JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengharapkan penyelenggaraan Kongres Maritim Nasional nanti harus menghasilkan roadmap (blueprint, grand design) atau peta jalan pembangunan maritim. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI Irman Gusman kepada Bergelora.com, di Jakarta, Sabtu (19/9).
“Jangan cuma jargon ‘Indonesia negara maritim’. Padahal, negara maritim sesungguhnya yang optimal mengelola lautan sebagai sumberdaya. Kami ingin acara ini menjadi tonggak sejarah yang harus menghasilkan roadmap pembangunan maritim,” tegasnya.
Sebelumnya dalam rapat persiapan penyelenggaraan Kongres Maritim Nasional di Senayan, Jakarta, Kamis (17/9), senator asal Sumatera Barat ini menegaskan, peta jalan pembangunan maritim itu akan memuat rencana terinci tahapan sistematis dan sistemis mengenai pembangunan maritim dalam kurun waktu tertentu.
“Tujuannya adalah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini tugas bangsa, hajatan bersama untuk kepentinggan bangsa. Selama ini nggak ada yang mengurus maritim kita. Kami inisiator saja,” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Irman juga menyinggung orasi ilmiahnya bertema ‘Memajukan Maritim untuk Kejayaan Indonesia’ saat Sidang Terbuka Dies Natalis ke-52 Institut Pertanian Bogor (IPB), di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB, Jl Raya Darmaga, Bogor, Rabu (2/9/2015), yang dipimpin Rektor IPB Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto, serta dihadiri 2.500 mahasiswa dan civitas akademika.
Dalam orasi ilmiahnya, dia menerangkan, kendati memiliki sumberdaya lautan yang kaya raya, Indonesia saat ini hanya menyandang status negeri kepulauan, belum menjadi negara maritim.
DPD ingin mendorong pemerintah Indonesia segera mensinergikan pembangunan daerah, dalam menunjang visi Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
FGD Maritim
Demi mewujudkan hal tersebut, Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah(DPD)RI mengadakan Forum Group Disscusion(FGD) dengan mengundang Laksamana Dr Albert Mamahit Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang Keamanan Mayjen TNI Witjaksono, perwakilan Badan Intelijen Nasional BIN dan (purn.)Letjen Nono Sampono Senator dari Maluku sebagai pembicara, Kadin dan perwakilan dari 33 propinsi, untuk menemukan kesepahaman dan menyamakan persepsi, agar misi cita-cita nasional dapat terwujud. Acara ini dilangsungkan di ruang GBHN komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (17/9)
Dalam kesempatan itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Selatan, Iqbal Parewangi, menyatakan bahwa perlunya road map yang jelas dan terukur dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, diperlukan juga penataan ruang laut serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim tol laut, termasuk potensi tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pengelolaan sumber daya laut untuk perikanan, wisata bahari, energi, maupun farmasi, serta dilpomasi maritim juga harus ditingkatkan.
“Tapi semua itu tidak cukup dan tidak bisa hanya dengan slogan dan pencitraan saja,” ucap Iqbal.
Iqbal meminta pemerintah untuk membenahi ulang sektor kelautan Indonesia. Kata Iqbal, salah satu step penting untuk menjadi negara maritim adalah keterpaduan unsur wilayah darat, pesisir, dan laut ke dalam kesatuan kebijakan. Menurut dia, sejumlah undang-undang belum tersinkronisasi dengan baik. Ia mencontohkan Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Undang-undang No.27 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang masih berjalan sendiri-sendiri.
Senator dari Maluku, Letjen (Purn) Nono Sampono dalam kesempatan itu mengatakan sesuai dengan tugas dan kewenangannnya DPD RI telah melahirkan Undang-undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan, ini menandakan bahwa DPD sangat menaruh perhatian terhadap dunia kemaritiman.
“Indonesia adalah negara kepulauan, budaya laut harus kembali digiatkan agar kita bangga sebagai bangsa pelaut, sistem pendidikan nasional kita juga dimasukkan pelajaran tentang budaya laut kita yang kaya agar mereka bangga”, tegas Nono Sampono.
Ia juga mengatakan konektivitas logistik yang menghubungkan antar pulau-pulau harus segera dibangun oleh pemerintah.
“Namun jangan hanya bangunan fisik semata tetapi juga mengaktifkan simpul-simpul ekonomi, agar perbedaan antara wilayah di indonesia timur bisa berkurang,” tegas Nono.
Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Laksamana Dr Albert Mamahit mengatakan bahwa potensi laut adalah modal dasar negara untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia.
“Semua sudah ada, sumber daya mineral, perikanan, semua ujungnya untuk kesejahteraan rakyat, akan tetapi tanpa keamanan laut hal tersebut tidak akan terwujud,” tandas Albert Mamahit. (Calvin G. Eben-Haezer)
