JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat koordinasi di Jakarta, Sabtu (12/12) terkait Kebijakan Menghadapi Konflik SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) dan Bahaya Terorisme di ibu kota negara, Jakarta.
Ketua DPD RI Irman Gusman didampingi Anggota DPD RI DKI Jakarta Andi Mappetahang Fatwa dan Abdul Aziz Khafia yang membuka acara tersebut mengatakan masalah terorisme dan isu SARA di Jakarta harus benar-benar dijadikan perhatian serius oleh semua pihak.
Seluruh elemen masyarakat harus turut serta untuk menanggulangi dan mencegah adanya terorisme yang ada di Indonesia khisusnya DKI Jakarta. Menurut Ketua DPD RI Irman Gusman, terorisme dapat dicegah bukan hanya dengan para aparat keamanan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saja.
“Adanya dukungan masyarakat juga dapat mencegah terorisme yang ada di Indonesia. Karena dengan melibatkan masyarakat penanggulangan dan pencegahan secara dini terhadap seluruh aksi atau kegiatan terorisme dapat dengan mudah diatasi,” ujar Irman.
Senada dengan pernyataan tersebut Senator DKI AM Fatwa juga memandang perlu untuk mengangkat isu ini karena posisi strategis yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta dengan segala potensi konflik yang dimilikinya. Untuk itu, menurutnya, keamanan di Jakarta harus lebih ditingkatkan agar masalah terorisme dan isu SARA tak mengusik stabilitas keamanan dan politik di pemerintahan.
“DKI Jakarta merupakan daerah sentral politik nasional yang memerlukan kondisi yang aman dan kondusif. Keamanan menjadi faktor terpenting dalam menjaga keutuhan dan kedamaian ibu kota negara ini,” katanya.
Selain elemen masyarakat menurutnya sistem pertahanan dan keamanan dilakukan oleh TNI dan Polri merupakan elemen utama dalam menghadapi aksi terorisme.
DPD juga menghimbau Pemerintah Indonesia juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga anti terorisme yang berada diluar negeri yang tentunya didasari oleh kerangka hukum, karena dengan dasar hukum yang kokoh akan menjadi dasar kebijakan nasional dan tindakan kita dan memerangi terorisme.
Senator DKI Abdul Azis Khafia dalam menutup Rakorda ini juga menegaskan bahwa bukan cuma pencegahan tetapi juga diperlukan adanya deteksi dini agar tidak terjadi ekstrimisme bukan terjadi terus baru dicegah. Beliau juga mengimbau kepada masyarakat jika menemukan sesuatu yang janggal baik prilaku dari seseorang atau melihat benda-benda yang mencurigakan, mohon kiranya dapat dilaporkan kepada aparat keamanan setempat.
Turut hadir dalam acara ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution, perwakilan dari Polda Metro Jaya dan perwakilan TNI. Selain itu, beberapa perwakilan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. (Enrico N. Abdielli)
