JAKARTA- PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat berkelas internasional, memiliki berbagai aturan yang tak memungkin bernegosiasi dengan cara-cara yang tak wajar. PT Freeport Indonesia masih terikat investasi dan hukum yang dijalankan Amerika Serikat. Sungguh mustahil perusahan ini melayani permintaan oknum atau kelompok kepentingan diluar aturan perusahaan dan hukum negara yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh mantan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (18/11)
“Ini juga menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan selama ini bisnis Freeport Indonesia selalu dilakukan dengan pola transaksi politik yang terus berulang. Sehingga kali ini merasa terbebani dan harus menghentikannya seraya mengorbankan oknum figur pejabat yang menekannya itu,” ujarnya.
Laode menegaskan agar pihak berwenang di bidang hukum bisnis baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat segera melakukan audit investigasi khusus pada Freeport Indonesia. Karena harus dicurigai Freeport Indonesia selama kerja dalam bingkai bisnis kepentingan dan budaya korup.
Ia juga mempertanyakan mengapa Freeport Indonesia kemudian mendokumentasikan percakapan informal seperti itu? Apakah pihak Freeport Indonesia merasa berkewajiban memenuhi permintaan itu? Mengapa pula Menteri ESDM Sudirman Said begitu bernafsunya membuka dan melaporkan kasus itu ke publik dan Majelis Kehormatan DPR (MKD)?
“Menteri ESDM, Sudirman Said sendiri juga harus dipertanyakan. Koq terkesan sedemikian terusiknya dengan pembicaraan informal yang tak berdasar hukum itu, sehingga harus ciptakan kegaduhan, perlawanan terbuka pada pimpinan DPR. Bukankah harusnya sadar kalau hal itu masih bisa dikoordinasikan secara informal antar penyelenggara negara. Seharusnya bisa ‘Menarik benang dari tumpukan tepung, benangnya terbuka namun tepung tak berhamburan rusak’ “ tuturnya.
Kemungkinan lain yang terjadi adalah Sudirman Said miliki agenda untuk menghancurkan citra lembaga parlemen yang langsung mempertontonkan bahwa kepala lembaga perwakilan rakyat itu telah busuk sehingga tak perlu lagi dipercaya atau harus diganti.
“Ada juga kemungkinan Sudirman Said miliki kepentingan agar kebijakan percepat perpanjangan kontrak karya (KK) dengan Freeport Indonesia tidak dipersoalkan, seperti halnya yang pernah dipersoalkan oleh Menko Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli. Ini artinya, dibalik manuvernya membuka percakapan informal itu, Sudirman Said juga miliki agenda subyektif yang tak mustahil ada nuansa transaksional di dalamnya,” ujarnya.
Ini Isi Transkrip
Sn: Waktu pak Luhut di Solo…Pal Luhut lagi disibukkan habis Jumat itu. Kalau bisa tuntas, minggu depan sudah bisa diharapkan. Itu yang sekarang sudah bekerja.
Ms: Coba ditinjau lagi fisibilitiesnya pak. Kalau ngga salah Freeport itu off taker.
R: Saran saya jangan off taker dulu, kalau off taker itu akan…..
Ms: Keterkaitan off taker itu darimana pak?
R:….. (suara tidak jelas)
Ms: Bapak juga nanti baru bisa bangun setelah kita kasih purchasing garanty lho pak. Purchasing garanty-nya dari kita lho pak.
R: PLTA-nya
Ms: Artinya patungan? Artinya investasi patungan 49-51 persen. Investasi patungan off taker kita juga? double dong pak? modalnya dari kita, off takernya dari kita juga.
R: Kalau off taker itu…..Oke deh Kalau Freeport ngga usah ikut
Ms: Ini yang Pak R pernah sampaikan ke Dharmawangsa itu?
R:….(tidak jelas)
Ms: Oh kalau komitmen, Freeport selalu komitmen. Untuk smelter desember kita akan taruh 700 ribu dollar. Tanpa kepastian lho pak. Karena kalau kita ngga tahu, kita ngga komit. Sorry 700 juta dollar.
Sn: Presiden Jokowi itu dia sudah setuju di sana di Gresik tapi pada pada ujung-ujungnya di Papua. Waktu saya ngadep itu, saya langsung tahu ceritanya ini waktu rapat itu terjadi sama Darmo…Presiden itu ada yang mohon maaf ya, ada yang dipikirkan ke depan, ada tiga….(kurang jelas) Tapi kalau itu pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman presiden itu, rata-rata 99 persen gol semua. Ada keputusan-keputusan lain yang digarap, bermain kita Makanya itu, Reza tahu Darmo, dimainkan habis-habisan, selain belok
Ms: delobies…Repot kalau meleset komitmen…30 persen. 9,36 yang pegang BUMN
Sn: Kalau ngga salah, Pak Luhut itu bicara dengan Jimbok. Pak Luhut itu sudah ada yang mau diomong.
R: Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah 11, kasihlah Pak JK 9, harus adil kalau ngga ribut.
Sn: Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut dan Jim di Santiago, 4 tahun yang lampau itu, dari 30 persen itu 10 persen dibayar pakai deviden. Ini menjadi perdebatan sehingga mengganggu konstalasi. Ini begitu masalah cawe-cawe itu presiden ngga suka, Pak Luhut dikerjain kan begitu kan…Nah sekarang kita tahu kondisinya…Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke presiden selalu kita bertiga, saya, pak Luhut, dan Presiden setuju sudah.
Saya ketemu presiden cocok. Artinya dilindungi keberhasilan semua ya. Tapi belum tentu kita dikuasai menteri-menteri Pak yang begini-begini.
R: Freeport jalan, bapak itu happy, kita ikut happy. Kumpul-kumpul/kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif
Ms: Tapi saya yakin Pak Freeport pasti jalan.
Sn: Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya ada pada Pak Luhut dan saya.
Ms: Terima kasih waktunya pak
R: Jadi follow up gimana? Nanti saya bicara Pak Luhut jadi kapan. Terus Oke lalu kita ketemu. Iya kan?
Sn: Kalau mau cari Pak Luhut harus cepet, kasih tanggung jawab enggak. Gimana sukses, kita cari akal.
DPR Sudah Terpuruk
Kemungkinan ketiga menurutnya, Sudirman Said memiliki agenda subyektif untuk cari popularitas atau dukungan publik melalui manuver sensasional dengan menciptakan kegaduhan politik seperti sekarang ini.
“Karena barangkali Sudirman Said sangat sadar, publik akan berada pada pihaknya ketika mengungkap kasus pelanggaran etika oknum figur pimpinan puncak DPR,”
Kendati begitu menurutnya, tentu saja peritiwa ini harus jadi pelajaran dan sekaligus peringatan keras kepada pimpinan atau pihak DPR, agar tak lebih jauh menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untu melakukan berbagai tindak yang melanggar etika dan aturan. Harus disadari bahwa citra DPR selama ini sedang terpuruk, sehingga seharusnya DPR sendirilah yang mulai memperbaikinya. (Web Warouw)
