JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 976,8 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Pagu anggaran itu turun 18,5 persen jika dibandingkan dengan outlook anggaran belanja K/L tahun 2024, yakni mencapai Rp 1.198,8 triliun.
Jika dilihat berdasarkan instansinya, sejumlah K/L mendapatkan pagu anggaran “jumbo” untuk melaksanakan agenda terkait pertahanan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial.
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak lagi menjadi kementerian yang mendapatkan anggaran belanja paling besar.
Pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi kementerian dengan pagu anggaran paling besar, yakni sebesar Rp 165,2 triliun, turun dari outlook anggaran tahun 2024, yakni sebesar Rp 175,12 triliun.
Adapun anggaran tersebut bakal digunakan untuk pengadaan alutsista, pemeliharaan atau peningkatan alutsista, pembangunan rumah dinas prajurit, dan pembangunan atau pengadaan saran prasarana pertahanan.
Kemudian, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima anggaran belanja paling besar kedua, yakni sebesar Rp 126 triliun, meningkat dari outlook belanja tahun ini sebesar Rp 123,6 triliun.
Mengekor Polri ialah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan pagu anggaran sebesar Rp 90,6 triliun, turun dari outlook tahun ini sebesar Rp 93,2 triliun.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, adapun daftar lengkap 10 K/L dengan pagu belanja 2025 paling besar adalah sebagai berikut:
1. Kementerian Pertahanan: Rp 165,2 triliun
2. Kepolisian RI: Rp 126 triliun
3. Kementerian Kesehatan: Rp 90,6 triliun
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Rp 83,2 triliun
5. Kementerian Agama: Rp 78 triliun
6. Kementerian Sosial: Rp 77,2 triliun
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Rp 75,6 triliun
8. Kementerian Keuangan: Rp 53,2 triliun
9. Kementerian Perhubungan: Rp 24,8 triliun
10. Kejaksaan RI: Rp 23,3 triliun
Pembangunan IKN Masuk ke Rp 400,3 Triliun
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak secara detail mengungkapkan alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Saat membacakan nota keuangan dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, Jokowi hanya membacakan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN masuk dalam pembangunan infrastruktur yang dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun pada 2025.
“Pembangunan Infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” kata Jokowi di kompleks MPR/DPR RI, Jumat (16/8/2024).
Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah era terakhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sehingga pembangunan IKN diwariskan pada pemerintahan selanjutnya, yakni di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pembangunan IKN Nusantara diketahui termasuk proyek ambisius pada era pemerintahan Jokowi.
Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN
Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto diketahui telah mengatakan bakal melanjutkan pembangunan IKN dengan baik.
Menurut Prabowo, keberadaan IKN sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam upaya memeratakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi konsentrasi populasi di Pulau Jawa.
“Yang pertama tentang IKN saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa, IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (12/8/2024) malam.
“Tadi Bapak Presiden (Jokowi) mengatakan soal pemerataan, dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” katanya.
Belakangan ini, proyek pembangunan tersebut ramai diperbincangkan karena pagu anggarannya melonjak pada 2024.
Peningkatan anggaran tersebut terlihat dari data APBN KiTa edisi Agustus 2024. Berdasarkan data tersebut, pagu anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan IKN dalam APBN 2024 sebesar Rp 42,5 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 1,9 triliun dari data yang sebelumnya (APBN KiTa Juli 2024), yakni sebesar Rp 40,6 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, kenaikan pagu anggaran IKN utamanya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota baru itu.
“Ada kenaikan dari Rp 40,6 triliun menjadi Rp 42 triliun untuk apa saja. Jadi ini terutama karena untuk memenuhi kualitas dari bangunan-bangunan termasuk juga jalan tol,” kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Agustus 2024, di Jakarta pada 13 Agustus 2024.
“Ini terutama untuk safety dari jalan tol dan bangunan tersebut,” ujarnya melanjutkan.
Ini terutama untuk safety dari jalan tol dan bangunan tersebut,” ujarnya melanjutkan. Pasalnya, menurut dia, ditemukan kebutuhan untuk penguatan sejumlah infrastruktur penunjang IKN berdasarkan evaluasi di lapangan. Baca juga: Hadiri Undangan di IKN, Pj Gubernur Sulsel Beberkan Pesan Jokowi Selain itu, kenaikkan pagu anggaran IKN juga terjadi dikarenakan kebutuhan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung di kawasan sekitar Ibu Kota.
“Perbaikan saran sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang sudah ada di sekitar situ untuk mengantisipasi kepindahan dari beberapa ASN pada tahun ini,” kata Isa. “Kemudian juga pasar, puskesmas yang ada di sekitar situ dilakukan juga upaya-upaya peningkatan kualitas perbaikan sarana-prasarana sehingga mampu mengantisipasi kedatangan ASN,” ujarnya lagi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa sampai dengan akhir Juli 2024, pemerintah telah mengucurkan anggaran Rp 11,2 triliun untuk pembangunan IKN sejak awal tahun 2024. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 9 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan Rp 2,2 triliun untuk perencanaan, promosi, hingga dukungan pengamanan IKN. Namun, menurut Sri Mulyani, tidak berarti belanjanya hanya Rp 11,2 triliun. Sebab, masih ada penyerapan lainnya. Ditambah lagi, akselerasi pencairan biasanya terjadi di kuartal tiga atau kuartal terakhir. Sebagai informasi, total alokasi anggaran IKN sejak 2022-2024 mencapai Rp 75 triliun. Nilai ini terdiri dari realisasi sebesar Rp 5,5 triliun pada 2022. Lalu, realisasi sebesar Rp 27 triliun pada 2023, dan alokasi sebesar Rp 42,5 triliun pada 2024. (Cavin G. Eben-Haezer)
