JAKARTA – Jajaran Intelejen Keamanan (Intelkam) kepolisian diminta menganalisa adanya kerawanan dan gejolak di 101 daerah selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan pengarahan dalam acara Rekernis Fungsi Intelkam TA 2016, Senin (21/11) di Mabes Polri, Jakarta.
“Saya diundang Kapolri melalui Kabaintelkam untuk hadir rakernis memberikan pengarahan ke seluruh jajaran di Intelkam seluruh Polda se Indonesia. Materi soal kesiapan Pilkada,” ujar Tjahjo.
Kepada Bergelora.com dilaporkan Mendagri Tjahjo Kumolo hadir memberikan Tema yang diambil dalam rakernis itu yakni Melalui Program Promoter Kita Tingkatkan Peran Intelijen guna Mensukseskan Pilkada Serentak 2017 .
Dalam pengarahannya, Tjahjo Kumolo juga mengingatkan agar jajaran intelijen Polri berkoordinasi dan bersinergi dengan BIN, Intelijen Kejaksaan dan lainnya. Termasuk dengan pemerintah yakni kesbangpol.
“Nah bagaimana jaringan-jaringan intelijen kepolisian ini harus dikoordinasikan dan disinkronkan dari BIN juga punya jaringan , TNI juga punya jaringan, Intelijen kejaksaan juga punya jaringan termasuk intelijen dari pemerintah daerah yaitu kesbangpol,” ujar dia.
Menurut dia, intelkam harus mencermati gelagat perkembangan, stabilitas daerah itu kata kunci agar pembangunan bisa sukses garis kebijakan pusat dan daerah tidak terpotong dan bisa berjalan dengan baik.
“Saya tadi tidak mengajari intelijen, saya hanya menyampaikan dari sisi pemerintah, seperti area rawan korupsi, hibah bansos, retribusi pajak, narkoba, ketimpangan sosial, radikalisme sampai terorisme. Ini perlu sinergi dan inovasi dari jajaran intelijen Polri,” tegasnya.
“Ini yang saya kira perlu kerja sama, perlu sinergi, inovasi baik kepala daerah maupun jajaran Iintelijen kepolisian, karena kepolisian adalah ujung tombak sampai ke bawah,” tambah dia.
Tegaskan Stabilitas
Tjahjo Kumolo dalam arahannya pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam Polri) menegaskan kepada para Intelkam Polri untuk menjaga stabilitas dalam negeri baik selama berlangsungnya Pilkada 2017 maupun dalam proses pembangunan.
Mendagri meminta Intelijen untuk membangun jaringan dan komunikasi baik dengan Kepolisian maupun Badan Intelijen Negara (BIN) yang ada di pusat dan daerah.
“Pada posisi intelijen, komunikasi, koordinasi , dan jaringan sangat penting tidak hanya dalam konteks Pilkada namun juga proses membangun stabilitas secara nasional, ” ujar mendagri.
Dalam hal ini, kondisi yang diharapkan nantinya terciptanya stabilitas politik dalam negeri, adanya peran intelijen dalam mendorong perekonomian, terpeliharanya kemajemukan bangsa dengan baik.
Tidak hanya itu, terkait dengan Pilkada 2017 nanti, Tjahjo meminta Intelkam Polri untuk meredam instabilitas yang ada serta memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah.
“Kunci dari peningkatan partisipasi masyarakat ini kuncinya ada di stabilitas , adanya tingkat koordinasi,” kata Tjahjo.
Terakhir Tjahjo mengimbau untuk adanya persepsi yang sama dalam melirik dinamika ancaman terhadap bangsa seperti terorisme dan radikalisme. (ZKA Warouw)
