Aldo Novensi dan Sekretaris Jenderal Riski Oktara Putra, bersama jajaran kolektif, beraudiensi dengan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, M.Si. beberapa waktu lalu, untuk mendorong realisasi agenda reformasi perpajakan.
LMND membawa mandat kongres yang salah satunya sejalan dengan tuntutan 17+8, di mana salah satu poin penting adalah penerapan pajak kekayaan (wealth tax). Dalam pertemuan tersebut, LMND menegaskan bahwa kegagalan negara mengatasi ketimpangan telah memicu gelombang protes rakyat dalam dua pekan terakhir.
“Kalau rakyat terus diperas lewat PPN dan pajak konsumsi, sementara orang super kaya aman dengan harta triliunan yang mengendap, itu namanya negara pilih kasih. Pajak kekayaan adalah koreksi yang harus segera dijalankan,” ujar Yoga kepasa Bergelora.com di Jakarta, Kamis.(11/9)
Menurut LMND, struktur ekonomi Indonesia hari ini sudah berada di titik yang rawan. Laporan Oxfam 2024 mencatat, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 100 juta rakyat termiskin. Di sisi lain, harga pangan melonjak, biaya kesehatan makin berat, dan lapangan kerja semakin sempit.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ketimpangan ekstrem inilah yang jadi bahan bakar kemarahan rakyat. Pajak kekayaan bisa jadi jaring pengaman agar krisis sosial tidak meledak lebih jauh,” tambah Riski, Sekretaris Jenderal LMND.
Dengan simulasi sederhana, LMND menunjukkan bahwa memajaki 50 orang terkaya Indonesia dengan rata-rata 1% dari total aset mereka yang mencapai Rp3.200 triliun bisa menghadirkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp30–50 triliun per tahun. Dana itu, kata Yoga, bisa langsung dipakai untuk membiayai program-program sosial yang menyentuh rakyat yaitu Sekolah gratis dari SD sampai perguruan tinggi dan BPJS gratis bagi pekerja Informal.
LMND menekankan, pajak kekayaan bukan sekadar urusan fiskal. Argentina sudah membuktikan pada 2020 dengan pungutan darurat yang menghasilkan lebih dari US$2,4 miliar untuk program sosial. Indonesia, menurut LMND, tidak punya alasan untuk terus menunda.
“Kami minta Komisi XI DPR jangan hanya jadi stempel kepentingan oligarki. Reformasi pajak harus dibuka lewat dialog serius bersama mahasiswa dan rakyat. Negara hadir atau tidak, itu ditentukan dari keberanian menegakkan pajak kekayaan,” pungkas Yoga. (Enrico N. Abdielli)
