JAKARTA – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan memperluas penempatan pekerja migran Indonesia dengan skema Government to Government (G to G) hingga ke 19 negara pada 2024.
“Terkait hal ini, Presiden (Joko Widodo) setuju dengan penempatan G to G ditambah 19 negara,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam acara refleksi akhir tahun 2023 di Jakarta, Jumat (29/12).
Pada tahun ini, ia menyampaikan sepanjang 2023 BP2MI telah melakukan penempatan sebanyak 11.967 pekerja migran Indonesia dengan skema G to G.
“Jumlah itu naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 11.811 PMI,” tuturnya.
Ia merinci, kegiatan penempatan dengan skema G to G itu terdiri dari Korea Selatan sebanyak 11.569 PMI, Jepang sebanyak 314 PMI, dan ke Jerman sebanyak 84 PMI.
Selain dengan skema G to G, Benny menyampaikan, penempatan PMI dengan skema Private to Private sebanyak 242.485 PMI, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 174.757 PMI.
Pada periode sama, kata dia, BP2MI juga berhasil melakukan penempatan sebanyak 18.908 PMI dengan skema perseorangan atau mandiri, naik dibandingkan 2022 yang berjumlah 14.079 PMI.
“Jika di total di sepanjang tahun 2023, BP2MI telah melakukan penempatan sebanyak 273.747 PMI,” paparnya.
Ia mengatakan jumlah tersebut melampaui jumlah penempatan tahun 2022 sebanyak 200.761 orang dan melampaui target penempatan yang dicanangkan untuk tahun 2023, sebanyak 250.000 orang PMI.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, dalam kesempatan itu, Benny juga menyampaikan, BP2MI bersama dengan pihak terkait, baik di luar maupun di dalam negeri telah berhasil memfasilitasi pemulangan sebanyak 21.945 orang PMI.
Pemulangan PMI yang difasilitasi BP2MI itu terdiri atas pemulangan PMI terkendala sebanyak 16.053 orang, pemulangan calon PMI sebanyak 4.995 orang, pemulangan jenasah 580 orang, PMI sakit 300 orang, keluarga PMI sembilan orang, dan campuran delapan orang.
Dalam rangka melakukan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Benny mengatakan BP2MI telah ikut terlibat dalam pembentukan satgas TPPO dan sejumlah kegiatan lainnya seperti pengukuhan kepengurusan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) di 3 Lokasi (Bandung, Makassar dan NTT, serta pembentukan Perkumpulan Wira Usahawan (Perwira) PMI di 23 provinsi.
“BP2MI tidak dapat bekerja sendiri, perlu berkolaborasi dengan seluruh pihak, dalam mewujudkan pelindungan bagi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki, sesuai amanat yang diberikan Presiden RI kepada BP2MI,” tuturnya. (Web Warouw)
