JAKARTA- Sampai saat ini belum ada kejelasan penanganan gizi buruk pada 1.337 balita gizi buruk di Lampung Tengah yang disampaikan Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Pemerintah Provinsi Lampung lewat Humas Dinkes provinsi Lampung, Asih Hendrastuti menanggapi secara normatif, bahkan meragukan data dari Dinas Kesehatan Lampung Tengah. Kementerian Kesehatan lewat dr. Bagus dari Promosi Kesehatan malahan baru rencana akan bikin riset kesehatan dasar (riskesdas) 2018. Padalah menurut dr. Wijaya Lukito, Ph.D, Sp.GK, ahli gizi dan mantan Staff Ahli Menteri Kesehatan RI, jumlah 1.337 balita gizi buruk sudah berstatus Kondisi Luar Biasa (KLB).
“Wah, ini sudah keterlaluan. Gizi buruk adalah indikator kesehatan dan kesejahteraan suatu bangsa. Kalau Pemerintahan Provinsi dan Kementerian Kesehatan tidak perduli, terhadap rakyat di Lampung, bagaimana di daerah lain,” ujarnya kepada media di Jakarta, Sabtu (24/2). Ia kecewa terhadap penurunan pelayanan kesehatan yang terjadi di Lampung saat ini.
Ia menduga, selama ini memang telah terjadi penurunan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara sistimatis.
“Memang keluhan para dokter terjadi dimana-mana. Tapi kenapa pemerintah provinsi tidak cepat bertindak? Kenapa Kemenkes lambat dan mendiamkan?” ujarnya heran.
Menurutnya, pemerintah Provinsi Lampung tidak bisa lepas tanggung jawab menunggu, arahan dari Kementerian Kesehatan, karena bagaimanapun itu tanggung jawab gubernur terhadap rakyatnya.
“Jawaban pemerintah provinsi semacam itu justru meresahkan masyarakat. Kelihatan panik dan tidak mengerti harus berbuat apa. Jangan lagi ada pemimpin seperti itu, karena rakyat rugi,” katanya.
Sebaliknya jawaban Kementerian Kesehatan baru pada akan mengadakan riset, tidak menjawab persoalan gizi buruk 1.337 balita yang lebih mendesak harus segera diatasi.
“Padahal menterinyakan orang dari Lampung. Masak sama rakyatnya sendiri, dia tidak segera ingin menyelamatkan. Bagaimana rakyat dari daerah lain. Presiden perlu segera mengaudit kerja Kemenkes. Jangan hanya terima laporan bikin senang presiden saja,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DKR Lampung, Nonha Kartika sudah maklum terhadap kejadian gizi buruk pada 1.337 balita di Lampung Tengah itu.
“Gubernur Ridho kan lagi mau nyalon lagi, jadi mungkin semua sumberdaya diarahkan untuk pencalonan dirinya. Jadi bisa cuci tangan karena ada pejabat sementara. Bupati Lampung Tengah ditangkap KPK. Jadi memang tidak ada yang urus pada 1.337 balita gizi buruk ini,” katanya ketika dihubungi.
Soal respon Kementerian Kesehatan, Nonha juga menyatakan kekecewaannya pada Menteri Nila Moeloek yang berasal dari provinsi Lampung tapi tidak perduli pada kesehatan rakyat Lampung.
“Kita ambil positifnya sajalah. Ketidak perdulian pemerintah Lampung dan Kementeri Kesehatan biar jadi kesempatan bagi rakyat membangun solidaritas sosial. Ayo kita, rakyat,– cari dan temukan sama-sama semua kasus stunting, kasus gizi kurang dan gizi buruk. Kita coba atasi bersama-sama. Bekerjasama dengan bidan-bidan desa,” ujarnya. (*)
