Oleh : Toga Tambunan
INTERNASIONAL MONETERY FUND (IMF) yakni kartel kapitalis global yang dikendalikan AS, melancarkan larangan terhadap kebijakan nasional Presiden Joko Widodo yang menyetop export raw material nikel.
Serangan itu dilancarkan IMF bercasing surat permintaan IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).
Menanggapi manuver IMF itu, Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.
Menurut dia, seharusnya pemerintah mengutamakan untuk membesarkan smelter-smelter yang sedang berupaya dibangun oleh pengusaha dalam negeri.
Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, pada 4 Juli 2023 mengatakan, imbauan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) telat campur tangan hilirisasi nikel Indonesia karenar Indonesia saat ini telah berhasil melakukan hilirisasi nikel.
Menurutnya, hilirisasi nikel telah melampui keberhasilan. Ini dapat dilihat dari data bulan Juni 2023 kemarin, sudah ada sebanyak 53 pabrik pengolahan Pirometalurgi dan memiliki sebanyak 179 furnace yang menghasilkan olahan nikel Nikel Pig Iron (NPi), Feronikel, dan Nikel Matte.
Kemudian yang baru juga kita bangga bulan kemarin baru saja kita mengekspor yang namanya nikel sulfat (oleh PT Trimegah Bangun Persada, Tbk, atau NCKL), pertama hasil olahan dari Indonesia untuk prekursor sampai ke baterai,” ujarnya.
Sebaliknys Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai larangan ekspor memberi dampak negatif ke hilirisasi. Mengulangi hasil kajian mereka sebelumnya.
Peneliti CIPS Hasran telah pada 22/2/2023 lalu telah menyatakan:
“Sementara itu pelarangan ekspor akan berdampak negatif untuk kita, seperti memunculkan risiko balasan atau retaliasi dari mitra dagang. Pasar komoditas internasional juga akan bergejolak karena supply yang ada tidak bisa memenuhi demand,”
Perang kajian mereka mencitrakan kondisi obyektif borjuasi Nasional (disingkat borNas) pebisnis Indonesia disamping adanya borNas politisi.
Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Keputusan final panel WTO atas perkara larangan ekspor Indonesia itu yang disebut dalam sengketa DS 192 WTO diumumkan
pada 17 Oktober 2022, memutuskan Indonesia telah melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) XX (d) GATT 1994 bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan kewajiban dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO.
Sebelumnya IMF tidak mengomentari Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Juga pada awalnya tidak menanggapi keputusan WTO.
Berikutnya pendirian pemerintah Indonesia bergeming ajeg melaksanakan larangan export raw material nikel tersebut. Juga mengajukan banding terhadap keputusan WTO berwatak kolonial itu.
Pendirian bergeming ajeg pemerintah Indonesia ini, mungkin diluar dugaan negara kartel IMF, memicu IMF akhirnya terang-terangan membenarkan keputusan WTO. Padahal pemerintah Indonesia sedang dan masih mengajukan banding. Tindakan IMF unjuk taring itu membuktikan lagi posisinya asli sebenarnya, pemangku jendral kolonial WTO, yang memutuskan NKRI melanggar Pasal XI.1 GATT 1944.
Tuntutan WTO dan IMF itu pastilah telah lebih dulu menakar kondisi obyektif pendirian borNas di Indonesia masa sekarang. Mereka tahu persis bornas Indonesia produk kolonial Belanda pasti gamang terhadap borjuasi kapitalis. Hanya mereka kedodoran menghitung kemandirian berani Presiden Joko Widodo.
Borjuasi domestik terproses di nusantara tidak seperti di Eropa, alamiah historis dari keberadaan tukang ahli pandai penempa logam besi tradisional yang berkolaborasi dengan tengkulak atau pedagang di zaman feodal menjadi borjuasi kapitalis di era renaisains & reformasi dahulu, penyusun batu fondasi sistim kapitalisme penumbangkan sistim feodalisme.
Borjuasi domestik di Indonesia sewaktu dahulu teritorialnya disebut nusantara, direkrut dan dirakit induknya yakni borjuasi kapitalis kartel Pemerintah Hindia Belanda (1901) pengambil alih kartel borjuasi kapitalis VOC (1602), dari antara para tengkulak diangkat jadi pembantunya pengumpul komoditi produksi agrikultur yang tersebar di pelosok nusantara. Begitulah terbentuknya borjuasi pebisnis di nusantara dan borjuasi domestik pemain politik maupun birokrasi di nusantara.
Pada masa itu borjuasi kapitalis kartel Belanda memang berjaya menyaingi borjuasi kapitalis kerajaan lainnya. Borjuasi kapitalis kartel Belanda sudah mencaplok Karibia, New Holland serta mendirikan New Amsterdam di kawasan Mahattan di Amerika Utara.
Borjuasi kapitalis kartel pemerintah kolonial Hindia Belanda (1901) berbekal kekuasan VOC sejak tahun 1602 itu menanam investasi di sektor jasa perdagangan produk agrikultur dan termasuk perikanan laut serta darat di nusantara.
Kalaupun dimunculkan aktivitas di sektor industri kecil pengkemas berbahan karton, tak lain konsekuensi kebutuhan kotak pengiriman produk mentah agrikultur itu yang akan dikirim ke Belanda. Produk mentah agrikultur itu selanjutnya diproses di industri modern Belanda jadi komoditi siap saji barang dagangan untuk pasar Belanda, Eropa dan dunia.
Semua industri kecil itu pada dasarnya hanyalah instrumen pendukung bisnis jasa perdagangan agrikultur, termasuk pabrik gula yang nirmodernisasi
Hanya produk agrikultur kualitas jelek, yang tersisih kriteria, tak dikirim ke Belanda, diproses di nusantara untuk konsumsi pribumi. Alasan itu pula didirikan industri kecil-kecilan.
Ada pun investasi pengexplorasi minyak bumi bukan dalam rangka investasi strategis pengkonstruksi lanutan bisnis sektor industri besar, melainkan sekadar memenuhi energi untuk mobilitas perdagangan produk agrikultur.
Diantara borjuasi domestik nusantara pengumpul bahan agrikultur itu selaku jongos borjuasi induknya, beberapa orang dipromosi bergerak di sektor jasa perdagangan bidang produk agrikultur yang memenaje sendiri, asalkan tergantung pada investor kapitalis Belanda.
Politik penjajahan pemerintah Kerajaan Belanda berbeda dengan politik penjajahan kerajaan Inggris. Borjuasi kapitalis kartel Inggris justru berinvestasi di sektor industri, setidaknya mendirikan industri menengah pemproses produk raw material agrikultur hingga menjadi produk komoditi siap diperdagangkan di pasar dunia. Disamping itu juga terdapat borjuasi Inggris berinvestasi di sektor jasa perdagangan agrikultur, berperan jadi pendukung sektor industrinya.
Di negri tanah jajahan Inggris, misalnya India, terdapat borjuasi domestik India disektor industri dan borjuasi domestik di sektor jasa perdagangan. Borjuasi domestik India itu ditetaskan induknya borjuasi kapitalis kartel Inggris. Serupa dengan di nusantara borjuasi domestik India itu tidak terproses alamiah sehingga menumbangkan feodalisme sebagaimana terjadi di Eropa.
Aktivitas bisnis sektor industri bergerak mengakomodasi peningkatan model atau varian tehnologi mesin-mesin perkakas produksi yang relatif amat cepat berubah maju, pengganti sebelumnya kadaluarsa dan rentan rugi maupun gagal, sehingga menuntut insan borjuasi industrialis tersebut berkarakter tringginas, berpandangan jauh, berhitung amat cermat, inovatif, kreatif, dinamis, mandiri, berani menghadapi tantangan bersaing keras. Industri barang dagangan bergerak mendesain model dan memproses masyarakat menggunakan komoditi yang diproduksinya. Borjuasi industrialis menggaruk profit berbasis kreasi produk peningkatkan budaya masyarakat pengguna.
Aktivitas tindakan borjuasi berinvestasi di sektor jasa, terfokus memenaje koneksi dengan relasi yang sering berubah selera, bertujuan menjalin hubungan akur berkelanjutan dengan mitra pelanggan berbasis motif melulu menggaru profit. Karakter insan borjuasi sektor jasa itu, amat tergantung pada sikap relasi atau lingkungan bisnis, relatif berpandangan pendek, oportunis, gamang. Pokoknya kualitas kepribadiannya dibawah kualifikasi kemandirian insan borjuis industrialis.
Seturut karakter induknya kapitalis asing, begitu juga karakter borjuasi domestik nusantara yakni kodrat mentalitas borjuasi investas sektor jasa perdagangan yang disebut diatas yakni karakter mental tergantung pada mitra, gamang, lemah kemandirian, berpandangan pendek, tipis keberanian, lembek kreasi.
Kemerdekaan Indonesia membentuk NKRI, para insan borjuasi domestik nusantara semula terhisap jadi insan borjuasi Nasional Indonesia, tetap membawa kodratnya, karakter tergantung pada kekuatan induknya atau asing. Terlebih struktur perekonomian NKRI belum tersusun.
Jika di Eropa, borjuasi kapitalis merekayasa kedaulatan negara kapitalis, sebaliknya di Indonesia atau negara baru paskah terjajah. Justru borNas politikus dan birokrasi NKRI atau negara baru paskah terjajah itu berperan memberi oksigen bagi borNas pebisnis agar bernapas dan hidup.
Tanpa borNas Nasionalis, perekonomian Indonesia atau negara paska terjajah, tidak akan bisa maju bersaing terhadap negara sedang berkembang lainnya, apalagi mengejar ketinggalan dari negara besar penjajahnya semula.
Kendati politik ekonomi dan pembangunan nasional negara paskah terjajah sudah ditetapkan dan instrumen hukum terkait sudah diberlakukan, namun kebijakan itu akan eksis maya doang, selama tidak ada eksponen eksekutornya di lapangan, yakni borNas (berwatak) Nasionalis.
Bung Karno pemikir brilyan berani menetapkan kebijakan politik Trisakti yang berpendirian Berdikari dalam ekonomi, dan menyediakan intrumen hukum terkait, mengumpani bornas Indonesia yang membawa karakter mentalitas sebelumnya seperti disebut diatas.
Beberapa borNas menanggapi prakarsa Bung Karno itu, menjajal diri mutasi jadi embrio borNas tulen Nasionalis. Misalnya TD Pardede, Teuku Markam, Bram Tambunan, Dasaad Musin, Johan Lumbanpea dan sejumlah kecil borNas lainnya.
Serentak itu pula Bung Karno pada 1962 mulai mengirim banyak pemuda pemudi studi di berbagai perguruan tinggi luar negeri, bermacam jurusan studi. Klaster pertama dirancang akan kembali ke tanah air pada tahun 1966 untuk jadi tenaga ahli peneliti kompeten dan tenaga ahli lapangan kompoten di bidangnya masing-masing.
Para borNas Nasional yang sedang tumbuh selaku embrio Nasionalis di sektor bisnis, umumnya bergerak di sektor jasa perdagangan dan industri kecil itu, pada tahun 1966 itu belum sempat atau baru mulai melangkah mutasi menyandang defenitif atribut borjuasi industrialis aktor industri produsen mesin perkakas produksi, mereka telah dipatahkan rezim militer Suharto. Rezim Soeharto pada 1967 menandatangan UU PMA no. 1/1967 menjadikan NKRI dipecundangi dan tergantung sepenuhnya pada kartel imperialis IMF dan atau kartel ADB yang dikendalikan AS. Mengulang kembali kolonialisme seperti dahulu.
Terhadap mahasiswa yang studi di luar negeri itu rezim militer otoriter Suharto menganulir hak kewarganegaraan dengan mematikan passport. Mereka jadi insan eksil di negeri pemberi suaka hingga detik ini.
Dapat dipastikan secara definitif borNas yang terdapat kini di NKRI hingga di masa pemerintahan Jokowi ini adalah kepanjangan lengan atau agen asing bahkan jadi borjuasi komprador, yang bermental tergantung borjuasi asing.
Hingga kini di era Jokowi ini masih nihil atau kosong borjuasi Nasional (berkarakter) Nasionalis.
Ketika pemerintah Jokowi melalui keputusan Menteri ESDM no 1/2019 tanggal 1 Januari 1919 menstop ekspor bahan baku mentah nikel, tidak heran, para borNas besar di Indonesia, tidak satu pun menyambut positip. Umumnya berdiam saja sesuai karakter mentalnya tergantung pada asing atau pada situasi yang akan terjadi.
Yang bersuara mendukung hilirisasi berasal dari pejabat negara dan masyarakat bermental Nasionalis serta pebisnis nasional kecil atau klas daerah.
Kini pun terhadap tekanan IMF baru-baru ini, yang menolaknya baru Hipmi dan APNI yang memang pengusaha nasional, tapi aktor bisnis tingkat daerah yang sedang bergerak ke posisi borNas pebisnis klas nasional.
Bornas klas nasional di Indonesia kini, tidak satupun melawan serangan IMF itu.
Menteri Airlangga menyatakan terus melaksanakan larangan ekspor nikel dan laksanakan hilirisasi, dalam kapasitasnya selaku Menko Perekonomian bukan sebagai borjuasi Nasional sekalipun beliau juga borNas. Demikian juga Menteri Bahlil Lahadalia, Menteri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal bereaksi melawan IMF, dalam kapasitasnya Menteri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan bukan selaku borjuasi Nasional meskipun beliau merangkap borNas.
Bornas Indonesia, yang pebisnis maupun yang berdedikasi di bidang politik atau bidang birokrat, semestinya berprinsip Patriotik setidaknya Nasionalis Pancasilais.
Bornas Nasionalis pebisnis di Indonesia dewasa ini sangat beruntung, pasti tidak ayal dapat tumbuh besar dan amat besar kelak berhubung Jokowi sangat gencar ajeg berani implementasikan politik Berdikari di bidang ekonomi amanat UUD 1945 dengan program hilirisasi mencakup banyak bahan mentah produk tambang sda Indonesia. Apalagi telah ditemukan banyak jenis rare earth element (logam tanah langka) seperti monasit, zirkon, dan xenotim dalam material tambang pada endapan plaser ataupun endapan laterit di berbagai lokasi di bumi Indonesia yang volume luar biasa. Logam tanah langka itu material energi baru terbarukan (EBT), kebutuhan utama tehnologi super canggih dunia di masa depan dekat ini yang sangat cepat sekali berubah.
Kebijakan hilirisasi dan smelterisasi Jokowi ini tidak ayal akan memunculkan ratusan bahkan mungkin ribuan industri mutakhir di Indonesia. Pada 2045 diperkirakan Indonesia kekurangan tenaga kerja yang dapat diatasi hanya dengan robotisasi.
BorNas Indonesia pebisnis maupun birokrat dan politisi dituntut upgrade karakter sehingga bermental Nasionalis, berkembang mencapai karakter Patriotik Pancasilais, serta berambisi imaginatif mutasi menjadi industrialis penjangkau galaksi luar angkasa.
Bekasi, 14 Agustus 2023.
*Penulis Toga Tambunan, penganat sosial politik
