Minggu, 21 Juli 2024

Mengkritisi Keppres dan Inpres Terkait Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (1)

Oleh: Tatiana Lukman *

PEMBANTAIAN, penyiksaan, penghilangan paksa, pemenjaraan dan kerja paksa terhadap kaum buruh, tani, pelajar, pemuda-pemudi, intelektual, kaum komu-nis dan sektor penduduk lainnya serta kaum progresif pendukung politik Bung Karno mulai dilakukan Jenderal Soeharto pada tahun 1965 melalui kudeta merangkaknya.

Selama kampanye Pilpres 2014, Jokowi berjanji akan menuntaskan masalah pelanggaran HAM berat 1965. Terbukti omong kosong besar! Baru pada tahun 2022 Jokowi mengeluarkan keputusan dan mengakui terjadinya kejahatan pelanggaran HAM berat itu.

Lebih dari setengah abad, kongkritnya 57 tahun kemudian baru diakui adanya pelanggaran HAM berat itu. Sementara itu, tak terhitung jumlahnya, baik di dalam maupun di luar negeri, mereka yang meninggal tanpa mendapat keadilan dan dipulihkan kehormatannya sebagai orang-orang yang sama sekali tak bersalah.

Yang menarik perhatian dalam Keppres dan Inpres adalah pengakuan atas terjadinya pelanggaran HAM berat itu tidak disertai siapa pelaku genosida 1965-66 dan 11 pelanggaram HAM berat lainnya. Tabir hitam menyelubungi pelakunya!!

Dalam pertemuan 22 Maret 2023 yang lalu, di Amsterdam, antara para eksil di Eropa dengan Ketua dan Wakil Ketua HAM yang kebetulan sedang berada di Eropa, terus terang saya menyatakan pesimis dengan kebijakan Presiden yang sama sekali tidak bicara tentang pengungkapan kebenaran dan pelurusan seja-rah dalam hubungannya dengan kejahatan melawan kemanusiaan 1965-66.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sejak genosida 1965-66, kekerasan, kesewenang-wenangan pejabat/aparat militer-kepolisian dan impunitas telah menjadi kebudayaan di Indonesia. Maka sangatlah tidak aneh setelah 1965 terjadi serentetan pelanggaran HAM berat yang terpaksa diakui juga oleh Jokowi. Tapi, sebenarnya daftar pelanggaran HAM masih sangat panjang. Sampai hari inipun masih terus terjadi pelanggaran HAM.

Penggusuran rumah penduduk secara sewenang-wenang demi pembangunan mega-proyek pemerintah yang hanya dinikmati oleh kelas menengah atas dan kaum pemodal besar nasional dan asing; perampasan tanah kaum tani dan tanah adat serta kriminalisasi kegiatan dan aksi rakyat yang membela haknya untuk hidup layak dan lingkungan yang dirusak oleh pertambangan dan pemba-ngunan infrastruktur guna memudahkan pengerukan dan transportasi sumber kekayaan alam; dipertahankannya buruh sebagai tenaga kerja murah dalam persaingan dengan negara-negara Dunia Ketiga lainnya demi menarik penana-man modal asing; ketidak mampuan Negara menciptakan pekerjaan bagi jutaan kaum muda sehingga memaksa sementara dari mereka untuk menjadi “barang dagangan” yang dikirim ke luar negeri atau bergumul di dunia pengangguran…..

Apakah kebijakan dan peraturan pemerintah yang menjerumuskan rakyat ke dalam kemiskinan, kesengsaraan dan penderitaan bukan pelanggaran HAM? Apakah Omnibus Law dan Perppu Cipta Kerja yang sudah dan terus ditentang kaum buruh, kaum tani, pemuda-pemudi, mahasiswa, intelektual dan sektor penduduk lainnya bukan pelanggaran HAM?

Apakah upah buruh diturunkan 25% dengan alasan situasi global bukan pelanggaran HAM? Mengapa situasi global tidak membuat gajih para pejabat, menteri dan anggota DPR turun 25%?

Wakil Ketua Komnas HAM dalam pertemuan di Amsterdam mengakui bahwa tiap tahun mereka menerima ribuan (ketika itu disebut angka 6 ribu) pengaduan pelanggaran HAM. Berapa banyak pelanggaran HAM di segala pelosok tanah air yang tidak sampai ke telinga Komnas HAM?

Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Ketua Tim Pengarah Penyelesaian Non-Judisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Jelas peran penting dan pokok dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam episode Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan pada 16 Desember 2021, kita dapat mendengar langsung pikiran/pendapat Menko yang bergelar doktor ini terkait pelanggaran HAM berat 1965.

 

Pada menit 28 Menko Mahfud bicara tentang Komnas HAM yang menyatakan adanya pelanggaran HAM dan ingin membawanya ke pengadilan. Mahfud menjelaskan penolakan Kejaksaan Agung karena tidak ada bukti, korbannya tidak ada, pelakunya juga tidak disebut. Mahfud menganggap pelanggaran HAM itu hanya kesimpulan Komnas HAM saja.

Meskipun sudah sangat banyak sekali korban yang meninggal, tapi baik di dalam maupun di luar negeri, masih ada korban yang hidup dan sekaligus merupakan bukti pelanggaran HAM.

Misalnya, Svetlana Dayani, yang ketika ikut ibunya disekap di penjara berumur 9 tahun. Putri sulung Wakil Ketua Kedua PKI dan Menteri Negara dalam Pemerintahan Sukarno, Njoto, bersama adik-adiknya, yang bungsu baru berusia tiga bulan, menjadi saksi hidup dari penyiksaan yang terjadi di kamar interogasi yang terletak tidak jauh dari sel mereka.

Bahkan dalam ingatan adiknya, Irina Dayasih, yang berumur 4 tahun ketika itu, tercatat pengalaman yang mengerikan selama di tahanan itu. Ceceran darah para korban penyiksaan dan cambuk ekor pari berlumuran darah adalah pemandangan sehari-hari mereka.

Pada menit 32, Mahfud bicara tentang DPR yang berkewajiban memberi rekomendasi terkait dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000. Menurut Mahfud, DPR tidak bisa memberi rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat 1965. Alasannya, tidak ada bukti. Ditambah lagi, siapa yang mau dijadikan tersangka? Mahfud menyatakan DPR tidak berani memberi rekomendasi.

Reaksi Akbar Faizal: sekarang ini pemerintahan Jokowi sebenarnya kuat, apa hambatannya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat?

Lagi-lagi Mahfud mengajukan “bukti-buktinya tidak ada”! Omong kosong besar! Saya kenal beberapa orang yang pernah disiksa, dipenjara, dan kerja paksa di Pulau Buru dan orangnya masih hidup. Para exil, termasuk saya sendiri, juga merupakan saksi dan bukti pelanggaran HAM 1965!

Di samping itu ratusan kuburan massal yang sudah ditemukan dan diinvestigasi oleh Yayasan Peneliti Korban Pembunuhan 65 juga merupakan bukti pembantaian yang dilakukan oleh Tentara ORBA Suharto.

Dalam hubungannya dengan pelaku pelanggaran HAM 1965, pada menit 34, Mahfud bertanya “siapa pelakunya? Taruhlah, tahun 65 itu ORBA, tapi ORBA sudah dijatuhkan…”.

Alasan Mahfud untuk tidak menempatkan ORBA sebagai pelakunya, karena ORBA sudah dijatuhkan. Mengapa PKI tetap dan terus dituduh sebagai pelaku pembunuhan para jenderal dan pelaku pemberontakan, padahal PKI sudah dihancurkan? Mengapa ORBA tidak bisa ditempatkan sebagai pelaku, tapi PKI boleh terus didudukkan dibangku tertuduh, meskipun PKI tak pernah diadili dan diajukan bukti-buktinya, tapi vonisnya sudah dijatuhkan melalui pembantaian, pemenjaraan, penyiksaan jutaan manusia tak berdosa??

Mahfud akhirnya menyatakan bahwa yang terjadi pada tahun 1965 adalah politis. Bicaralah ia soal penyelesaian melalui KKR. Siapa yang harus minta maaf? Pemerintah? Mahfud menyatakan ‘orang tidak setuju’. Yang dia ajukan pertama adalah TNI dengan alasan “kalau kami tidak lakukan itu, kami yang dibunuh”.

Yang kedua, menurut Mahfud, penolakan datang dari orang-orang NU di Jawa Timur sambil menyinggung Gus Dur yang dianggap lunak.

Sampailah kita pada siapa sebenarnya penghalang utama dari penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu. Alasan TNI “kalau kami tidak lakukan itu (artinya penggulingan pemerintahan Sukarno dan penghancuran PKI serta gerakan rakyat melalui genosida), kami yang dibunuh” adalah asumsi yang berdasarkan pada kebohongan, fitnah dan pemutarbalikkan fakta sejarah.

Siapa yang akan membunuh TNI? PKI? Dengan apa PKI akan membunuh TNI? PKI tidak punya senjata, PKI tidak punya tentara! Pengaruh dan dukungan rakyat kepada PKI ketika itu sangat besar. Justru kemungkinan kemenangan besar PKI dalam pemilu itulah yang membuat Tentara membujuk Sukarno untuk menunda pemilu. PKI bisa memenangkan pemilu tanpa senjata! Itulah yang ditakuti Tentara serta kaum imperialis! Itulah yang dicegah dengan kudeta merangkak dan berdarahnya Suharto!

Betulkah ORBA Sudah Dijatuhkan Dan Lenyap?

Krisis finans/ekonomi 1998, kebobrokan keluarga Cendana serta kroninya dengan kekayaan melimpah ruah, hasil korupsi, nepotisme dan kongkalikong dengan kaum kapitalis monopoli dan gerakan rakyat yang sudah muak dengan ke jahatan ORBA, serta keengganan kaum imperialis untuk menopang anteknya yang kebusukannya tak mungkin ditutupi lagi, telah memaksa “the smiling General” yang tangannya berlumuran darah jutaan manusia tak berdosa untuk meletakkan jabatan.

Orang bicara tentang zaman reformasi. Tapi pelanggaran HAM terus terjadi di bawah presiden yang berbeda-beda. Kekerasan, impunitas, korupsi merasuk dan menjadi gaya hidup di segala struktur pemerintahan. Rame-rame orang mencari jabatan guna mendapatkan sumber untuk memperkaya diri. Mantan aktivis pun tak ketinggalan…

Politik ekonomi yang mempertahankan sifat setengah jajahan setengah feodal terus berjalan. Berbagai macam fasilitas dan keuntungan disajikan kaum kapitalis birokrat yang sering kali merangkap sebagai komprador untuk menarik modal asing. Maka penjarahan sumber kekayaan alam semakin dalam dan meluas ke segala pelosok tanah air.

Indonesia yang oleh Suharto telah diubah menjadi sebuah negara reaksioner, budak neo-kolonialisme dan imperialis diteruskan oleh semua penghuni Istana Merdeka sampai sekarang! Jelas tidak ada perubahan esensial dalam struktur dasar ekonomi Indonesia. Hak demokratis rakyat terus dikebiri. Suharto sudah mati, tapi ORBA tanpa Jenderal yang tangannya berlumuran darah itu masih tegak berdiri dengan semua undang-undang, peraturan, kebudayaan korupsi dan ideologi borjuis-feodal anti-komunisnya.

Akhirnya, pada menit 35, Mahfud menutup komentarnya dengan berkata “ya sudahlah, untuk apa sih, rakyat sudah lupa itu semua dan saling maaf sudah terjadi dengan sendirinya…..”.

Mudah sekali Ketua PPHAM ini bilang “untuk apa sih!” Rupanya tak pernah terbersit dalam benaknya masa berkabung mereka yang sanak keluarganya hilang tak tentu rimbanya, tak tahu dimana kuburannya, tak akan pernah berakhir. Juga mereka yang tak tahu apa kesalahannya sehingga menderita siksaan biadab, pemenjaraan dan kerja paksa. Itulah pikiran dan moral Ketua Tim Pengarah. Mungkinkah seseorang yang tidak mengerti apa itu Keadilan, berkontribusi dalam menengakkan Keadilan?

Rekonsiliasi di tingkat akar rumput di beberapa tempat tertentu betul terjadi, karena masalahnya memang bukan konflik horizontal. Emosi warga sipil dibakar oleh propaganda busuk ORBA dan kaum imperialis supaya membunuh orang-orang PKI. Masalahnya ada pada Negara. ORBA serta apparat kekerasannya adalah pelaku genosida 65 dan Negaralah yang harus bertanggung jawab.

*Penulis Tatiana Lukman, pengamat sosial politik

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru