JAKARTA – KPK menyinggung subsidi anggaran pendidikan dari pemerintah banyak dikucurkan untuk sekolah kedinasan yang berujung uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi melonjak tiap tahun. Merespons pernyataan KPK, Komisi X DPR yang membidangi pendidikan menyebut memang masih ada sejumlah permasalahan dalam penganggaran fungsi pendidikan.
“Anggaran Kemendikbud itu kurang lebih sekarang ini turun Rp 83 T (triliun). Berarti dari Rp 665 T (alokasi pendidikan-red), Rp 83 T itu berarti hanya 13 persen. Sementara anggaran di lembaga/kementerian lainnya itu mencapai angka 21 persen sekian,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).
“Kemenag Rp 60 T, lalu kementerian-kementerian lainnya juga sampai beberapa puluh triliun. Artinya, kalau jumlah kementerian/lembaga lainnya dijumlahkan, memang dia menjadi lebih besar daripada (anggaran) Kemendikbud,” sambungnya.
Dia menyoroti penganggaran pada sekolah kedinasan yang mendapat pembiayaan APBN, sementara juga menerima pembayaran UKT. Menurutnya, seharusnya sekolah kedinasan dikhususkan untuk keperluan kedinasan tanpa melibatkan peserta didik umum.
“Tapi kan masalahnya kampus-kampus tersebut membuat kuliah umum, jadi menerima peserta umum dan bayar UKT, tapi dibiayai oleh APBN di anggaran fungsi pendidikan. Nah, ini yang kami melihat ini tidak fair,” ujar Dede.
“Mestinya, kalau sekolah dinas tidak membuka untuk umum, benar-benar dinas. Dari dinas dibutuhkan, diserap di kementerian lainnya. Tetapi kalau dia membuka untuk umum, apa bedanya dengan fakultas lain yang memiliki prodi-prodi tersendiri,” imbuhnya.
Dede pun mendorong penerapan fungsi pendidikan di sekolah kedinasan itu ditata kembali.
“Nah, jadi kalau KPK mengatakan alokasi anggaran di kementerian/lembaga lain itu lebih besar dari Kemendikbud, itu jawabannya ‘iya’. Mestinya ini harus kita tata kembali dengan peraturan lain. bahwa jika bicara kedinasan ya dinas saja,” katanya.
Dede melanjutkan, sekolah kedinasan di bawah kementerian/lembaga lain masih ada yang tidak mengikuti standar biaya per siswa, yang semestinya ditanggung pemerintah. Menurutnya, sekolah kedinasan tersebut menanggung subsidi per siswa dengan nilai lebih tinggi ketimbang perguruan tinggi negeri (PTN).
“Rata-rata pengeluaran kampus PTN itu sekitar Rp 10 juta per siswa per tahun. Nah sekolah K/L lainnya, itu ada yang mencapai Rp 100 juta per siswa per tahun, Rp 60 juta per siswa per tahun. Artinya, nggak mengikuti standar yang dibuat oleh Kemendikbud. Jadi, punya saya menyebutnya simpel saja,’ negara dalam negara’,” terang Dede.
“Sehingga apa yang diterima mahasiswa di kampus-kampus ini akan berbeda dengan yang diterima di kampus-kampus yang umum. Karena tidak adanya kesetaraan ini, yang terjadi adalah jomplang fasilitas, jomplang pembiayaan dan lain-lain,” sambungnya.
kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, KPK sebelumnya menjelaskan alasan UKT di perguruan tinggi terus melonjak setiap tahun. KPK mengatakan subsidi yang diberikan pemerintah kini banyak dipakai untuk sekolah milik lembaga atau kedinasan.
Pahala mengatakan alokasi subsidi yang tidak sepenuhnya mengalir untuk perguruan tinggi negeri itu membuat biaya UKT terus membengkak.
“Nah, sekarang ini pemerintah memberi bantuan operasional hanya tiga, itulah yang lewat seluruh PTN. Yang kasih PTN per siswa hanya tiga, yang tujuh disuruh cari sendiri lewat orang tua. Itulah UKT, itulah jalur mandiri, itulah bisnis PTN,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6).
“Tapi akibat dari yang (berkurang) tujuh inilah keluar jalur mandiri, keluar kasus UKT dinaikin sedikit ribut. Ya karena pemerintah cuma kasih tiga,” sambungnya. (Web Warouw)
