JAKARTA – Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memahami spirit Undang-Undang Dasar 1945 ketika menyinggung rendahnya gaji dosen dan guru.
“Ïni menandakan bahwa Bu Menteri tidak memahami, tidak mengerti betul itu yang apa spirit dari Pasal 31 undang-undang Dasar 45 bahwa untuk mendapatkan pendidikan adalah hak warga negara,” ujar Satriwan dikutip Bergelora.com, Selasa (12/8/2025).
Ia menuturkan, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pelayananan pendidikan sehingga negara wajib membiayai pendidikan nasional.
Satriwan melanjutkan, Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 juga menyatakan bahwa tujuan nasional negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Oleh sebab itu, guru dan dosen sebagai garda terdepan untuk mencapai tujuan tersebut semestinya dimuliakan dan mendapatkan tempat yang bermartabat.
“Dalam kenyataannya mereka profesi mulia terhormat bermartabat, tetapi mereka tidak mendapatkan kesejahteraan yang sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan untuk mencapai cita-cita mulia tadi,” ujar Satriwan.
Satriwan menilai, ini bukan kali pertama pernyataan dari Sri Mulyani seakan tidak menganggap penting profesi guru dan dosen.
“Tahun 2018 pernah menyampaikan juga bahwa anggaran APBN untuk tunjangan guru, dalam artian untuk tunjangan sertifikasi guru, sangat besar, tetapi kualitasnya masih rendah,” ucap dia.
Kemudian, pada 2024, Sri Mulyani menawarkan skema atau pola baru dalam penghitungan APBN untuk pendidikan sebagai mandatory budgeting yang minimal 20 persen diambil dari pendapatan, bukan dari pengeluaran APBN.
“Bu Sri Mulyani mesti menginsafi, menyadari bahwa untuk aspek dalam tata kelola negara, khususnya aspek pendidikan dan sektor kesehatan, ini adalah dua sektor yang paling fundamental untuk memajukan sumber daya manusia,” kata Satriwan.
“Pendidikan itu memang harus dibiayai oleh negara karena itu adalah tugas, itu kewajiban negara dan pemerintah secara konstitusional,” ujar dia.
Sentilan Jerome Polin
Sebelumnya Kreator konten Jerome Polin mengaku sedih saat mendengar pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia.
Diketahui, Sri Mulyani menyoroti isu gaji guru dan dosen di Indonesia ketika menghadiri acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025).
“Setelah melihat statement yang viral dari menteri keuangan tentang gaji guru dan dosen, aku jadi sedih,” tulis Jerome Polin di akun Instagram-nya, dikutip Bergelora.com, Selasa (13/8/2025).
Lewat unggahan di akun Instagram story-nya, Jerome juga mengatakan merasa heran dengan komentar Sri Mulyani yang menyebut gaji guru dan dosen yang rendah menjadi tantangan keuangan negara.
“Kali ini aku bener2 ga habis pikir lgi sama statement ini. Jelas banyak anggaran dari pajak yang kita tahu bersama pengalokasiannya masih kurang efektif, yang seharusnya bisa dipake buat memperbaiki pendidikan di Indonesia??? Ironis,” tulisnya.
Menuju Indonesia Emas 2045
Menurut Jerome Polin, akan sulit mencapai Indonesia Emas jika negara saja tidak memprioritaskan kesejahteraan guru, dosen, dan perbaikan kualitas pendidikan.
“Aku tau APBN kita 20% sudah untuk pendidikan, tapi aku yakin banyak anggaran yang kurang mendesak dari sektor lain bisa dipotong dan dialihkan ke sektor pendidikan,” tulisnya.
Di unggahan yang lain, Jerome Polin menegaskan bahwa kunci dari pendidikan yang baik adalah guru yang berkualitas. Namun, orang-orang di Indonesia enggan mengisi profesi guru dan dosen lantaran gajinya yang rendah.
Jerome Polin bahkan menemukan fakta bahwa beberapa warga negara Indonesia (WNI) memilih pergi ke Australia untuk mengambil pekerjaan kasar yang justru dibayar lebih tinggi.
“Gaji itu jadi salah satu faktor penting yang bikin orang mau ngerjain sesuatu. Itu bisa bikin orang semangat buat kerja,” tulis Jerome.
Sebagian besar guru dan dosen di Indonesia, lanjut Jerome Polin, memilih meneruskan profesinya hanya karena pengabdian dan passion. Minimnya minat masyarakat untuk menjadi guru dan dosen karena gajinya kecil, bahkan bisa menghambat target menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau mau ngewujudin Indonesia Emas, ya harus mulai dari perbaikan pendidikan, dan itu dimulai dari guru,” tulis Jerome.
CEO dan Founder Mantappu Academy ini bahkan menyarankan Sri Mulyani Indrawati untuk menambah anggaran untuk pendidikan yang saat ini sudah di angka 20 persen dari APBN. Penambahan anggaran itu disarankan untuk gaji guru dan dosen agar tercipta kompetisi dan peningkatan rasa bangga untuk dua profesi mulia tersebut.
“Kalau anggaran pendidikan yang 20% dari APBN itu masih kurang, tambahin lah. Potong anggaran lain yang kurang penting, buat pendidikan,” tulis Jerome.
Jerome Polin yakin kualitas pendidikan di sebuah negara sangat erat kaitannya dengan nilai kompensasi yang diberikan oleh negara tersebut, tak terkecuali di Indonesia. Negara-negara maju di dunia selalu memprioritaskan kesejahteraan tenaga pendidiknya sehingga sumber daya manusia (SDM) bisa tumbuh lebih baik.
“Jangan harap kualitas pendidikan Indonesia bisa naik kalau enggak ada perbaikan kualitas guru dan itu semua balik lagi ke faktor gaji dan kesejahteraan,” katanya.
Pernyataan Sri Mulyani
Sebagai informasi, Menkeu Sri Mulyani menyoroti curahan hati sejumlah orang yang merasa gaji guru dan dosen di Indonesia sangat rendah.
Ia lalu mengatakan, masalah tersebut memang menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran belanja negara. Tantangan ini kemudian menimbulkan tanda tanya besar: haruskah masyarakat ikut menanggung gaji guru dan dosen agar profesi ini mendapatkan gaji yang layak?
Pasalnya, jika hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dikhawatirkan kesejahteraan guru dan dosen menjadi kurang.
“Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus dibiayai oleh keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?” ucap Sri saat menghadiri acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025).
Ucapan Sri Mulyani Indrawati ini menuai kritik dari berbagai pihak. Ia dianggap kurang peka terhadap banyaknya tenaga pendidik di Indonesia yang masih mendapat bayaran kecil. (Calvin G. Eben-Haezer)
