JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan kegiatan Sekolah Rakyat tetap berjalan seperti biasa meski ada 143 orang guru Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri.
“Dapat dipastikan tidak mengganggu proses masa pengenalan lingkungan sekolah atau matrikulasi dan belajar mengajar di Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul dikutip Bergelora.com di Jakarta , Sabtu (2/8/2025).
Ia menyebutkan, sebagian besar guru yang tidak hadir berasal dari 23 titik Sekolah Rakyat yang memang belum mulai beroperasi. Oleh karena itu, kekosongan sementara tidak menimbulkan dampak terhadap proses pendidikan di lapangan.
115 Siswa Mundur
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, tak hanya guru, sebanyak 115 siswa Sekolah Rakyat dari total 9.705 siswa juga menyatakan mundur dan batal mengikuti program pendidikan tersebut.
“Ada siswa yang batal menjadi siswa Sekolah Rakyat. Sebanyak 115 siswa atau 1,4 persen batal menjadi siswa Sekolah Rakyat dan telah digantikan oleh calon siswa yang layak,” jelas Gus Ipul.
“Enggak sampai 2 persen dari 9.705 siswa,” lanjut dia.
Penyebab guru dan siswa mundur Menurut Gus Ipul, alasan pengunduran diri para siswa beragam.
Beberapa memilih sekolah reguler, sementara lainnya merasa keberatan dengan kehidupan di asrama atau aturan yang berlaku di Sekolah Rakyat.
“Yang terakhir, mereka umumnya merasa tidak bisa jauh dari orang tua atau keluarga dan sebagian ingin menjaga orang tua tunggal yang tinggal di rumah. Baik anak yatim atau yatim piatu. Jadi intinya kami tidak bisa memaksa,” ungkapnya.
Sementara itu, Gus Ipul mengatakan, guru-guru Sekolah Rakyat tidak memenuhi panggilan meskipun telah dinyatakan lulus seleksi.
Dia bilang, dari total 1.469 guru yang dinyatakan lulus, sebanyak 143 (angka sesungguhnya) guru atau sekitar 9,7 persen tidak memenuhi panggilan. Mereka kemudian secara resmi menyatakan mundur melalui sistem CASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Lebih tepat (bukan) mengundurkan diri, (tapi) tidak memenuhi panggilan sebab mereka dinyatakan diterima namun tidak datang ke Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
“Sejumlah yang sama, yaitu 143 guru, juga telah diterima sebagai pengganti mereka yang mundur,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa semua guru sudah mengikuti mekanisme kepegawaian yang berlaku.
Ketidakhadiran guru-guru tersebut, penyebab utamanya adalah lokasi penempatan yang jauh dari domisili mereka.
“Beberapa di antaranya diterima pada formasi guru di daerah, lalu ditempatkan di titik Sekolah Rakyat yang jauh dari domisili asal mereka,” jelasnya.
Hak Anak
Tanggapan Komisi VII Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) tetap memperhatikan hak anak pada program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, hak anak ini menjadi dasar yang tidak boleh diganggu selain dari layanan dan fasilitas belajar di asrama yang disediakan negara.
“Setidaknya ada 4 hak anak, di antaranya hak untuk hidup, hak untuk perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi,” ungkap Atalia saat mengunjungi Asrama dan Sekolah Rakyat Cimahi di Kompleks Sentra Abiyoso, Kota Cimahi, Jawa Barat, (31/7/2025).
Meski diasuh oleh negara, Atalia meminta Kemensos juga memberikan waktu bagi orangtua yang ingin menjenguk anaknya sebagai ruang relasi anak dan orangtua.
“Jadi mohon jangan dipersulit untuk bertemu dengan orangtua. Mudah-mudahan diberi waktu yang cukup,” kata Atalia. (Enrico N. Abdielli)
