BANDAR LAMPUNG – Presiden Joko Widodo diminta segera menertibkan kabinet kerja yang dipimpinnya sehubungan dengan ketidak mampuan, mis-management dan penyimpangan dalam Nawacita. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Jaringan ’98 Ricky Tamba kepada Bergelora.com di Bandarlampung, Senin (8/6).
“Kebijakan Kabinet Kerja banyak yang ngawur dan Nawacita Jokowi makin kabur. Khususnya kebijakan kesehatan, pertanian dan pangan, olahraga dan pembenahan aparatur negara,” ujar Juru Bicara Jaringan ’98 Ricky Tamba, Senin (8/6).
Hingga saat ini menurutnya, Kementerian Kesehatan tidak bisa mengatasi penolakan pasien di rumah-rumah sakit, padahal Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak boleh lagi ada penolakan pasien di rumah-rumah sakit.
“Ini kan seperti sabotase terhadap program Jokowi oleh Kementerian Kesehatan. Padahal karena BPJS tidak membayar penuh pelayanan pasien di rumah sakit. Walaupun sudah bayar iuran bulanan, pasien juga tetap diminta bayar obat dan pelayanan yang tidak dibayar BPJS. Menkesnya kemana?” ujarnya
Pemerintah juga menurutnya harus segera berdayakan kaum tani dengan intensifikasi dan diversifikasi. Luas lahan pertanian yang mengecil dimaksimalkan dengan penyuluhan dan bimbingan cara bertani modern efektif serta jaminan ketersediaan pupuk, benih dan pengairan teknis yang tidak tergantung alam.
“Bila ada bantuan modal dan teknologi pertanian harus langsung ke petani. Diversifikasi berupa monitoring dan pengaturan jenis dan areal tanam sehingga hasil produksi tidak bertumpuk di beberapa jenis jatuhkan nilai jual,” jelasnya.
Di hilir menurutnya pemerintah harus proteksi jalur penjualan produk pertanian melalui Bulog atau KUD, langsung ke basis terkecil di desa. Semua harus bebas manipulasi dan korupsi sehingga timbul kepercayaan dan gairah petani.
“Lebay banget Menteri Pertanian bilang akan mengontrol stok dan harga sembako khususnya jelang Ramadhan. Gak mungkin sanggup melawan mekanisme pasar neoliberalisme. Bereskan dulu hulunya, bukan hanya lakukan kegiatan seremonial rawan pencitraan seperti operasi pasar, sidak dan bagi-bagi traktor. Itu hanya berdampak sesaat seperti peredam kejut, buang-buang energi dan anggaran,” ujarnya.
Presiden Jokowi menurutnya harus pimpin langsung perencanaan komprehensif dan pelaksanaan strategi Swasembada Pangan dengan keterlibatan serius dari Mentan, Mendag, Menpupera, KaBulog, kepala daerah dan jajaran terkait lainnya.
Ricky Tamba juga menyesalkan polemik Menpora-PSSI yang berkepanjangan menghancurkan semangat kemajuan olahraga. Menurutnya campur tangan pemerintah pada PSSI bukannya memperbaiki keadaan namun menambah lebih rusak.
“Sepak bola adalah olah raga yang dicintai oleh mayoritas rakyat Indonesia. Pembekuan PSSI yang dilakukan pemerintah jsutru merusak sepak bola Indonesia. Kemarin Persija membubarkan diri. Yang lain segera menyusul kalau tidak cepat diatasi,” ujarnya.
Dalam hal pembenahan aparatur sipil negara, perubahan paradigma dan sistem kerja yang seharusnya melayani rakyat belum terjadi. Menurutnya Presiden Joko Widodo belum serius menertibkan aparatur negara.
“Mayoritas aparatur sipil negara tetap bekerja semaunya dan masih jumawa, hanya takut dengan bupati dan walikota di era otonomi daerah. Berbagai pernyataan dan kebijakan Menpan RB dianggap angin lalu,” ujarnya. (Ernesto A. Goevara)
