SOLO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, telah meminta Jaksa Agung dan Kepolisian untuk menindak tegas para pengusaha yang menipu rakyat dengan menjual beras biasa dengan harga beras premium. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato politiknya di acara Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).
“Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat, beras biasa dibilang beras premium harganya dinaikin seenaknya,” kata Prabowo, Minggu.
“Ini pelanggaran, ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” ujarnya menegaskan.
Apalagi, Kepala Negara mengatakan, dia mendapat laporan bahwa kerugian yang dialami dari praktik nakal tersebut merugikan rakyat hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya.
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun. Rp 100 triliun tiap tahun berarti lima tahun Rp 1.000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa,” kata Prabowo.
Bahkan, Prabowo menyebut, praktik curang dengan kerugian sebesar itu sama halnya dengan menikam rakyat. Untuk itu, dia meminta aparat penegak hukum menindaktegas para pengusaha culas yang memainkan harga beras tersebut tanpa pandang bulu.
“Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat. Anda bisa bayangkan Rp 100 triliun kita bisa bikin apa, mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam lima tahun dengan Rp 1000 Triliun itu,” ujar Prabowo.
Diketahui, Prabowo menggelar rapat terbatas di Lanud Halim Perdanakusuma pada Minggu siang. Ratas yang tampak dihadiri Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin itu salah satunya membahas soal pangan.
Geger Beras Oplosan
Kepada Bergelora.com si Jakarta dilaporkan sebelumnya, Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu. Beberapa merek menjual kemasan 5 kilogram, padahal isinya hanya 4,5 kilogram.
Setelah temuan ini terungkap, beberapa minimarket mulai menarik produk oplosan dari rak. Meski begitu, data dan bukti pelanggaran tetap ditindaklanjuti penegak hukum.
Amran mencatat, praktik oplosan bisa merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun.
“Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian,” ujarnya.
Pasalnya, dari hasil investigasi Kementan bersama Satgas Pangan, 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu. (Prijo.Wasono)
