JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan, pembenahan sistem politik di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang bersifat tambal sulam. Hal ini disampaikan Fahri merespons klaim Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meyakini semua partai politik mau mengamendemen UUD 1945 karena semua partai merasakan Pemilu 2024 begitu brutal.
“Pembenahan sistem politik tidak bisa tambal sulam. Pembenahan itu harus melalui satu kajian yang komprehensif. Sebab sistem politik harus terintegrasi dengan sistem pemilu dan sistem ketatanegaraan sekaligus,” ujar Fahri, dikutip Minggu (9/6/2024).
Fahri menjelaskan, jika ingin bicara dalam perspektif jangka panjang, usulan tersebut harus mengintegrasikan diri dengan sistem ekonomi dan sosial serta subsistem lain yang menjadi penopang kekuatan sebagai sebuah bangsa dan negara.
Mantan wakil ketua DPR itu pun berharap ilmuan, akademisi, dan partai politik mengkaji serius untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di Pemilu 2024 lalu.
“Ini yang belum dirumuskan formulasinya. Dan saya memang berharap bahwa para ilmuwan dan akademisi serta partai politik mulai harus melakukan kajian yang serius untuk mengoreksi persoalan-persoalan yang muncul dalam pemilu yang lalu, serta sistem kita yang masih berlubang,” ujar Fahri.
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Bambang Soesatyo yakin bahwa setiap pimpinan partai politik menyetujui amendemen yang membuka kemungkinan untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden, dari langsung dipilih rakyat menjadi dipilih MPR.
Sebab, setiap pimpinan parpol sudah merasakan langsung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang brutal.
“Saya yakin dan percaya mereka semua merasakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini, mereka mengalami pemilu kemarin sangat brutal. Yang sangat mahal, transaksional yang tidak masuk di akal,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya. (Web Warouw)
