JAKARTA- Presiden Jokowi mengecam desakan reshuffle kabinet yang terus dilontarkan oleh sejumlah pihak dalam beberapa bulan terakhir ini. Publikasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang menilai kerja lembaga kementerian dalam kabinet dianggap melampaui kewenangannya.
“Itu tekanan dari internal kabinet agar jika reshuffle nanti haruslah memakai pertimbangan hasil penilaian itu. Celakanya, publikasi itu telah permalukan kolega sendiri. Padahal para meteri bahkan Presiden belum pernah mendiskusikan penilaian itu,” demikian Mantan Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida Kepada Bergelora.com di Jakarta Kamis (7/1).
Ia mendukung sikap Presiden yang menegaskan hak prerogatifnya untuk menentukan reshuffle kabinet dan mewanti-wanti kepentingan orang dan kelompok-kelompok yang sekedar haus kekuasaan.
“Pihak-pihak itu terkesan sudah mendikte atau paksakan kepentingan pada Presiden Jokowi. Ini jelas tak etis. Semua itu juga harus diwaspadai, karena biasanya pihak-pihak yang terlalu ‘ngotot’ atau ‘ngebet’ untuk bisa jadi menteri memiliki agenda pribadi yang tidak tulus melainkan juga berpotensi membahayakan. Maka Jokowi memang perlu sangat hati-hati merespon keinginan pihak-pihak itu,” ujarnya.
Ndablek Sontoloyo
Sebelumnya Jaringan ’98 berulang kali menyatakan bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan mutlak Presiden Republik Indonesia sesuai konstitusi. Sehingga partai politik, elite dan relawan Jokowi tak boleh intervensi dan lakukan upaya-upaya oportunistik demi kepentingan kelompok dan golongannya.
“Kami curiga ada partai politik dan faksi elite yang sok ngatur-ngatur Presiden Joko Widodo dalam reshuffle Kabinet Kerja mendatang. Bisa jadi merasa berjasa di Pilpres 2014, atau memang ndablek sontoloyo tak paham mekanisme dan aturan ketatanegaraan!” ujar Juru Bicara Jaringan ’98, Ricky Tamba secara terpisah kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (7/1)
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun media sosial, Minggu (3/1) menegaskan tidak ada yang bisa mendikte dan mengintimidasinya dalam reshuffle kabinet.
“Kami sarankan Presiden Jokowi sapu bersih para menteri anasir nekolim neoliberalisme penelikung janji Trisakti dan Nawacita. Juga harus disusun kerangka besar ideologisasi dan arah bernegara. Dulu disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta teknis pelaksanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disosialisasikan serius hingga pelosok perdesaan,” terang Ricky.
Dia memastikan rakyat pasti akan mendukung bila Presiden Jokowi konsisten susun Kabinet Kerja yang anti-nekolim dan neoliberalisme dan pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
” Rakyat ingin kabinet ahli pekerja keras tuntaskan problem bangsa, tak hanya sibuk pencitraan seremonial. Problem ekonomi rakyat, penjualan aset-aset strategis, gejolak perburuhan, fluktuasi dollar dan lain-lain hanya dapat diselesaikan oleh kabinet yang cerdas, militan, kreatif, inovatif dan nasionalis,” tandas Ricky Tamba. (ZKA Warouw)
