JAKARTA – Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengungkapkan beberapa keuntungan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Bergabungnya Indonesia di aliansi ekonomi ini disampaikan langsung oleh pemerintah Brasil, Senin (8/1/2024).
Menurut Mari Elka, ini akan menjadi satu pengimbangan bagi Indonesia di forum internasional. Pasalnya, Indonesia sudah bergabung dengan kelompok aliansi ekonomi yang berisikan negara berkembang maupun negara maju.
“Jadi mungkin bisa dilihat positifnya kalau ada isu yang terkait dengan negara sedang berkembang, kita punya kelompok yang bisa memperjuangkan baik di BRICS-nya maupun di forum multilateral lain,” kata Mari Elka, saat di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (8/1/2025).
Kedua, menurutnya, forum itu juga menjadi jembatan kepentingan antara negara sedang berkembang dengan isu yang harus diperjuangkan.
Ketiga, BRICS mengusung agenda transaksi perdagangan luar negeri yang menggunakan mata uang selain dolar hingga adanya New Development Bank yang disebut-sebut sebagai alternatif bank dunia dan dana moneter internasional. Namun, Mari Elka belum bisa tegas mengenai hal ini terkait mampu memberikan dampak positif bagi Indonesia.
“Apakah itu positif atau negatif buat kita harus pelajari. Dan mereka juga punya bank yang namanya New (Development) Bank apakah ini akan berkembang menjadi bank yang bisa memberi dana kepada pembiayaan pembangunan. Ini hal-hal yang harus kita pelajari,” tuturnya.
Namun, ia menegaskan tidak khawatir terhadap agenda dedolarisasi yang dilakukan BRICS dapat mempengaruhi hubungan RI dengan AS. Mari melihat saat ini negara juga sudah ada memiliki inisiatif perdagangan yang dilakukan tanpa menggunakan mata uang dolar AS.
“Masih kecil sih ya jumlahnya tapi kita sudah mempunyai inisiatif seperti itu sepert LCS, local currency settlement dan juga misalnya kita mau berdagang dengan Tiongkok kita tidak usah dari Rupiah ke Dollar ke Yuan, kita sebetulnya dari Rupiah ke Yuan,” katanya.
“Jadi proses itu sudah berjalan. Nah apakah BRICS akan membantu itu dipercepat mungkin akan perlu waktu karena kenyataannya Dollar masih dominan dalam transaksi dan dalam memegang aset, jadi ini proses tapi kita sudah mulai bisa melakukan diversifikasi itu,” lanjutnya.
Namun ia mengingatkan ketika bergabung dengan anggota penuh organisasi internasional perlu ada pihak yang bertanggung jawab di struktur pemerintahan. Misalnya seperti Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Keuangan atau Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, khususnya ketika ada keharusan untuk memberi iuran pada suatu hari nanti.
“Dari segi anggtaran kalau BRICS ini belum ada keharusan memberi iuran misalnya, tapi suatu hari mungkin bisa saja. Ini suatu hal yang harus kita pelajari,” katanya.
PDB Nasional Bertambah Rp22.000 Triliun
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Pemerintah Brasil secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS, blok ekonomi yang kini mencakup 11 negara berkembang besar.

Pengumuman ini menyusul keputusan pada KTT BRICS 2023 di Johannesburg, di mana Indonesia diakui sebagai mitra strategis baru dalam blok yang sebelumnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.
Dengan menjadi anggota penuh, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di arena global, termasuk dalam reformasi tata kelola internasional dan penguatan kerja sama ekonomi di Global South.
Potensi ekonomi BRICS+ terus berkembang, kini mencakup sekitar 29% PDB global, 20% perdagangan barang dunia, dan hampir separuh populasi dunia.
Keanggotaan Indonesia membawa tambahan PDB nasional (2023) hampir Rp22.000 triliun (US$1,37 triliun) ke BRICS+. Dengan total tambahan PDB dari belasan negara yang tengah mengajukan keanggotaan, pangsa BRICS+ berpotensi naik menjadi sepertiga PDB global, bahkan menyalip G7 dalam beberapa dekade mendatang.
Selain itu, BRICS+ kini mendominasi sekitar 40% produksi dan ekspor minyak mentah global, sekaligus menguasai cadangan bahan mentah strategis untuk transisi energi hijau, seperti logam dan mineral langka.
Jika dihitung, 11 anggota BRICS memiliki skala ekonomi sebesar US$ 28,8 triliun. Bila dirupiahkan maka angkanya menembus Rp 464.202,5 triliun (US$1=16.125)

KTT BRICS 2024 di Kazan menyoroti inisiatif penting, seperti peningkatan transaksi nondolar dan penggunaan mata uang lokal. Inisiatif ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan membangun kemandirian ekonomi di antara negara-negara anggota. Namun, langkah ini memicu reaksi keras dari Presiden AS terpilih Donald Trump, yang mengancam tarif tinggi bagi anggota BRICS jika strategi ini mengancam posisi dolar.
Indonesia sendiri menyelaraskan prioritasnya dengan agenda BRICS, termasuk ketahanan pangan, pemberantasan kemiskinan, dan penguatan sumber daya manusia. Dalam pidato di KTT BRICS Plus, Menlu RI menekankan reformasi multilateral dan pentingnya solidaritas negara-negara berkembang untuk memastikan hak atas pembangunan berkelanjutan.

Tahun 2025 akan menjadi tahun yang penting bagi BRICS dengan Brasil sebagai tuan rumah KTT di Rio de Janeiro. Forum ini diharapkan membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan politik, serta merespons tantangan global, termasuk ancaman proteksionisme dari negara maju.
Bagi Indonesia, keanggotaan di BRICS adalah peluang untuk memperkuat diplomasi ekonomi bebas aktif dan memainkan peran lebih besar dalam pengambilan keputusan global. Dengan potensi ekonomi yang terus berkembang, Indonesia dapat menjadi salah satu pilar penting dalam membangun masa depan BRICS yang lebih inklusif dan berpengaruh. (Enrico N. Abdielli)