JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan agar 70 persen pajak dari aktivitas tambang dikembalikan ke desa-desa terdampak di Kabupaten Bogor. Skema pembagian pajak untuk masyarakat sekitar tambang itu sebagai bagian dari konsep pembangunan berkeadilan di wilayah penghasil tambang.
“Pajak tambang itu harus 70 persen kembali ke (warga) desa di mana tambang itu dilakukan (beroperasi). Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” kata Dedi Mulyadi dikutip Bergelora.com di Jakarta, Minggu (17/5).
Menurut Dedi, desa yang selama ini terdampak aktivitas tambang harus mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan ekonomi tersebut sehingga bukan hanya menerima dampak kerusakan lingkungan maupun infrastruktur.
Ia mengatakan, pemerintah saat ini tengah merumuskan tata kelola tambang yang tidak hanya membahas operasional tambang dan pembangunan jalan khusus tambang, tetapi juga menyangkut pembagian manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Gubernur yang biasa dipanggil KDM ini ingin warga sekitar tambang tidak lagi jadi penonton di atas kekayaan alam mereka sendiri.
“Kemudian, pajaknya bagaimana, ya bagi hasilnya,” ujar dia.
Karena itu, saat ini Pemprov Jabar masih terus melakukan kajian terkait keberlanjutan aktivitas tambang di wilayah bagian barat Kabupaten Bogor. Adapun kajian tersebut mencakup aspek lingkungan, luas area tambang, hingga pemanfaatan untuk kehidupan masyarakat sekitarnya.
Konsep pembagian pajak tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola tambang yang lebih adil bagi masyarakat di wilayah penghasil tambang, terutama di tiga wilayah di Kabupaten Bogor, Cigudeg, Rumpin, dan, Parung Panjang.
“Kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak. Kita ingin (mengacu) pada kajian lingkungan,” kata dia. (Web Warouw)
