JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta agar efisiensi yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) kepada para karyawannya dilakukan dengan bijaksana. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, jika Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terpaksa dilakukan maka harus mengambil jalan yang sama-sama menguntungkan bagi perusahaan maupun para pegawai.
“Arahan kita, kalaupun dilakukan seperti itu harus win-win solution bagi Kimia Farma dan karyawan,” ujarnya di kantor Perum Perhutani Jakarta, Senin (15/7).
Menurutnya, pengurangan pabrik terpaksa dilakukan mengingat selama ini pabrik yang beroperasi tidak efisien.
“Kan mau gak mau kan memang mereka harus lakukan itu terpaksa kan, karena pabrik tutup ya pasti berlebih, tapi mereka harus bikin yang terbaik, gak boleh enggak,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Kimia Farma berencana akan menutup 5 pabrik obat karena beban operasionalnya yang sangat tinggi.
Direktur Utama Bio Farma Group Shadiq Akasya mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka efisiensi yang menjadi bagian dari langkah re-orientasi bisnis.
“Dengan banyaknya pabrik di Kimia Farma sekarang itu ada 10 plant yang ada dan kita akan coba merencanakan untuk seamlining sampai dengan mungkin 3-5 tahun ke depan itu kita harapkan dengan lima pabrik saja sudah cukup jadi beberapa hal supaya optimalisasi dari pabrik ini lebih meningkat,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI Jakarta, Rabu (19/6).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Kimia Farma David mengaku, banyaknya pabrik dianggap menggerogoti keuangan perusahaan karena utilisasi pabrik yang dimiliki kurang dari 40%.
“Sejak berdiri, utilisasi pabrik hanya mencapai maksimal 40%. Ini adalah tantangan utama yang kita hadapi,” imbuhnya.
Nantinya, operasional pabrik akan disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Namun, Ia mengaku proses pengurangan pabrik tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat atau dilakukan tahun ini. Setidaknya, KAEF akan melakukannya secara bertahap dalam 3-5 tahun ke depan.
“Karena tadi kalau rasionalisasi pabrik obat pengurusan izinnya aja bisa 2 tahun, ini akan berjalan dan nggak mungkin tahun ini selesai,” sebutnya.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, David memaparkan, alasan lain dalam mempertimbangkan penutupan pabrik karena beban dari bunga bank yang harus dibayarkan perseroan setiap tahun dengan cukup besar.
“Jadi tidak ngangkat untuk produk (obat) non generik, efisiensi (utilitas) di pabrik yang tidak baik, beserta bunga bank yang dari Rp 4 triliun naik ke Rp 8 triliun, sekarang sudah mulai turun ke Rp 7,2 triliun. Tapi beban bunga dengan kondisi yang kita hadapi setiap tahun bayar beban bunga saja sudah Rp 662 miliar,” jelasnya.
Terkait dengan nasib para karyawannya, kata David, karyawan terdampak dari pengurangan pabrik akan diperlakukan dengan adil sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Akan kita jalankan sesuai peraturan kalau ada dampaknya, kira-kira gitu ya pasti kita jalankan dengan adil sesuai aturan yang ada,” pungkasnya. (Web Warouw)
