Sabtu, 24 Februari 2024

KIS dan BLT Tidak Tepat Sasaran, DPD RI Kritik Data BPS Yang Tidak Valid

JAKARTA – Komite IV DPD RI meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki data masyarakat miskin karena dinilai tidak valid dalam pendistribuan program bantuan dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat Komite IV DPD RI dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Rapat Komite IV, Selasa (7/6).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite IV, Ajiep Padindang membahas performa indikator makro pembangunan dan evaluasi sensus ekonomi 2015.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua komite  IV, Ghazali Abas menanyakan tentang data yang digunakan dalam pendistribusian program bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai masih tidak tepat sasaran.

“Kalau BPS salah data maka tidak akan tepat sasaran, dimana yang miskin tidak dapat namun yang kaya malah dapat, seperti di Aceh, katanya mekanisme baku sensus dibantu oleh aparat desa, tapi hampir semua daerah mengalami ketidak tepat sasaran, itu bagaimana bisa terjadi dan bagaimana solusinya,” tandasnya.

Ajiep Padindang juga mempertanyakan menanyakan validitas data BPS yang seharusnya dijadikan acuan oleh kementerian lainnya. Sayangnya, sejumlah kementeriaan menggunakan data internalnya sehingga penerima bantuan antara program  yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

“Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan tidak menggunakan data BPS, karena kalo penerima raskin maka akan menerima KIS dan BLT, nyatanya berbeda beda di desa yang menerima bantuan pemerintah ini, inilah mungkin yang menjadi pemicu data pertumbuhan ekonomi yang berbeda beda,” katanya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo menjawab beberapa pertanyaan Anggota Komite IV. Terkait dengan perbedaaan penerima dana bantuan antar kementerian, Sasmita mengatakan kementerian lain tetap mengambil data BPS sebagai referensi, namun jika kementerian menggunakan data internalnya, hal itu menjadi kewenangan kementerian terkait.

“Masyarakat harus proaktif, jika ada data yang tidak sesuai atau merasa miskin itu harus melaporkan diri ke kantor kecamatan dan data berlaku satu tahun saja, jika tidak mengupdate pertahun maka mereka dikeuarkan dari data orang miskin dan tidak menerima bantuan, sementara Kementerian-kementerian memang menjadikan BPS sebagai referensi data,” paparnya.

Ia menambahkan pihaknya mengalami keterbatasan anggaran dalam melakukan sensus data penduduk sehingga hingga saat ini dilakukan secara random. Namun, ke depan pihaknya akan semakin memperbaiki proses pendataan.

“ Yang kita tidak sensus tahun ini maka kita akan sensus tahun depan, jadi memang kita tidak bisa sensus secara keseluruhan dikarenakan anggaran yang terbatas,” tandasnya.

Menurut Sasmito BPS memberikan rekomendasi atas data data yang sudah dimiliki, sekaligus memberikan data statistiknya, “Jika memang solid kami akan berikan data statistik dan rekomendasinya ke pemerintah tapi kalau kami ragu maka kami tidak kami sampaikan,” tandasnya

“Sejauhmana pemerintah pusat dan daerah menggunakan data BPS, itu kita update di website kita, tiap bulan hampir puluhan ribu akun yang mengakses dan mendownload data-data yang kami siapkan,” tutup Sasmito.

Ajiep mengkritik kinerja BPS karena masyarakat miskin harus melaporkan diri, “Saya tidak setuju jika masyarakat miskin diharuskan melaporkan diri jika merasa miskin ke kccamatan karena akan merepotkan warga yang miskin untuk transport ke kecamatan, harusnya aparatur desalah yang aktif bukan malah merepotkan warga miskin,” tukas Ajiep.

Di penyampaian terakhir Ajiep menyampaikan bahwa data data makro ekonomi yang sudah diterima, kami akan kelola data yang kami terima dari BPS untuk membahas RUU APBN 2017 dan prognosis RUU APBNP 2016. (Calvin G. Eben-Haezer)

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru