YOGYAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi enggan menanggapi demo mahasiswa di Aceh yang mengangkut paksa pengungsi Rohingya. Menlu tak menjawab saat ditanya terkait pengangkutan paksa pengungsi Rohingya.
“Makasih ya, makasih ya,” ujar Retno saat ditanya terkait pengungsi Rohingya di Aceh setelah menyerahkan sertifikat warisan budaya UNESCO kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (28/12/2023).
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengangkut paksa 137 pengungsi Rohingya yang ditampung di Balai Meuseraya Aceh (BMA), Kota Banda Aceh, Rabu (27/12/2023). Para pencari suaka itu kemudian dibawa ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dengan dua truk.
Aksi pengangkutan paksa ini sempat mendapat adangan dari sejumlah polisi yang berjaga di BMA. Namun, banyaknya mahasiswa yang datang membuat aparat tidak bisa berbuat banyak.
“Kita akan angkut paksa meskipun tidak diizinkan,” kata Penanggung Jawab Aksi, T Warizar Ismandar di BMA.
Balai Meuseraya Aceh (BMA), Kota Banda Aceh, menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh beberapa waktu lalu.
Tantangan Besar
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pengungsi Rohingya merupakan permasalahan yang sangat besar tantangannya.
Dia mengatakan bahwa masalah pengungsi Rohingya telah dibahas sangat detail dengan komisioner tinggi UNHCR di Jenewa.
“Ini bukan isu yang mudah, ini isu yang sangat besar tantangannya. Isu mengenai masalah pengungsi Rohingya dibahas secara sangat detail dengan komisioner tinggi UNHCR di Jenewa,” katanya kepada awak media, Rabu (27/12/2023).
Retno mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan komisioner tinggi UNHCR, dia meminta agar UNHCR terus membantu pemerintah Indonesia.
“Intinya adalah saya meminta agar UNHCR terus membantu pemerintah Indonesia untuk meng-address isu ini,” ujarnya.
Dikatakan, bahwa komisioner tinggi UNHCR telah menyampaikan komitmennya untuk terus membantu Indonesia menangani situasi tersebut.
Sebelumnya, juru bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal menyatakan ada indikasi yang sangat kuat mengenai terlibatnya kejahatan lintas negara khususnya soal penyeludupan dan perdagangan manusia.
Dia mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara atau pihak di dalam konvensi kejahatan lintas negara, punya kewajiban untuk ikut mencegah, memerangi, dan mempersekusi pihak-pihak yang mengambil keuntungan finansial.
Dia menegaskan bahwa korban dari kejahatan tersebut adalah saudara-saudara dari Rohingya, dan itu sebabnya perlu diperhatian.
Dia berharap negara-negara yang menjadi pihak di dalam konvensi pengungsi dan juga organisasi internasional dapat menunjukkan tanggung jawab lebih di dalam menangani pengungsi Rohingya ini. (Hari Subagyo)
