JAKARTA- Center For Budget Analysis (CBA) mengkuatirkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur tahun 2016 dari Rp 280 triliun menjadi Rp 302 triliun hanya untuk memenuhi kepentingan bisnis pejabat dan investor. Kebutuhan anggaran infrakstuktur diperuntukan itu salah satunya untuk BUMN sampai lebih dari Rp 30 Triliun.
“Selain itu, alokasi anggaran infrakstuktur sebesar Rp 302 Triliun untuk kepentingan bisnis pejabat negara, dan investor untuk bangun jalan bebas hambatan, bandara, jalur kereta api, peningkatan kapasitas pelabuhan utama,” ujarnya Direktur CBA (center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi kepada Bergelora.com, Sabtu (31/10).
Ia mengatakan, persetujuan DPR atas RAPBN menjadi APBN 2016, adalah persetujuan yang merugikan rakyat.
“Walaupun, dalam pidato setiap fraksi itu panjang-panjang banget, ada yang mengkritisi, atau memberikan syarat. Tetapi, pada akhir semuanya melakukan persetujuan dalam isi pidatonya,” ujarnya.
Menurutnya pada awalnya, DPR menyandera RAPBN 2016 karena belum dimasukan dugaan uang pembangunan gedung sebesar Rp 700 milyar dan dihapusnya dari RAPBN Dana Aspirasi sebesar Rp 51 triliun.
Semua fraksi menurutnya memberikan persetujuan atas APBN 2016 yang bukan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak apalagi orang miskin.
“Hal ini bisa dari pemotongan anggaran subsidi bagi rakyat seperti BBM, LPG dan BBN senilai Rp 17,1 triliun menjadi Rp 64,7 triliun dari sebelumnya Rp 81,8 triliun. Dan subsidi listrik dari Rp 76,6 triliun menjadi Rp 73,1 triliun sehingga turun Rp 3,5 triliun,” paparnya.
Dalam APBN 2016 tercatat bahwa penerimaan negara mencapai Rp 1.822 triliun dan belanja negara pemerintah pusat serta daerah mencapai RP 2.095 triliun.
Rancangan Undang-undang APBN 2016 yang disetujui DPR menjadi undang-undang tersebut memiliki rincian asumsi Makro Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, Inflasi 4,7 persen, Kurs Rp13.900 per dolar AS, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,5 persen, ICP (Indonesia Crude Price) 50 dolar AS per barel, Lifting Minyak 830.000 barel per hari, lifting Gas 1,15 juta barel setara minyak. Asumsi dasar Mempertimbangkan aspek perekonomian terkini.
Target Pembangunan Kemiskinan 9-10 persen, rasio gini 0,39, Indeks pembangunan manusia 70,1, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) diharapkan turun 5,2-5,5 persen.
Gambaran Postur Anggaran adalah diharapkan pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun terbagi dari
penerimaan perpajakan Rp1.546,7 triliun, yaitu dari pendapatan pajak dalam negeri Rp1.506,5 triliun dan pendapatan pajak perdagangan internasional Rp40,1 triliun.
Penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun, terdiri dari penerimaan SDA Rp124,8 triliun, pendapatan Laba BUMN Rp34,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya Rp79,4 triliun, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp35,3 triliun. Diharapkan penerimaan hibah Rp 2 triliun.
Belanja Negara sebesar Rp 2.095,7 triliun yaitu belanja pemerintah pusat Rp1.325,6 triliun, terdiri dari Belanja KL (Kementerian/Lembaga) Rp784,1 triliun, Belanja Non KL Rp541,4 triliun berupa subsidi energi Rp102,1 triliun. Selian itu juga dari transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp770,2 triliun. Pembiayaan anggaran Rp273,2 triliun (2,15 persen). (Web Warouw)
