JAYAPURA – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua, Donatus Motte, SE, MM mengatakan tahun 2016 Kementerian Desa (Kemendes) telah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang penggunaan anggaran dana desa pada setiap desa atau kampung.
Keberadaan aturan ini diharapkan mampu memproteksi penggunaan dana desa di tingkat kampung. Pada tahun pertama (tahun 2015-red) dana desa diturunkan ke kampung, banyak kepala kampung yang tidak memahami dengan baik penggunaan dana desa dan kerap salah sasaran.
“Sama halnya dengan Respek, pada tahun pertama penggunaan dana tidak tepat sasaran, setelah tahun 2008 barulah penggunaan mulai sesuai dengan prosedur,” kata Donatus Motte ketika ditemui Bergelora.com di Jayapura, Papua, Minggu (21/2).
Dikatakannya, para kepala kampung seharusnya didorong membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).
”Seharusnya dituntun untuk mereka duduk buat perencanaan bersama, tetapi kita tidak pernah mendorong, uang dikasih begitu, sementara rambu-rambu (aturan-red) untuk kepala desa belum ada,” katanya.
Untuk itu Donatus berharap dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh Kemendes, tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh kampung-kampung yang ada di 29 kabupaten/kota.
”Memang aturannya kita sudah terima, saya sudah emailkan (kirim-red) ke kabupaten/kota untuk selanjutnya diteruskan ke kampung-kampung,” katanya.
Terkait keberadaan tenaga pendamping dana desa, menurut Donatus, pihaknya baru menempatkan tenaga pendamping dana desa per 2 Januari 2016 untuk 29 kabupaten/kota ditempatkan 150 tenaga pendamping tingkat kabupaten.
”Untuk pendamping tingkat distrik kita tempatkan 1.100 orang dan kami lagi rekrut pendamping lokal untuk dana desa dimana 1 pendamping akan mendampingi 4 kampung sehingga kita akan rekrut sekitar 1.480 orang yang proses seleksinya dari kabupaten tetapi mereka digaji oleh provinsi,” tandasnya. (Yohana)
