MEDAN- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait gugatan hasil Pilpres 2019, dan bisa di pastikan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan di umumkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih priode 2019-2024.
Kepada Bergelora.com, Ketua Jaringan Amar Ma’ruf Sumatera Utara, Muhammad Ikhyar Velayati Harahap mengatakan ada 5 tugas terbesar Presiden Jokowi ke depan, yaitu Rekonsiliasi; stabilitas politik dan keamanan; pertumbuhan ekonomi yang tinggi; menuntaskan proyek infrastruktur yang lebih vital khususnya di daerah non jawa dan memperkuat kerjasama regional dan internasional.
Menegaskan Rekonsiliasi
Menurutnya, Pilpres 2019 melahirkan isu-isu primordial dan politik identitas yang menguat. Gesekan dan polarisasi sesama tokoh bangsa dan umat di akar rumput sangat terasa. Polarisasi tersebut terjadi bukan saja di tingkat nasional, bahkan sampai ke rumah tangga.
“Presiden Jokowi harus merangkul semua tokoh agama dan kaum nasionalis yang masih setia terhadap NKRI dan Pancasila untuk membangun bersama NKRI dalam satu ikrar,–Bertanah air satu Tanah Air Indonesia, Berbangsa satu Bangsa Indonesia dan Berbahasa satu, Bahasa Indonesia serta Berideologi satu, ideologi Pancasila,“ kata Ikhyar, Medan, Sabtu (29/6).
Ikhyar melanjutkan dirinya berharap pembentukan kabinet ke depan mencerminkan aura rekonsilisi dan konsolidasi Nasional. Jangan sampai gesekan paska pilpres di jadikan kelompok anti NKRI yang terpapar ideologi transnasional Wahabi menjadi momentum untuk melemahkan sendi sendi NKRI.
“Rekonsiliasi ini juga dalam rangka mengisolasi dan mempersempit ruang gerak kaum radikal di Indonesia yang mulai mengancam exitensi NKRI dan mulai massif di institusi negara mulai dari TNI, ASN dan juga generasi muda kampus,” ujarnya.
Tap MPR Anti Wahabisme
Untuk meredam potensi gerakan teroris lokal yang loyal terhadap ISIS, Ikhyar yang juga di kenal sebagai aktivis 98 ini mengusulkan perlunya di bentuk TAP MPR anti Wahabisme sebagai payung hukum bagi aparat.
Menurutnya, berkaitan dengan potensi bahaya dan massifnya gerakan ideologi Trans Nasional (ISIS, Wahabi, Al Qaeda, HTI dan lainnya) di wilayah Indonesia, maka di perlukan perlu payung hukum yang lebih kuat dan tegas serta jelas tentang larangan paham tersebut sehingga bisa menjadi pegangan dan acuan aparat hukum dalam menindaknya tetapi tetapi dalam koridor HAM dan Demokrasi.
“Saya mengusulkan agar dalam Sidang Umum MPR nanti di buat TAP MPR berkaitan dengan pelarangan, penyebaran dan penggunaan ideologi, atribut serta simbol simbol gerakan trans nasional Wahabi tersebut. Hal ini demi mencegah terjadinya perang saudara serta keberadaan NKRI yang berpaham demokrasi Pancasila,“ usul Ikhyar.
Stabilitas Nasional
Tugas mendesak kedua yang harus di lakukan Presiden Jokowi menurut Ikhyar adalah menciptakan stabilitas politik dan keamanan bagi warga negara Indonesia. Bangkitnya radikalisme dan terorisme di Indonesia ditandai dari maraknya pelaku pemboman di Geraja, tertangkapnya jaringan jaringan teroris serta massifnya penyebaran ideologi Wahabi di berbagai institusi negara, kampus serta rumah ibadah.
“Dari penyidikan dan penyelidikan aparat hukum sejumlah pelaku memiliki hubungan dengan kelompok teroris lokal yang loyal kepada ISIS,” katanya.
Situasi ini menurut Ikhyar merupakan tantangan bagi pemerintah Jokowi untuk menciptakan iklim demokrasi dan investasi. Presiden Jokowi di harapkan dapat meningkatkan anggaran keamanan dan pertahanan untuk melakukan upaya kontra terorisme yang intensif.
Undang-undang anti-terorisme yang disahkan tahun lalu sudah bisa di terapkan oleh pemerintah secara konsekwen dan bertanggung jawab dalam perang melawan terorisme, yang memungkinkannya untuk mengambil langkah-langkah pencegahan seperti program deradikalisasi dan pemetaan wilayah yang rawan radikalisme.
“Peraturan tersebut juga sudah mengamanatkan militer untuk membantu polisi memerangi terorisme,” katanya.
Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Ikhyar menilai sebenarnya Jokowi telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan hingga di bawah 10 % dari populasi dan ini merupakan prestasi yang spektakuler.
“Pengurangan tingkat kemiskinan di bawah 10% merupakan prestasi Jokowi yang belum pernah di lakukan oleh rezim sebelumnya. Di Masa Pemerintahan Nawacita Jokowi harga tetap redah dan berhasil menciptakan lebih dari 10 Juta pekerjaan,” jelasnya.
Selain itu pertumbuhan ekonomi bergantung kemampuan menjawab tantangan mempercepat ekspansi ekonomi di tengah ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China yang perlambatan pertumbuhan global.
“Untuk itu Presiden Jokowi harus melakukan langkah langkah memangkas impor bahan bakar dan meningkatkan ekspor,” tegas Ikhyar.
Ikhyar Velayati juga mengharapkan penyelesaian proyek infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja harus sinerjis, karena hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
“Kabinet mendatang harus segera menyelesaikan proyek infrastruktur yang lebih vital yang menjadi landasan bagi iklim investasi. Proyek infrastruktur ini terbukti mampu menekan cost produksi sehingga harga di pasaran lebih murah dan kompetitif,” ujarnya.
Dimasa depan menurut Ikhyar, Pemerintahan Jokowi harus mendorong bangkitnya pengusaha lokal yang dapat menyerap tenaga kerja serta punya efek domino ke masyarakat.
“Untuk itu perusahaan lokal perlu lebih banyak lagi dilbatkan dalam pembangunan dengan menggunakan proyek padat karya untuk menghasilkan peluang kerja yang lebih luas bagi rakyat Indonesia. Sehingga secara cepat dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat,” jelasnya.
Ikhyar juga mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih agresif lagi untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan di tingkat regional dan internasional dengan berpatokan pada politik bebas aktif, –untuk kepentingan Republik Indonesia.
“Presiden Jokowi perlu memperkuat kerjasama regional dan internasional termasuk dengan China dan Rusia,–tidak hanya Amerika Serikat. Semuanya diabdikan untuk kepentingan negara, bukan hanya privat,” tegasnya.
Di tengah meningkat kebijakan proteksionisme ekonomi negara besar seperti Amerika, Indonesia harus memainkan peran yang lebih besar. Kerjasama tersebut di abdikan untuk kepentingan dan keuntungan negara.
“Tidak perlu kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus,“ ujar Ikhyar Velayati mengutip pemimpin RRC Deng Xiao Ping yang berhasil membangun China modern berdasarkan sosialime.
Selain itu dibidang keamanan, kerja sama regional dan internasional dalam penanggulangan terorisme juga harus menjadi prioritas. Janji untuk memerangi terorisme dengan anggota ASEAN dan negara-negara lain, termasuk China, Rusia, Australia dan AS.
“Presiden Jokowi harus lebih extra untuk mendapatkan kepercayaan dari negara luar di forum regional dan internasional “ jelas ikhyar. (Sugianto)
.
