JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan sebagian dari uang sitaan kasus korupsi crude palm oil (CPO) senilai Rp 13 triliun untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Prabowo menyampaikan ini kepada Purbaya saat pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
“Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo.
Kepala negara mengatakan, anggaran LPDP akan ditambah dari uang sisa efisiensi hingga hasil rampasan kasus-kasus korupsi.
“Uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP,” ucap dia.
Prabowo ingin Indonesia bisa mengejar negara-negara lain dalam bidang pendidikan. Oleh karenanya, Prabowo ingin ada beasiswa bagi pelajar Indonesia.
“Karena itu segala upaya akan kita lakukan untuk mengejar ini,” tutur dia.
Diketahui, Kejagung menyerahkan uang sitaan dari kasus korupsi ekspor CPO ke Kementerian Keuangan.
Uang senilai Rp 13 triliun dari kejahatan kasus korupsi terkait ekspor CPO dan turunannya disita Kejagung dari tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan anak perusahaan PT Permata Hijau Group, PT Nagamas Palmoil Lestari.
Diprioritaskan untuk Kedokteran
Dilaporkan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diprioritaskan untuk kedokteran. Hal ini untuk menindaklanjuti masalah kekurangan dokter di dalam negeri, selain menambah jumlah fakultas kedokteran.
“Berarti kita harus menambah fakultas-fakultas kedokteran. Dan fakultas kedokteran yang ada pun harus ditambah jumlah mahasiswanya. Dan ini kalau perlu kita tambah beasiswa mungkin LPDP prioritasnya antara lain yang paling atas adalah untuk kedokteran,” kata Prabowo mengungkapkan, Indonesia masih kekurangan sekitar 100.000 lebih dokter umum dan 70.000 dokter spesialis.
“Kekurangan kita sangat besar. Kalau tidak salah kekurangan kita di atas 140.000 dokter, kita kekurangan di atas 140.000 dokter, kita juga kekurangan spesialis, juga ribuan spesialis yang kita kurang. Ini PR,” ucap dia.
Kekurangan dokter spesialis, lanjutnya, tidak hanya terjadi di Indonesia. Melainkan di beberapa negara yang dia kunjungi ketika dirinya meminta pendapat pemerintah setempat. Namun, beruntungnya, negara kaya dapat mengambil dokter dari negara yang berkembang maupun yang kurang kaya, dengan benefit yang ditawarkan.
“Lulusan dari mana-mana, ya tergiur. Karena Inggris kekurangan dokter sangat banyak, dia ambil dokter dari mana-mana. Jerman, Eropa Barat, Amerika, dokter perawat diambil dari mana-mana, dia mampu bayar sangat tinggi. Ini jadi masalah bagi kita,” tutur Prabowo.
“Artinya kebijakan pendidikan kita harus kita sesuaikan, berarti kita harus menambah fakultas-fakultas kedokteran,” tandasnya. (Web Warouw)
