Kamis, 18 Juli 2024

MANA YANG BENER NIH..? Menteri PPN Sebut Masih Ada Pejabat Eselon I Terima Bansos, Dibantah Kemensos

JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui, saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah masih kerap tidak tepat sasaran. Ia bahkan menyebutkan, pejabat eselon I di lingkup kementeriannya ada yang terdaftar dan menerima bansos dari pemerintah.

“Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, aneh kan. Dan sampai sekarang saya kira masih terima,” kata dia, dalam Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi, di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Oleh karenanya, Suharso menekankan pentingnya perbaikan data penyaluran bansos, melalui pemanfaatan sistem Teregistrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek.

Melalui Regsosek, kementerian dan lembaga disebut dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data melalui sistem bersama sekaligus mendorong peningkatan akurasi sasaran program pemerintah. Berdasarkan simulasi Kementerian PPN/Bappenas, peningkatan akurasi pensasaran 10 persen yang disertai integrasi program bantuan sosial dapat mempercepat penurunan kemiskinan 0,53 persen poin per tahun.

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, peningkatan akurasi dan percepatan penurunan kemiskinan berpotensi menghemat anggaran kurang lebih Rp 50 triliun akibat ketidaktepatan sasaran.

“Data ini akan memudahkan identifikasi penerima manfaat,” ujar Suharso.

Oleh karenanya, Regsosek diharapkan dapat menjadi sumber data bagi kementerian/lembaga/daerah dalam menetapkan sasaran program pemerintah, khususnya dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan.

“Diharapkan (Regsosek) dapat memperbaiki basis penerima manfaat atas belanja-belanja sosial yang dialokasikan dalam APBN,” ucap Suharso.

Ditantang Kemensos

Kementerian Sosial (Kemensos) menepis isu pejabat eselon 1 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menerima bantuan sosial. Kemensos pun meminta Menteri PPN/Kelapa Bappenas Suharso Monoarfa untuk memberikan nama-nama pejabat yang terdaftar sebagai penerima Bansos tersebut.

“Makanya, sudah daripada banyak perdebatan lebih baik sebutkan saja. Nanti kami juga bisa tau siapa yang usulkan nama itu,” ujar Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemensos Don Rozano Sigit Prakoeswa, Jumat (21/6/2024).

Menurut Don Rozano, persoalan pejabat Kementerian PPN/Bappenas sudah pernah disampaikan pada 2021 dan 2023.

Isu tersebut kemudian dimunculkan kembali pada Juni 2024. Bansos, dari Bantuan Negara hingga Politisasi Artikel Kompas.id Namun, sampai saat ini Suharso belum pernah menyampaikan informasi resmi kepada Kemensos terkait persoalan itu. Nama pejabat eselon 1 yang dimaksud Suharso juga tak pernah diungkapkan kepada Kemensos.

“Jadi kalau memang ada, kami manusia biasa, ya sampaikan ke kami. Masa 2021 sampai 2024, tiga tahun loh gitu kan. Seperti gitu loh gampangannya,” kata Don Rozano.

“Jadi tolong ini penting. Dari kami kalau mau beres-beres, ya beres beres. Tapi dengan cara memperbaikinya yang sudah dilakukan,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan, Kemensos sudah mengecek ulang keberadaan nama-nama pejabat struktural eselon I dan II di Kementerian PPN/Bappenas dalam data penerima bansos

Hasilnya, hasilnya tidak ditemukan satu pun pejabat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kemensos.

“Hasil pengecekan tidak ditemukan adanya pejabat eselon I maupun eselon II dalam DTKS yang aktif atau menerima bansos dari Kementerian Sosial,” jelas Agus.  (Calvin G. Eben-Haezer)

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru