Jumat, 23 Februari 2024

Menkeu Sri Mulyani : Awasi Penggunaan Dana Transfer Daerah

JAKARTA- Menteri keuangan Sri Mulyani meminta dukungan Senator yang merupakan Perwakilan dari daerah ikut mengawasi penggunaan anggaran Dana transfer Daerah secara efektif. Sri Mulyani mensinyalir selama ini daerah tidak tepat sasaran dalam menggunakan anggaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan sepuluh tahun lalu yang hanya 110 T, namun meskipun naik menjadi 400 T di tahun ini tetapi kualitas dan sistem pendidikan di daerah masih rendah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menghadiri Undangan Rapat Kerja Komite IV dan Tim anggaran Komite I, II dan III, yang di Pimpin oleh Ketua Komite IV Ajiep Padindang, di Ruang rapat Komite IV, Selasa (7/2)

Sri Mulyani menyampaikan evaluasi pelaksanaan APBNP 2016, “Konsumsi rumah tangga di 2016 kembali tumbuh diatas 5.0 % didukung oleh inflasi yang cukup terjaga khususnya harga pangan serta tingginya kegiatan sosial sepanjang tahun dan kampanye pemilukada.”

Pertumbuhan pajak di 2016 tumbuh 4,2 % dari tahun 2015, di sisi lain tax amnesty memberikan sumbangan sebesar Rp 109 T, sedangkan penundaan DAU sudah dbayarkan seluruhnya di desember 2016.

Menurut Sri Mulyani, beberapa kendala dana alokasi khusus fisik tidak salur sebesar 16% atau senilai Rp14,6 T dari keseluruhan dana Rp 89,8 T hal tersebut disebabkan karena laporan tidak lengkap, dan beberapa tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output lalu ada juga yang menyampaikan laporan namun melampaui batas waktu pelaporan.

Hal lain yang diperhatikan Sri Mulyani tentang pelajaran dari pelaksanaan APBN 2016, “Ada beberapa hal yang diperhatikan tentang APBN tersu dijaga menjadi instrumen pembangunan yang kredibel, efektif dan efisien, nah hal ini penting karena besarnya anggaran tidak menjamin akan sukses dalam penggunaannya.”

Kesempatan bertemu dengan menteri keuangan digunakan oleh para senator untuk menyampaikan aspirasi di daerah, Adrianus Garu senator NTT menyampaikan  bahwa masih banyak penggunaan dana yang tidak efektif di NTT, “Ada beberapa catatan, kami kurang puas tingkat kesulitan kami lebih sulit karena topografi sulit di daerah kepulauan, kami bangga sudah diberikan pembangunan, pemerintah pusat tidak evaluasi pembangunan di daerah, itu di NTT dibangun dermaga-dermaga tapi tidak ada kapal yang berlabuh, itu pasar desa dibangun tidak ada ada orang, lumbung dibuat tidak ada air bersih, irigasi dibuat tapi tidak ada sumber air sehingga tidak dipergunakan, mohon dievaluasi kembali karena uang trilliunan tidak bermanfaat, arahan dari pusat juga harusnya bukan hanya infrastruktur tapi pembangunan ekonomi yang terintegrasi sehingga sumber daya manusianya juga dibangun, diberikan lowongan pekerjaan sehingga bisa lebih memandirikan rakyat.”

Adrianus juga menambahkan soal subsidi, “Saya bicara subsidi kalo bisa subsidi ke individu, kalo subsidi beras tidak individu diberikan maka yang akan bermain kepala desa dan bulog, daerah paling miskin ntt itu banyak namun masih banyak kabupaten surplus masih terima DAK.”

Masih senada soal pemerataan pembangunan, senator papua Edison Lambe, “Papua tertinggal dan terbelakang, yang benar adalah kami ditinggalkan dan dibiarkan, itu fakta. Dari 2001 itu terbuka ruang diberikan otonomi khusus, kemarin saya dengar statement presiden yang sampaikan terlalu banyak diberikan ke papua tapi tidak ada pembangunan, itu tidak boleh tipu-tipu presiden, papua memiliki area 3 kali lebih luas dari pulau jawa, dengan akses susah, jadi kalo formulasi dana transfer daerah adalah jumlah penduduk jelas kami kalah tapi kalo luas daerah kami unggul.”

Memaksimalkan pertemuan dengan menteri keuangan, senator jamb Abu Bakar Jamalia menyerahkan berkas soal tenaga pengajar honorer di daerah, “Sejak tanggal 30 september 2016 itu pengalihan dana pendidikan dari kab kota ke provinsi, itu mengkalisifikasikan beberapa masalah seperti honorer, dan kebutuhan 500 ruang belajar. Berikut kam serahkan berkas aspirasi di Jambi yang perlu perhatian khusus agar bisa dibantu.”

Merespon penyampaian aspirasi oleh para senator, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa senang, “Pak adrianus garu saya setuju, kualitas belanja dan enpower daerah sendiri, masukan dari adri sangat penting, ini sisi mekanisme pemerintah dari musrenbang itu disebut teori bottom up dan dari atas ke bawah itu alokasi dana berdasarkan lobby atau bagaimana, ada sebagain dari pemerintah akan objektif dengan equalisasi baik horison dan vertikal seperti di bappenas, dengan alokasi itu bebas dari keberpihakan, 250 juta populasi, mayoritas di jawa, banyak kepulauan juga yang kecil, kalo di formula dengan manusia, pasti jawa menang, kalo konsep ekualisasi atau kesenjangan dan menciptakan keadilan maka harus ada manusia ada wilayah dan wilayah ada darat dan laut, dampaknya canceling out data saling meniadakan, karena  afirmasi itu.” 

Ia melanjutkan, “Kalau pajak dibinasakan sekalian maka akan terjadi ketimpangan karena ekonomi dalam suatu negara ada fungsi publik seperti keamanan, jika negara tidak ada pajak maka tidak akan bisa membayar TNI POLRI yang merupakan fungsi umum, maka dapat dipastikan akan terjadi anarki artinya yang kuat akan tetap kuat, kalo yang kaya ya bisa beli tentara.”

Seperti di amerika latin, sambungnya, “Itu orang kaya membayar tentara dari luar bekas tentara perang, siapa yang akan beruntung kalau terjadi hal begini tentu saja segelintir orang yang sangat kaya, akhirnya terjadi ketimpangan dan terjadi anarki dan ketidak adilan, itulah kenapa jika ada negara maka butuh biaya.”

Menjawab senator Papua, Sri menyampaikan bahwa prioritas pembangunan di papua sudah cukup baik oleh Presiden Jokowi, “Pak Edison, mohon maaf kalo merasa ditinggalkan, Pak Jokowi sangat serius memperhatikan papua, dari uang dan juga perencanaan yang baik disertai implementasi yang baik, pembukaan infrastruktur dari jalan sampai dermaga, soal isolasi didaerah terpencil itu sudah dipikirkan karena kita negara kesatuan. Kemudian soal pajak freeport itu pajak berapa, DBH berapa itu sudah transparan.”

Kepada Bergelora.com dilaporkan, terkait dengan penundaan DAU di 2016 Sri Mulyani menjelaskan, “Jika memang ada kontrak berjalan dengan pihak ketiga dalam kaitannya pembangunan di daerah, kalo diverifikasi dan ada hasilnya dan laporannya ada maka akan kami temu kewajibannya, untuk pihak kontraktor itu kami tidak lakukan wanprestasi tapi memang harus melalui proses, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan.” (Enrico N. Abdielli)

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru