JAKARTA – Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengatakan disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman bersumber dari partai-partai politik yang menarik para jendera laktif dalam politik praktis.
“Kita tau lah Panglima TNI sedang digadang sebagai cawapres. Menurut saya itu pak Andika itu masih pantas karena akan mengakhiri masa tugas pada bulan November. Tetapi kita juga tau pak Dudung juga digadang oleh partai politik sebagai Cawapres. Dari dulu saya sudah ingatkan agar jangan melibatkan Panglima aktif dalam politik praktis. Akibatnya seperti sekarang ini,” tegasnya kepada pers dan dikutip bergelora.com di Jakarta, Rabu (7/9)
Sekali lagi Connie menegaskan agar jangan hanya menyalahkam ke dalam TNI sendiri.
“Hanya karena partai-partai politik yang tidak punya calon pemimpin mereka menggadnag-gadang panglima aktif. Apalagi sekarang keduanya dari angkatan darat, jadi terlihat makin tajam,” tegas Connie.
Viral Wawancara Connie Rahakundini soal Jenderal Andika versus Jenderal Dudung:
Connie menegaskan saatnya melakukan instrospeksi di dalam TNI dan partai-partai politik. Karena dishharmoni didalam TNI antara Panglima adalah tidak wajar.
“Undang-undang No 34 pasal 15 dan 16 sudah jelas. Tapi mengapa masih terus terjadi disharmoni. Penyebabnya adalah partai politik yang menggoda para panglima untuk terlibat dalam politik praktis dan menyebabkan rivalry dan disharmony. Yang dampak terparahnya akan mengganggu TNI sebagai garda terdepan dalam menkonsolidasikan tri matra terpadu menghadapi perang masa depan. Karena semuanya logistik, peralatan, kekuatan dan sistim harus terintegrasi antar angkatan,” tegasnya.
#tniaddihatirakyat pic.twitter.com/oTkCyOqSpj
— Bergelora.com (@bergeloralah) September 7, 2022
Connie berterima kasih Komisi I DPR mau membuka masalah dalam TNI ini agar bisa segera ada koreksi dan tidak boleh terjadi lagi.
“Kedepan jangan lagi ada partai politik menggadang-gadang panglima aktif dalam politik praktis capres dan cawapres. Karena ini akan merusak TNI,” tegasnya.
Sikap Arogan dan Congkak
Connie menanggapi absennya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang tidak menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.
Rapat kerja Komisi I DPR RI yang dilaksanakan pada Senin (5/9) itu juga dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Connie mengatakan rapat kerja tersebut bersifat sangat penting dan seharusnya dihadiri seluruh kepala staf dari seluruh matra TNI termasuk Jenderal Dudung.
Dari Cara Jenderal Andika Menjawab, Sepertinya Memang Menandakan Keretakan dengan Dudung.
“Rapat dengan Komisi I bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan kepala staf semua angkatan adalah hal yang bersifat primus inter pares (pertama di antara yang setara),” kata Connie, Selasa (6/9).
“Alasan KSAD tidak hadir karena inspeksi Kodam sangat tidak pantas dan ini bukan yang pertama, berapa kali tidak hadir untuk mengikuti rapat komisi,” imbuh Connie.
Penulis buku Defending Indonesia itu menambahkan absensi Jenderal Dudung dalam rapat tersebut menunjukkan sikap arogan dan congkak.
“Ketidak hadiran KSAD menunjukkan kesan arogan dan tidak patuh pada komandannya. Menampar muka dan menurunkan wibawa panglima. Memperkuat kesan adanya invincible rivalry atau disharmoni di antara KSAD vs panglima,” ujar Connie.
Yang paling fatal menurut Connie hal ini akan berpotensi memecah belah TNI, tidak saja pada angkatan darat, antara Panglima TNI dengan KSAD, tapi juga pada seluruh TNInya,” jelas Connie.
Karena menurutnya akan berdampak pada pasukan dan kohesi dan integrasi angkatan.
“Padahal kita sedang menghadapi perang masa depan. Perang masa depan sangat tergantung sistim dalam sistim. Bukan hanya di dalam angkatan darat tapi semua angkatan tri matra terpadu yaitu angkatan darat angkatan udara dan angkatan laut. Semua terintegrasi,” jelas Connie.
Connie mempertanyakan bagaimana membuat tri matra terpadu kalau komando pada satu matra saja tidak terjadi.
“Saya mau ingatkan dalam UU No 34 Pasal 15, Panglima TNI itu bertanggung jawab memimpin TNI secara keseluruhan. Jadi jangan sampai ketidak patuhan KSAD menunjukkan ketidak mampuan Panglima TNI dalam memimpin TNI,” tegasnya.
Tugas panglima TNI juga kata Connie adalah menyusun strategi dan operasi militer. Termasuk didalamnya memastikan doktrin TNI dan pengerahan kekuatan.
“Bayangkan bagaimana tugas itu semua bisa diwujudkan kalau komunikasi tidak ada,” tegasnya.
Connie Rahakundini juga mengingatkan tugas Jenderal Dudung Abdurachman sebagai KSAD.
“Tugas dan tanggung jawab KSAD dalam Pasal 16, UU No 34 adalah memimpin kekuatan dan pembinaan angkatan darat. Kedua adalah membantu panglima TNI dalam pengembangan doktrin, prosedur, strategi dan operasi militer di dalam angkatan darat,” tegas Connie.
Selain itu tugas lain dari KSAD adalah melaksanakan perintah Panglima TNI.
“Kalau KSAD tidak melaksanakan semua itu maka sistimnya kacau. Kohesi dan integrasi tidak terwujud,” tegas Connie.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menduga hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman tidak harmonis. Menurut dia, hal itu sudah menjadi rahasia umum.
Hal itu dikatakan Effendi saat mengikuti rapat kerja Komisi I dengan Menhan RI Prabowo Subianto dan pihak TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).
Andika diketahui hadir dalam raker yang agendanya membahas anggaran pertahanan, sedangkan Dudung absen di kegiatan tersebut.
“Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada Kasad. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD,” kata Effendi saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9). (Web Warouw)
