JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lambannya pembangunan Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) yang menjadi infrastruktur utama penunjang Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, hingga pertengahan 2025, progres pembangunan SPPG baru menyentuh sekitar 2.000 unit dari total target 22.000, atau kurang dari 10 persen.
“Saya juga optimis, tapi optimisme itu harus didasarkan pada realisasi. Dari target 80 juta penerima manfaat, disiapkan 22.000 SPPG lebih,” kata Misbakhun, dalam rapat bersama Menteri PPN/Bappenas, Kamis (3/7/2025).
“Sampai saat ini yang terbangun baru 2.000. Belum 10 persen. Ini yang membuat kami khawatir,” tambah Misbakhun.
Misbakhun menyatakan dukungannya terhadap semangat besar di balik program MBG yang dinilai sebagai bentuk intervensi negara untuk memperbaiki gizi anak-anak bangsa. Ia mengapresiasi ide Presiden Prabowo Subianto yang ingin menciptakan generasi masa depan Indonesia yang lebih sehat dan kuat melalui pemenuhan gizi sejak dini.
“Saya pernah dua kali satu sesi bersama Kepala Badan Pangan, Pak Dadan. Ide besar Presiden untuk mengatasi kekurangan gizi generasi ke depan ini sangat luar biasa,” kata dia.
Ia memaparkan data bahwa dari 27 juta penduduk miskin, sekitar 15 juta keluarga tidak mampu menyediakan sarapan untuk anak-anak mereka saat berangkat sekolah.
Melalui program MBG, negara hadir langsung untuk mengisi kekosongan itu.
“Tidak ada keraguan bagi kami untuk mendukung program ini. Tapi, yang jadi tantangan adalah bagaimana melandingkan ide besar ini agar benar-benar bisa dioperasionalkan dalam praktik terbaik yang ideal,” lanjut dia.
Misbakhun menekankan pentingnya berbicara berdasarkan statistik dan realisasi konkret.
“Kalau kita yakin program ini baik, ayo kita buktikan secara statistik. Kita butuh lompatan implementasi, bukan sekadar niat baik,” ujar dia.
Penerima MBG Melesat Jadi 20 Juta
Sementara itu, kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memperkirakan cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan melonjak signifikan dari yang per 22 Juni baru mencapai 5,2 juta menjadi 20 juta pada Agustus 2025.
Hal ini seiring rampungnya pelatihan petugas dan kesiapan fasilitas dapur. Rachmat mengatakan lonjakan tersebut bisa membuat jumlah penerima manfaat naik drastis.
“Nah, menurut catatan yang saya dapat, bahwa bulan Agustus itu akan bisa melompat sampai 20 juta,” kata Rachmat dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (3/7).
Ia menjelaskan proyeksi itu didasarkan pada kemajuan pelatihan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Saat ini, program MBG masih dalam tahap penyerapan anggaran awal. Dari alokasi sekitar Rp71 triliun, baru sekitar Rp5 triliun yang dibelanjakan. Rachmat menyebut pelatihan petugas dan kesiapan dapur menjadi faktor kunci dalam percepatan realisasi belanja.
“Karena dapurnya sudah ada, yang dilatih sekarang baru selesai nanti pada saat menjelang bulan Agustus. Nah, ini antara dapur, belanja, dengan petugas kan harus sejalan,” ujarnya.
Ia memaparkan pada Juli ini, target awal sebesar 1.994 SPPG telah dicapai. Pemerintah menargetkan jumlah itu meningkat menjadi 8.000 SPPG hingga akhir Agustus. Jika target pelatihan tercapai, maka diperkirakan 8.000 SPPG tersebut dapat melayani hingga 24 juta penerima manfaat.
Rachmat menambahkan proyeksi kenaikan juga akan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya.
“September melompat lagi 14 ribu SPPG. Kemudian Oktober, 21 ribu SPPG bisa terlatih dan bisa dilatih dengan baik,” kata dia.
Dengan asumsi tersebut, program ini diperkirakan bisa menjangkau 42 juta penerima manfaat pada akhir Oktober 2025.
Namun demikian, ia mengingatkan tantangan besar yang masih harus dihadapi ke depan adalah soal rantai pasok.
“Rantai pasok ini bisa terjadi di lingkungan dapur-dapur di mana SPPG sudah ada, penerima manfaat sudah ada. Belum tentu rantai pasoknya ini bisa tercukupi dalam waktu secepat-cepatnya,” katanya.
Ia menyebut tantangan logistik dan pengadaan alat makan seperti ompreng juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan di lapangan.
Sebagai perbandingan, Rachmat menyebut negara seperti Brazil memerlukan waktu 11 tahun untuk mengimplementasikan program serupa hingga menjangkau 20 juta orang.
“Kita menargetkan satu tahun, tapi ada tanda-tanda kita berhasil. Ya mari kita lihat sama-sama,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat jumlah penerima MBG telah mencapai 5,2 juta orang per 22 Juni 2025 sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu.
Staf Khusus BGN Redy Hendra Gunawan menjelaskan jumlah penerima terdiri dari berbagai kategori, termasuk balita, siswa PAUD, RA, TK, SMP, SMA, hingga peserta PKBM dan pondok pesantren.
Rinciannya antara lain balita sebanyak 35.523 orang, siswa PAUD 79.090 orang, RA 31.999 orang, TK 197.391 orang, SMP 1.251.158 orang, MTS 204.746 orang, SMA 591.174 orang, SMK 392.486 orang, MA 108.060 orang, MA Kejuruan 211 orang, SLB 8.287 orang, santri pondok pesantren 21.468 orang, peserta PKBM 1.546 orang, ibu hamil 8.012 orang, ibu menyusui 12.599 orang, dan penerima manfaat dari seminari 302 orang.
Total penerima manfaat hingga 22 Juni tercatat sebanyak 5.228.529 orang.
Adapun jumlah dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 1.837 unit, yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. (Calvin G. Eben-Haezer)
