JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang akan dihadirkan di 70.000 desa seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan, hal tersebut diputuskan oleh Prabowo setelah menggelarย bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).
“Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin.
Zulhas menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih akan menampung hasil pertanian dari desa tersebut. ย
“Sehingga nanti di desa itu akan ada pusat kegiatan ekonomi dan menampung hasil-hasil pertanian di desa itu,” ujar dia.
Ketua umum Partai Amanat Nasional ini menyebutkan, anggaran Kopdes Merah Putih akan berasal dari dana desa.
“Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” kata Zulhas.
“Satu desa tadi diperkirakan akan menelan anggaran Rp3-5 miliar rupiah,” ucap dia.
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pemerintah akan merevisi Peraturan Mendes Nomor 2 tahun 2024 terkait fokus anggaran penggunaan dana desa.
“Kami akan merevisi itu. Fokusnya kepada Koperasi Desa Merah Putih. Ujungnya sama semangatnya, bagaimana swasembada pangan, bagaimana yang lain-lain. Inti pokoknya desa semua maju, desa semua berkembang dengan baik. Kita akan bangun desa, bangun Indonesia,” katanya.
๐จ๐ป๐ฑ๐ฎ๐ป๐ด-๐๐ป๐ฑ๐ฎ๐ป๐ด ๐๐ผ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐๐ถ ๐๐ถ๐ฏ๐ฎ๐๐ฎ๐น๐ธ๐ฎ๐ป ๐ ๐
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mengatur tentang koperasi, usaha kecil dan menengahย
Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2012ย . Undang-undang ini ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyonoย
Namun Mahkamah Konstitusi menyatakan UU ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sampai saat ini belum ada Undang-undang Koperasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.
Tidak.asa kejelasan apakah undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dipakai kembali atau tidak. (Web Warouw)
