JAKARTA- Perseteruan di intern kabinet Joko Widodo, kian menyadarkan masyarakat bahwa ternyata para pejabat penyelenggara negara secarar diam-diam telah menggunakan jabatan resmi untuk memperoleh keuntungan materi pribadi dari jabatan yang diamanahkan rakyat. Hal ini ditegaskan oleh pengamat politik Laode Ida kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (27/11).
“Aib para pejabat bangsa ini pun tampak telanjang ditunjukkan pada komunitas internasional. Jangankan pengusaha lokal yang bisa selalu didikte. Multi National Coorporation seperti Freeport Indonesia pun ternyata jadi sasaran garapan empuk,” ujar mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah ini.
Menurutnya, rekaman pembicaraan antara pejabat dengan pihak pejabat Freeport Indonesia yang dilaporkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said itu akhirnya jadi kunci pembuka mafia dalam relasi bisnis dan pejabat di tanah air.
Yang menarik dari peristiwa ini menurutnya adalah, Presiden Joko Widodo belum juga bersikap tegas terhadap pencatutan dirinya. Ia malah berujar, “beri kesempatan pada Majelis Kohormatan DPR (MKD) untuk menjalankan jalankan tugasnya.”
Sementara itu MKD mempersoalkan legal standing Sudirman Said yang membuat laporan ke MKD. Padahal menurut Laode Ida hal itu merupakan persoalan etik dan MKD merupakan lembaga etik.
“Aneh juga memang. Tapi itulah adanya. Karena bagaimanapun MKD adalah instrumen lembaga politik yang terkait langsung adalah pimpinan DPR,”
Ia melanjutkan, hal yang memalukan bagi sebuah bangsa besar, ketika saat ini terjadi kisruh dan gaduh akibat adanya serang menyerang sejumlah menteri. Skandal rekaman “papah minta saham” tidak dijadikan pintu masuk untuk membersihkan pejabat kotor melainkan justru sebaliknya dijadikan momentum untuk ramai-ramai menyerang Sudirman Said.
“Niscaya niatan sebagian pihak itu untuk menghentikannya dari jabatan Menteri ESDM. Harusnya Sudirman Said jadi pahlawan whistle blower di kalangan kabinet, justru hendak dijatuhkan,” ujarnya.
Menurut Laode Ida, Menteri Koordinato Kelautan dan Sumber Daya, Rizal Ramli malahan kian garang menyerang Sudirman Said karena ada upaya percepat perpanjangan Kontrak Karya Freeport Indonesa dengan cara memperlihatkan suratnya ke publik melalui salah satu acara TV.
“Luar biasa. Bukankah seharusnya Rizal Ramli akan bijak jika mengajak ketemu dan diskusi langsung secara tertutup dengan Sudirman Said untuk mengetahui langsung motivasi surat itu? Sekarang justru Rizal Ramli terkesan sangat emosional dan sensasional. Motifnya adalah untuk menjatuhkan Sudirman Said saja.
Laode juga menilai Presiden Joko Widoo juga terkesan masih sangat nyaman dan menikmati kegaduhan kabinetnya itu. Kemungkinan juga menurutnya untuk menunjukkan kalau sabagian pembantunya telah mengabaikan himbauannya agar menghentikan polemik diantara sesama pejabat.
“Tak jelas semua seperti apa muara dari kegaduhan ini. Unmanageble government. Baru pada era Jokowi ini terjadi peristiwa gaduh kabinet yang luar biasa. Sejarah baru sama dengan gairah untuk terus melakukan reshuffle seperti di Pemda dengan pejabat politik yang mengabaikan profesionalisme,” jelasnya.
Presiden Joko Widodo menurutnya seharusnya sadar untuk terus menjalankan agenda Nawacitanya yang salah satunya menekankan pada pemerintahan yang bersih dan baik.
“Nah.., kalau kabinetnya jadi whistle blower saja dibiarkan dalam kesendirian dan tak dilindungi, lalu apa iya masih bisa dipercaya janji-janji Nawacita itu?” katanya. (Calvin G. Eben-Haezer)
