Minggu, 27 April 2025

MENTERINYA JANGAN DIEM AJA..! Ratusan Siswa SMKN 10 Medan Gagal Ikut SNBP: Sok Pintar Pakai E-Rapor!

JAKARTA – Ratusan siswa bersama sejumlah orangtua siswa memenuhi Jalan Teuku Dik Ditiro, Kota Medan, tepatnya di depan SMK Negeri 10 Medan pada Rabu (12/2/2025). Mereka protes tidak bisa mengikuti jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) karena kelalaian sekolah dalam melakukan input data ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Ratusan siswa ini membawa spanduk dan karton yang berisi keresahan serta sindiran mereka terhadap sekolah. Di antaranya, “Sok Pintar!!! Pakai e-raport #berikan hak kami”.

“Ya, hari ini kami menyampaikan amarah kami karena ada 140 siswa eligible yang tak bisa ikut SNBP karena kelalaian sekolah,” kata Oktavia Situmorang, orangtua siswa.

“Kemarin, pihak kementerian sudah memberikan perpanjangan untuk menginput data. Akan tetapi, sekolah tetap tak berhasil. Setelah ini, kami akan mengadu ke DPRD Sumut,” tambahnya.

Perlu diketahui, sebelumnya para siswa ini telah melakukan aksi pada Kamis (6/2/2025). Kala itu, pihak sekolah telah mengaku lalai dalam menginput data ke PDSS.

Menurut Kepala Seksi SMK Dinas Pendidikan Sumut Wilayah I, Duta Syailendra, akar masalah ini terletak pada pihak sekolah yang kurang mengantisipasi terjadinya error saat menginput data.

Ia menguraikan, pada dasarnya ada dua metode untuk menginput data siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), yakni sistem manual dan e-rapor.

Dalam persoalan ini, SMKN 10 Medan mengambil langkah e-rapor. Sayangnya, pihak sekolah melakukan finalisasi data e-rapor pada 30 Januari 2025, satu hari sebelum deadline.

Alhasil, ketika data e-rapor semester V siswa tak terbaca sistem PDSS, pihak sekolah tak memiliki waktu untuk melakukan perbaikan.

“Tentu saya kecewa melihat ini. Ini kan antisipasi yang kurang. Kalau seminggu sebelum diinput, antisipasinya kan bisa dilakukan,” ungkap Duta saat diwawancarai di SMK N 10 Medan.

Tamggapan Pemerintah

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan hingga saat ini pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) belum memberikan jalan keluar terhadap kasus-kasus seperti ini. Padahal ada puluhan sekolah yang menyebabkan para ratusan siswa gagal ikut SNBP.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat sebanyak 50 Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah ini lalai melakukan proses penginputan nilai siswa eligible pada portal PDSS. 
 
Selain itu, ratusan siswa kelas XII SMK Negeri (SMKN) 2 Solo harus rela memupus harapan mereka untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri (PTN) lewat jalur SNBP 2025. Dari hasil konsultasi dan permohonan dispensasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah pusat, diperoleh keputusan bahwa tidak ada perpanjangan finalisasi pengisian PDSS.  

Beberapa pejabat negara baik DPR maupun pemerintah telah menanggapi polemik ini.  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan sejumlah sekolah melaporkan mengalami kesulitan saat mengunggah data PDSS karena proses penginputan data rusak akibat kondisi cuaca hingga bencana alam.

“Kami sudah memberikan layanan kepada sekolah-sekolah yang belum bisa mengunggah itu untuk dapat mengunggah,” kata Mu’ti usai acara Sarasehan Asta Cita dalam perspektif ulama Nahdlatul Ulama di The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.  

Mu’ti mengatakan kementeriannya telah memberikan bantuan kepada setiap sekolah yang mengalami kesulitan dalam mengunggah data PDSS.

Meski begitu, ia tak menjelaskan secara detail mengenai bantuan tersebut.

“Kami berikan kesempatan, tapi tentu saja kesempatan itu kami berikan untuk sekolah-sekolah yang mengajukan kepada kami karena memang khusus error itu tidak bisa dihindari dan sudah kami layani dengan sebaik-baiknya,” kata Mu’ti.  

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie yang ditemui wartawan di Pura Mangkunegaran Solo tidak memberikan banyak komentar saat dimintai informasi seputar kelanjutan masalah finalisasi PDSS. Ia sempat mengatakan bahwa nanti akan ada langkah dari kementeriannya terkait permasalahan itu. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut.  

“Nanti akan ada dari kementerian. Nanti akan diusahakan sebaiknya-baiknya untuk menyelaraskan yang telah terjadi. Tapi mohon maaf, nanti akan ada dari kementerian,” ujar Stella sambil terburu-buru menuju mobil dan meninggalkan Pura Mangkunegaran, Jumat.  

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan isu kelalaian sekolah dalam finalisasi data PDSS sudah dimonitor dan akan ditindaklanjuti oleh Komisi X DPR yang berkaitan dengan pendidikan tinggi.

“Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kami minta pekan depan Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 Februari 2025.  

Komisi X DPR RI
Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati menanggapi kasus ratusan calon mahasiswa baru dari berbagai sekolah yang terancam tidak bisa mengikuti SNBP 2025. Menurut dia, insiden itu bukan kesalahan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendiktisaintek.

“Tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat bahwa ada keteledoran yang kami belum tahu karena apa,” kata Maria saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025.  

Maria mengatakan pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada ratusan sekolah untuk memperpanjang proses finalisasi PDSS sebagai syarat pendaftaran siswa eligible pada SNBP tersebut.

Pemerintah juga telah mengingatkan sekolah yang belum merampungkan proses persyaratan itu sebelum ditutup.  

Legislator dari Fraksi PDIP itu mengatakan kasus tersebut menjadi evaluasi tersendiri di komisinya. Ia mengungkapkan masih mengusahakan agar pemerintah memberi kesempatan lagi kepada sekolah-sekolah yang belum memfinalisasi PDSS tersebut.

“Kalau masih memungkinkan sebenarnya ayo dong buka lagi,” ujarnya.  

Kementerian Agama
Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafii mengatakan setiap madrasah harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses seleksi masuk perguruan tinggi bagi siswanya. Oleh karena itu ia berujar  kepentingan siswa berprestasi harus diperjuangkan.

“Saya mengimbau kepada seluruh Kepala Madrasah dan jajarannya, agar untuk saat ini dampingi seluruh siswa berprestasi ini. Kita harus terus membersamai mereka dalam menghadapi masalah ini. Karena mereka anak anak hebat yang harus kita perjuangkan,” kata dia dalam keterangan resmi pada Jumat, 7 Februari 2025. (Web Warouw)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,120PelangganBerlangganan

Terbaru