Dalam kerangka ini, May Day diproduksi sebagai komoditas berita bukan sebagai ruang artikulasi konflik sosial. Akibatnya, realitas perjuangan buruh direduksi menjadi spektakel
Oleh: Sarinah Dia Puspitasari *
MEMBACA berbagai pemberitaan media massa tentang May Day 2026 di Monas, tampak jelas bahwa peringatan hari buruh tidak hanya direduksi menjadi peristiwa seremonial, tetapi juga mengalami depolitisasi yang serius. Media tidak sekadar gagal menangkap makna historis dan ideologis perjuangan buruh, melainkan turut mereproduksi narasi yang mensterilkan konflik kelas dari ruang publik.
Apa yang ditampilkan dalam “May Day versi Monas”? Keramaian, pengamanan, kehadiran pejabat, dan lalu lintas massa. Namun, di mana substansi perjuangannya? Di mana analisis mengenai eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan upah, fleksibilisasi kerja, atau relasi kuasa antara buruh dan kapital? Apakah itu dihilangkan, dikaburkan, atau justru secara sistematis dinetralisasi?
Fenomena ini dapat dibaca melalui perspektif ekonomi politik media (Mosco, 2009), yang menegaskan bahwa media dalam sistem kapitalisme cenderung tunduk pada logika pasar menjual peristiwa, bukan membongkar struktur. Dalam kerangka ini, May Day diproduksi sebagai komoditas berita bukan sebagai ruang artikulasi konflik sosial. Akibatnya, realitas perjuangan buruh direduksi menjadi spektakel.
Guy Debord (1967) dalam Society of the Spectacle menyebut kondisi ini sebagai spektakularisasi realitas, di mana relasi sosial digantikan oleh representasi visual yang dangkal. Buruh tidak lagi hadir sebagai subjek politik, melainkan sebagai objek visual: kerumunan, massa, bahkan potensi gangguan keamanan. Ini bukan sekadar pilihan redaksional, melainkan praktik ideologis.
Bung Karno telah lama mengingatkan kita bahwa:
“Marhaenisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktik, yang tujuannya adalah menghapuskan penindasan dan penghisapan manusia atas manusia.”
Namun dalam pemberitaan hari ini, kaum buruh yang dalam konsep Marhaenisme merupakan subjek utama perubahan justru dimarjinalkan. Bahasa media berfungsi sebagai alat domestikasi perlawanan. Dalam istilah Norman Fairclough (1995), ini adalah praktik diskursus yang mereproduksi relasi kuasa melalui pilihan kata, framing, dan struktur narasi.
Lebih ironis lagi, negara tampil dominan dalam konstruksi berita. Aparat, pengamanan, dan stabilitas menjadi fokus utama. Sementara suara buruh hanya menjadi pelengkap. Dalam perspektif hegemoni Gramsci, media berperan sebagai instrumen untuk membangun konsensus semu, di mana dominasi kelas tidak tampak sebagai paksaan, tetapi sebagai sesuatu yang wajar.
Bung Karno juga tegas memperingatkan bahwa:
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Hari ini, kutipan tersebut menemukan relevansinya. Penindasan tidak lagi hadir dalam bentuk kolonialisme klasik, tetapi melalui sistem ekonomi-politik yang kita bangun sendiri dan diperkuat oleh praktik media yang abai terhadap fungsi kritisnya. Kaum Marhaen, sebagaimana ditegaskan oleh Bung Karno:
“Semua yang dimiskinkan oleh sistem.”
Namun alih-alih mengungkap sistem tersebut, media justru ikut mengaburkannya. Tidak ada investigasi mendalam. Tidak ada keberanian menggugat kebijakan. Tidak ada upaya mengaitkan tuntutan buruh dengan struktur ekonomi-politik yang melahirkannya. Yang tersisa hanyalah rutinitas jurnalistik: datang, merekam, menayangkan, lalu selesai. Ini bukan sekadar kelalaian melainkan kegagalan moral dan intelektual.
Analisis Kritis: Media, Hegemoni, dan Depolitisasi
Dalam perspektif komunikasi kritis, kondisi ini mencerminkan tiga hal utama:
Depolitisasi Isu Buruh
Isu struktural seperti upah, relasi produksi, dan kebijakan ketenagakerjaan digantikan oleh narasi teknis dan seremonial.
Hegemoni Ideologis (Gramsci)
Media berperan dalam menormalisasi ketimpangan, sehingga ketidakadilan tampak sebagai sesuatu yang alamiah.
Komodifikasi Peristiwa (Mosco)
May Day diproduksi sebagai konten yang menarik secara visual, bukan sebagai ruang kritik sosial.
Tawaran Gagasan dan Solusi
Agar kritik ini tidak berhenti sebagai refleksi normatif, beberapa langkah strategis dapat ditawarkan:
Penguatan Jurnalisme Kritis dan Alternatif
-Media perlu kembali pada fungsi dasarnya sebagai watchdog, bukan sekadar event reporter. Ini bisa dilakukan melalui liputan investigatif tentang kondisi kerja, pendalaman isu berbasis data (data journalism), memberikan ruang bagi suara buruh sebagai subjek, demokratisasi Produksi Media.
Buruh dan serikat pekerja perlu membangun kanal komunikasi sendiri (media komunitas, platform digital) agar tidak sepenuhnya bergantung pada media arus utama.
Literasi Media Kritis bagi Publik
Masyarakat perlu didorong untuk memahami bagaimana media bekerja termasuk framing, bias, dan kepentingan ekonomi-politik di baliknya.
Kolaborasi Akademisi–Gerakan Sosial
Akademisi tidak cukup hanya menganalisis, tetapi juga harus terlibat dalam advokasi berbasis pengetahuan:
Produksi riset kritis
- Policy brief untuk pembuat kebijakan
- Pendampingan gerakan buruh
Pemberitaan media tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu berada dalam relasi kuasa tertentu. Dalam konteks May Day di Monas, terlihat jelas bahwa sebagian media lebih memilih stabilitas semu dibandingkan kebenaran struktural. Oleh karena itu, sikap kritis bukan hanya diperlukan, tetapi mendesak.
Jika media terus mengaburkan realitas, maka tugas kitalah akademisi, aktivis, dan masyarakat untuk menyingkapnya.
Merdeka !!!!!
Hidup Rakyat Indonesia !!!!!
————
*Penulis Sarinah Dia Puspitasari, S. Sosio., M.Si., M.I.Kom (Dosen Untag Surabaya/Sekretaris Institut Sarinah)
