JAKARTA- Pemerintah memastikan keputusan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencantuman penghayat kepercayaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah dikomunikasikan dengan para tokoh agama dan tokoh-tokoh pimpinan majelis agama, sejumlah organisasi penghayat kepercayaan, dan banyak pihak.
Setelah komunikasi itulah, menurut Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Rapat Terbatas, Rabu (4/4) siang, memutuskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat ini akan mempersiapkan KTP bagi para penghayat kepercayaan itu.
“Jadi dalam waktu 1-2 bulan ini Kemendagri akan melakukan pendataan terhadap mereka-mereka para penghayat kepercayaan ini. Mereka ada di mana saja domisilinya, lalu kemudian sampai memiliki data yang akurat berapa jumlah pastinya dan berada di mana saja,” kata Menag kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4) siang.
Nantinya, lanjut Menag, diharapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlangsung maka akan diwujudkan, akan direalisasikan pemberian KTP bagi para penghayat kepercayaan.
Mengenai teknis penulisan, menurut Menag, telah disepakati bagi para penghayat kepercayaan akan ada KTP bagi mereka dimana kolom kepercayaan itu akan ada tersendiri.
“Setelah kolom seperti KTP biasa itu, nama, alamat, dan seterusnya itu, hanya bedanya kata kolom agama itu kemudian bagi mereka diganti dengan kolom kepercayaan, itu saja,” ungkap Menag seraya menegaskan, bahwa terkait hal ini Kementerian Agama beberapa kali kami melakukan rapat koordinasi, konsultasi dengan Kemendagri dan juga berkomunikasi secara intensif dengan sejumlah forum kerukunan umat beragama yang merupakan representasi dari majelis-majelis agama.
Secepatnya
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam kesempatan terpisah menekankan kembali arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas, bahwa terkait aliran kepercayaan keputusan MK adalah final dan mengikat serta harus segera ditindaklanjuti.
Bagi yang belum memiliki KTP elektronik, menurut Mendagri, pelaksanaan perekaman bagi warga masyarakat penghayat kepercayaan akan dilakukan setelah pelaksanaan Pilkada, mengingat mayoritas warga penganut penghayat pada prinsipnya sudah mempunyai KTP elektronik.
Sementara terkait kolom aliran kepercayaan, menurut Mendagri, format dalam KTP elektronik sama, hanya saja kolom agama dan kolom kepercayaan dipisah.
“Jadi bukan format agama garis miring kepercayaan yang diterapkan. Hanya dipisah kolom agama dan kolom kepercayaan, tidak menjadi satu agama/kepercayaan,” ujar Tjahjo.
Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan jajarannya, menurut Tjahjo, akan secepatnya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi.
Sebagai catatan, data statistik penduduk tercatat 261.142.385 jiwa. Adapun WNI yang memeluk kepercayaan tercatat 138.791 jiwa.
“Mereka terhimpun dalam 187 organisasi yang berada di 13 provinsi. Data Kemdikbud tercatat 160 aktif dan 27 tidak aktif,” kata Tjahjo.
Putusan MK Final & Mengikat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pencantuman status penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), adalah bersifat final dan mengikat, sehingga pemerintah berkewajiban untuk menjalankan keputusan itu.
“Untuk pelaksanaan teknisnya, saya minta Kementerian Dalam Negeri mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dari organisasi-organisasi keagamaan yang ada,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Tentang Penataan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4) siang.
Sebagaimana diketahui, dalam putusan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KK dan KTP, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut.
enurut majelis hakim, hal tersebut diperlukan untuk mewujukan tertib administrasi kependudukan mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam.
“Bahwa agar tujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai ‘penghayat kepercayaan’ tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK ataupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain,” kata Hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (7/11) tahun lalu.
Rakyat Jangan Menunggu
Sebelumnya pada awal pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa kepemilikan KTP dan KK sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai syarat dalam mengakses setiap pelayanan publik, seperti pemasangan listrik, membuka rekening di bank, pelayanan catatan sipil, urus paspor, dan yang lain-lainnya.
Untuk itu, Presiden meminta agar dilakukan percepatan pelayanan KTP elektronik sehingga semua warga negara yang seharusnya ber-KTP mendapatkan pelayanan yang cepat dari negara.
“Jangan sampai rakyat menunggu lama,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Tentang Penataan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4) siang.
Presiden menyarankan dibuat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang langsung membatasi waktunya selesai pembuatan KTP elektroniknya berapa hari, atau berapa jam. “Saya kira kalau ada Peraturan Menterinya, di bawah akan pelayanan e-KTP akan lebih cepat,” ujarnya.
Bila perlu, menurut Presiden, juga dilakukan strategi jemput bola, terutama di wilayah-wilayah yang akses ke pemerintahan ini sangat jauh dan sulit terjangkau karena kendala geografis.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta agar sistem identitas tunggal bisa segera terwujud, yang ditopang data dan informasi administrasi kependudukan yang ada dan terintegrasi.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, tampak hadir dalam Rapat Terbtas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri PANRB Asman Abnur, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Jaksa Agung Prasetyo SH. (Calvin G. Eben-Haezer).
