KPU Harus Tanggung Jawab Kekacauan Pemilu

JAKARTA – KPU Harus bertanggung jawab atas kekacauan Pemilu. Kejahatan atas pemilu sudah dimulai dan sesuai dengan prediksi banyak pengamat sejak awal.

Namun, yang mengejutkan pelanggaran terjadi terhadap pemilih warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. 

Pasalnya, banyak pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan berbagai alasan ditolak dan tidak diberi kesempatan memilih oleh panitia.

Di Hongkong misalnya, ratusan warga negara Indonesia (WNI) tak bisa mengikuti proses pencoblosan karena tempat pemungutan suara (TPS) sudah tutup. 

Namun, WNI menduga adanya kecurangan karena mereka yang diketahui memilih calon presiden tertentu diizinkan masuk dan memilih.

Di berbagai negara lainnya, belakangan ramai diperbincangkan ratusan WNI tak bisa menyalurkan hak politiknya karena kehabisan surat suara dan berbagai alasan lainnya. 

Di New York, banyak WNI yang mengantre sejak pagi namun tak diizinkan masuk TPS dengan alasan surat suara habis.

Peristiwa yang cukup mencoreng muka Indonesia di luar negeri (LN) ini tidak hanya dengan sengaja menghalangi hak pemilih. 

Pada 3 Juli, saksi Jokowi-JK di Arab Saudi ditolak surat mandatnya oleh KPPSLN dengan alasan hanya menerima surat dari Tim Kampanye Nasional (TKN). 
Kekacauan tersebut menurut, ahli politik Prof DR Syamsuddin Harris adalah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum. 

“KPU-lah yang membuntuk panitia pemilih, untuk itu mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi,” ujar peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini kepada Bergelora.com, di Jakarta, Senin (7/7).

Namun Syamsudin Haris mengingatkan KPU, “Agar situasi tidak lebih buruk, agar setiap warga negara di mana pun ia berdomilisi diberi hak untuk memilih. 

“Jadi jangan ada alasan teknis dan yang lain, sehingga hak warga negara untuk memilih dihilangkan. Yang belum memilih harus diberi waktu dan kesempatan dalam pemilihan susulan,” ujarnya. (Tiara Hidup)