JAKARTA — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyoroti kasus meninggalnya seorang siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat gantung diri. LMND menilai peristiwa tersebut mencerminkan persoalan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses pendidikan yang masih dihadapi masyarakat, terutama di wilayah tertinggal.
Ketua Umum LMND, Muh. Isnain Mukadar, menyatakan bahwa tragedi tersebut tidak dapat dipandang sebagai kejadian individual semata, melainkan berkaitan dengan persoalan sistemik dalam pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya hak anak atas pendidikan yang layak dan manusiawi.
“Peristiwa ini mencerminkan realitas pendidikan hari ini. Ketika anak harus berhadapan dengan tekanan ekonomi keluarga dan keterbatasan akses pendidikan, negara memiliki tanggung jawab memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Isnain dalam pernyataan tertulis, yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Kamis (5/2/2025).
Menurut Isnain, tekanan ekonomi keluarga yang berkelindan dengan keterbatasan akses pendidikan dapat berdampak langsung pada kondisi psikologis anak apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang menyeluruh dan berkeadilan. Dalam kondisi tertentu, pendidikan justru berpotensi menjadi sumber tekanan tambahan bagi keluarga miskin yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Di sisi lain, LMND mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai progresif, termasuk peluncuran program Sekolah Rakyat serta agenda pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas nasional. Program-program tersebut dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperluas akses pendidikan dan memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
“LMND mendukung kebijakan tersebut dan siap berkontribusi dalam pengawalan pelaksanaannya agar tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Isnain.
Meski demikian, LMND menegaskan bahwa tragedi di NTT menjadi pengingat bahwa peran negara — sebaik dan sepenting apa pun melalui kebijakan dan program — tetap membutuhkan dukungan kerja kolektif dan semangat gotong royong. Perlindungan anak, menurut LMND, merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas sosial.
“Ketika lingkungan terdekat tidak menjadi bagian dari solusi, maka sistem perlindungan apa pun berpotensi datang terlambat,” ujarnya
Sehubungan dengan itu, LMND meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membuka ruang dialog bersama organisasi-organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Gerakan Mahasiswa Merah Putih. Dialog tersebut diharapkan menjadi instrumen komunikasi terbuka untuk membahas akar persoalan kemiskinan struktural serta arah kebijakan pendidikan nasional secara lebih komprehensif.
“Dialog ini penting agar kebijakan pendidikan dan pengentasan kemiskinan benar-benar berpihak pada masyarakat rentan dan disusun secara partisipatif,” kata Isnain.
LMND menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pendidikan tidak cukup dengan respons normatif atau ungkapan belasungkawa. Pendidikan harus ditempatkan sebagai hak dasar yang tidak boleh menambah beban psikologis anak akibat kondisi ekonomi keluarga.
LMND menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan dan kemiskinan sebagai bagian dari upaya mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Web Warouw)
