Sabtu, 8 Februari 2025

KITA BUTUH GBHN..! Puji Pembangunan Jangka Panjang China, Bamsoet: RI Tertinggal Jauh!

JAKARTA – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi transformasi dan inovasi China yang fantastik. Pasca kemerdekaan di tahun 1949, tidak mudah mengelola negara sebesar China, dengan wilayah terluas ketiga di dunia sekitar 9,69 juta km2 dan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia dengan lebih 1,4 miliar jiwa.

Dari semula negara berkategori miskin hingga tumbuh sebagai negara super power, bahkan saat ini dianggap sebagai pesaing kuat hegemoni Amerika Serikat, hanya dalam kurun waktu kurang dari seratus tahun.

“Tiongkok yang dahulu dikenal dengan negara yang miskin dan kelaparan, mampu berubah menjadi negara maju yang spektakuler. Tidak heran jika di tahun 2021 lalu saja, GDP-nya tercatat mencapai USD 17,7 triliun, GDP per kapita mencapai USD 12,551, pertumbuhan ekonomi mencapai 8,1 persen, dengan cadangan devisa mencapai USD 3,25 triliun,” ujar Bamsoet dalam wawancara dengan Kantor Berita Tiongkok Xinhua, di Jakarta, dalam keterangannya, Selasa (11/6/2024).

Bamsoet menjelaskan salah satu kunci keberhasilan China karena memiliki rencana pembangunan jangka panjang, bahkan hingga tahun 2050, yakni pada saat usia kemerdekaan China memasuki usia ke-100 tahun. Selain China juga ditunjang sistem politik dan pemerintahan yang kuat.

“Dua hal inilah yang tidak dimiliki Indonesia pada saat ini. Tidak heran walaupun usia kemerdekaan Indonesia dengan Tiongkok tidak berbeda jauh, bahkan kita lebih dahulu merdeka pada tahun 1945, namun kondisi kemajuan ekonomi, sosial, dan politik, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan Tiongkok,” jelas Bamsoet.

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, hal tersebut harus diakui dengan jujur dan terbuka. Sehingga bangsa Indonesia bisa belajar banyak dari China, khususnya dalam membuat perencanaan pembangunan jangka panjang serta sistem politik dan pemerintahan yang kuat.

“Di masa Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia sebetulnya sudah memiliki rencana pembangunan jangka panjang. Namun sejak era Reformasi, hal tersebut justru dihapuskan. Tiongkok menggunakan sistem politik dan pemerintahan dengan menyesuaikan jati diri dan budayanya. Sementara Indonesia, dahulu kita memiliki demokrasi Pancasila, tapi kini justru malah berubah menjadi demokrasi liberal akibat adanya politik pemilihan langsung dengan efek maraknya politik uang,” pungkas Bamsoet.

Butuh Kembalikan GBHN

Menanggapi ini budayawan dan pengamat politik, Johnsonny M. Tobing mengingatkan bahwa tidak mungkin Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dari Republik Rakyat China.

“Ideologi Pancasila hanya pajangan. GBHN gak punya, diganti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berganti setiap kali ganti pemerintahan sesuai selera presiden yang berkuasa. Partai politik pragmatis korup dan anti rakyat. Kita gak punya kekuatan jadi seperti China,” tegasnya dari Yogyakarta, Rabu (12/6).

Pencipta lagu “Hymne Darah Juang” ini mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa dan rakyat saat menggulingkan Soeharto dan Orde Baru tidak punya keinginan untuk mengganti UUD’45 dengan UUD’45 Amandemen dan menghilangkan GBHN. Apalagi menghapus Ideologi Pancasila.

“Itu semua diganti oleh elit-elit politik yang dipimpin Amien.Rais Cs yang membajak gerakan rakyat dan mahasiswa dibawah arahan Amerika Serikat. Tujuannya agar tidak terjadi revolusi di Indonesia,” ujarnya.

Menurut John Tobing yang mempelopori gerakan mahasiswa dari Fakultas Filsafat UGM ini, agenda Amerika dan kaki tangannya telah sukses menggantikan revolusi menjadi reformasi yang membawa kondisi.ekonomi politik liberal dan menjadikan Pancasila sekedar hiasan dinding hari ini.

“Mayoritas ratusan juta rakyat menjalankan demokrasi hanya 5 menit dibilik suara setiap 5 tahun. Tapi ribuan politisi elit dan kaum kapitalis menguasai dan mengekspolitasi rakyat setiap hari. Jadi jangan mimpi bakal bisa jadi kayak China,” ujarnya.

Menurutnya sudah saatnya gerakan rakyat kembali bangkit menuntut kembali ke UUD45 yang asli, menjalankan Pancasila dan memiliki GBHN yang terencana seperti dulu.

“Tanpa semua itu, nonsens ada hilirisasi, industrialisasi, lapangan pekerjaan dan adil makmur tinggal mimpi. Yang ada elit politk dan kaum kapitalis yang mengambil keuntungan lebih besar atas hilirisasi dan industrialialisasi,” tegasnya. (Web/Beggy)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru