JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, dinilai sukses mengalihkan ratusan triliun rupiah anggaran yang selama ini dikuasai oligarki, langsung ke meja makan rakyat kecil.
”Setidaknya ada dana Rp 338 triliun yang selama ini menjadi proyek oligarki di beberapa kementerian sudah disedot oleh MBG. Sekarang mereka tidak menikmati lagi dana-dana tersebut. Ditambah lagi dengan kebun-kebun dan tambang di kawasan hutan yang selama ini mereka keruk, diambil oleh Prabowo dan dikembalikan ke pangkuan negeri,” kata Ketua Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) H. Alven Stony di Jakarta, Jumat (26/9).
Menurut Alven, program yang diinisiasi Presiden Prabowo berbeda jauh dengan pola pembangunan sebelumnya yang sarat kasus korupsi. Ia menyinggung sejumlah proyek besar yang justru menjadi bancakan para oligarki. Seperti pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga deretan kasus korupsi triliunan rupiah lainnya.
Dampak Ekonomi Luas
Menyoroti dampak ekonomi luas dari program MBG, Alven Stony menyebutkan, sedikitnya tiga keuntungan yang langsung dirasakan masyarakat.
”Pertama, banyaknya relawan sekitar dapur yang terserap. Kedua, keuntungan bagi pemasok atau supplier lokal. Ketiga, bertumbuhnya usaha-usaha pertanian dan sembilan bahan pokok,” ujarnya.
Terkait itu, lanjut Alven, pengembangan sumber protein susu dari masyarakat lokal perlu menjadi fokus berikutnya.
”Satu kegiatan terkait program MBG yang perlu digerakkan, yakni mengembangkan kegiatan pengadaan sumber protein susu oleh masyarakat sekitar dapur. Seperti di Boyolali dan Pengalengan, warga setempat sejak lama sukses membuka usaha peternakan sapi sekaligus mengembangkan produksi susu. Ini bisa menjadi model yang direplikasi di daerah lain,” katanya.
Kepada Bergelora.com si Jakarta dilaporkan, menurut Alven, program MBG yang menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo, kini memasuki tahap percepatan implementasi. Selain memberi akses makanan bergizi kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program ini juga diproyeksikan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
”Sebagai program yang berjalan kurang dari satu tahun, tentu banyak hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya. BGN sendiri terus berkomitmen dalam melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keamanan dan optimalnya manfaat yang diterima seluruh kelompok sasaran,” tutur Alven, yang juga Ketua Umum Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N).
Bukan Sekadar Kebijakan Sosial
Senada, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Dr. Ahmad Suaedy menekankan, MBG bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan langkah politik yang memutus rantai proyek oligarki dan menghidupkan ekonomi rakyat dari dapur hingga ladang.
”Selama ini rakyat hanya jadi penonton ketika anggaran besar digelontorkan untuk proyek-proyek mercusuar yang akhirnya dikorupsi. Sebagai antitesis, MBG membalik arah itu: rakyat menjadi penerima langsung manfaatnya,” ujar Suaedy.
Ia menambahkan, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan, maka kekurangan itu yang harus diperbaiki.
”Pemerintah juga harus mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat demi perbaikan,” lanjut Suaedy, yang juga mantan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia. (Web Warouw)
