BANDAR LAMPUNG- Jangan anggap remeh desa, termasuk didalamnya posisi kepala desa. Dan jangan pula disepelekan keberadaan masyarakat desa. Sebab mayoritas penduduk Indonesia ada di desa. Maka, pemimpin dari bupati, gubernur sampai presiden jangan abaikan desa. Pernyataan itu diucapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan dalam acara, “Launching Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa,” di Bandar Lampung, Rabu (18/7).
Menurut Tjahjo, posisi desa dan kepala desa tak boleh diremehkan. Bahkan sangat penting. Seseorang tak bisa jadi pemimpin, baik itu jadi bupati dan gubernur atau bahkan presiden tanpa peran serta dukungan salah satunya adalah dari masyarakat desa dan kepala desa itu sendiri. Karena itu, kalau ada kepala daerah tak memperhatikan desa, sama saja seperti kacang lupa kulitnya.
” Maka kalau ada bupati tak anggarkan dana untuk desa, itu kebangetan,” kata Tjahjo.
Pernyataan Tjahjo itu langsung disambut gegap gempita oleh para kepala desa dan perangkat desa yang hadir di acara tersebut. Mereka bersorak sorai mendukung pernyataan Mendagri tersebut.
Tjahjo pun kemudian melanjutkan sambutannya. Kata Tjahjo, sebentar lagi tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan segera dibuka. Jika tak ada aral melintang, pada bulan Agustus nanti, partai atau gabungan partai sudah harus mendaftarkan pasangan capres dan cawapres.
“Ini sudah memasuki tahap konsolidasi demokrasi. Seperti diketahui pada 2015 2017 dan 2018 Pilkada telah dilaksanakan dengan tuntas. Walau mungkin ada gugatan di MK, tapi secara keseluruhan berjalan aman,” katanya.
Kepada Bergelora.com dilaporokan, Mendagri atas nama pemerintah, merasa perlu mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2018. Termasuk para kepala desa serta aparat keamanan.
“Pemerintah tiap hari kita terus melakukan konsolidasi, dan mengevaluasi agar Pilkada aman. Dan pemilihan di 171 daerah yang wakili mayoritas pemilih berjalan lancar dan baik,” ujarnya.
Tjahjo pun mengingatkan, bahwa hukumnya tegak lurus bagi aparatur pemerintahan dari pusat hingga daerah. Siapa pun presiden dan dari mana pun asal partainya. Hukumnya tegak lurus. Tak boleh ada yang membalelo.
“Jadi siapa pun presidennya, dari mana pun partainya, bagi aparatur wajib hukumnya tegak lurus kepada pimpinannya. Siapa pun pimpinannya, sebagai bagian sistem pemerintahan negara dari pusat, daerah sampai desa. Ini harus jadi komitmen kita,” kata Tjahjo.
Terimakasih Jokowi
Peran desa dan aparatur desa sangat penting dan strategis. Karena itu, Presiden Jokowi sejak awal menjabat dengan Nawacitanya berkomitmen memajukan pembangunan di desa. Apalagi dengan adanya Undang-Undang tentang Desa. Kini, bantuan dana untuk desa sudah mencapai 70,6 triliun. Kedepan, akan lebih ditingkatkan lagi. Pun pembangunan infrastruktur.
“Ini komitmen Pak Jokowi dengan Nawacitanya. Ini semua untuk mengejar ketertinggalan,” kata Tjahjo Kumolo.
Mendengar itu, tanpa dikomandoi para perangkat desa yang hadir dalam gedung pertemuan meneriakkan nama Jokowi. Menteri Tjahjo pun sempat menghentikan sejenak kata sambutannya. Sambil tersenyum, Tjahjo lalu berkata,” Ini bukan kampanye. Tapi wajar jika masyarakat berterima kasih pada Pak Jokowi dengan apa yang telah dikerjakan selama ini,” kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, dari dulu sampai sekarang. Bahkan sampai usia republik mencapai 70 tahun lebih, isu pembangunan tetap sama. Masih berkutat dalam tiga masalah sandang, pangan dan papan. Masalah sandang bisa dikatakan telah selesai. Masalah papan dan pangan yang belum juga teratasi. Karena itu, Presiden Jokowi begitu menjabat, yang dicanangkan dan langsung digenjot adalah percepatan pembangunan. Terutama infrastruktur sosial dan ekonomi. Mulai dari membangun jalan, jalur kereta api, irigasi, embung-embung dan lain-lain. Semuanya dipercepat. Tentu hasil tak bisa seperti hujan jatuh dari langit. Butuh proses dan waktu. Tidak tiba-tiba kemudian dirasakan segera saat ini juga. Namun yang pasti, sekarang mulai terasa.
” Ini membutuhkan waktu. Ada proses. Ini yang ingin dicapai. Kalau bapak dan ibu ingat lagu wajib dari Sabang sampai Merauke sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia sekarang sudah terwujud. Di Sumetara jalan tol dari Lampung sampai Aceh sedang dalam proses. Perbatasan kita juga telah sambung menyambung. Pelabuhan laut ada, kapal ada, bandara ada. Dan 178 kacamatan sudah ada puskesmas. Rumah sakit telah ada di tiap kabupaten. Tinggal berdayakan masyarakat untuk nikmati pembangunan,” tutur Tjahjo.
Acara launching peningkatan kapasitas pemerintahan desa itu sendiri selain dihadiri Mendagri, juga dihadiri oleh Gubernur Lampung, Ridho Ficardo, Dirjen Pemerintahan Desa, Nata Irawan, dan wakil dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Desa. (Salimah)
